Articles
<![CDATA[Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Jundiani, Jundiani]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.082 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3522
<![CDATA[Objek kajian dari penelitian ini adalah aktualisasi antinomi nilai-nilai filosofis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengkajian hukum tersebut mengangkat permasalah terkait dengan: 1) antinomi nilai-nilai filosofis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan 2) aktualisasi nilai-nilai filosofis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan pengkajian adalah menentukan paradigma hukum dan nilai-nilai filosofis keberlakuan hukum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil penelitian menunjukkan paradigma hukum yang memperkaya pemahaman nilai-nilai filosofis hukum baik nilai kepastian hukum, nilai keadilan hukum maupun nilai kemanfaatan hukum, sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Aktualisasi nilai-nilai filosofis hukum dilakukan terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pemenuhan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan nilai-nilai filosofis hukum dan pernormaan kegiatan sosial dan ekonomi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan paradigma hukum responsif, yaitu atas pengembangan nilai-nilai filosofis dalam peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Jundiani, Jundiani]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 1: Juni 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v2i1.45
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kelembagaan negara setelah perubahan UUD 1945. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum-normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perubahan mendasar terkait dengan pola pembagian kekuasaan pada tiga cabang kekuasaan ; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga berwenang dalam pembuatan UU, lembaga eksekutif tetap dalam tugas pemerintahan dan lembaga yudisial telah memperkuat fungsi dan peranannya di bidang peradilan dengan membentuk institusi baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini mempunyai kewenangan melakukan uji materi (judicial review) UU atas UUD, yang sebelumnya menjadi tugas dari MA.The objective of this research is to systematically describe aspects relating to the authority of state instrumentalities after the amandment of UUD 1945. The method of this research is normative- legal research using conceptual legislation approaches. The result reveals a fundamental changing on authority distribution pattern within three authority branches: legislative, executive and judicative. The legislative body of the state holds an authority to dispense regulations, while the executive body is responsible for running the governance, and the judicial body strengthens its function and its role in court system and possesses authority to form new institution namely Constitutional Court. This institution has the authority to undertake judicial review on the Constitution which is used to be the responsibility of Supreme Court.Kata Kunci: Kewenangan Kelembagaan Negara, Perubahan UUD 1945]]>
<![CDATA[KONSEP KONSTITUSI HIJAU (GReeN CoNSTITUTIoN) DALAM KEGIATAN EKONOMI BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Yunizar Prajamufti, Jundiani,]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2147
<![CDATA[object of this research addresses the problem of green constitution concept management in supporting sustainable economic activities. This research applies normative law approach. The result shows that the character of green constitution concept management in running economic activities refers to the essence of human life in nation and state living context which is in line with the five basic principles keeping balance and harmonious relationship with nature. It is the implication of principles in running economic activities based on article 33 of Indonesia State constitution 1945 on forming economic law of Indonesia. hence, it has been a basic change on perception and national development concept which is integrated with sustainable development .As a result, that condition needs a new pattern towards the establishment of sustainable development economic law. Â obyek kajian penelitian ini mengangkat permasalahan karakteristik pengaturan konsep konstitusi hijau (green constitution) dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan implikasi prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan ekonomi sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945. Metode penelitian menggunakan pendekatan juridis normative. hasil penelitian menunjukan karakteristik pengaturan konsep green constitution dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi merujuk pada hakikat kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila yang senantiasa menjaga hubungan yang selaras dan seimbang dengan alam. hal tersebut berimplikasi prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945 yaitu telah dilakukan perubahan yang mendasar pada cara pandang dan konsep pembangunan nasional yang terintegrasi sehingga dibutuhkan pola baru menuju penormaan hukum ekonomi berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Urgensi Perubahan Paradigma Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional ]]>
<![CDATA[Jundiani, Jundiani]]>
<![CDATA[ ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam Vol 5, No 1 (2004): Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.285 KB)
|
DOI: 10.18860/ua.v5i1.6154
<![CDATA[This paper discusses operational and legal paradigm aspects of water resources management in· Indonesia. Principles and concepts of anthropocentrims and holism are presented. Issues discussed are legal idiology and legal paradigm of national water resources management. The paper concludes with an outlook on the needs for development of legal paradigm and community-based water resources management.]]>
<![CDATA[Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia: Is It Beneficial for Small Farmer? ]]>
<![CDATA[Khoirul Hidayah]]>;
<![CDATA[Iffaty Nasyi’ah]]>;
<![CDATA[Jundiani Jundiani]]>
<![CDATA[ Sriwijaya Law Review VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/slrev.Vol3.Iss2.292.pp162-175
<![CDATA[The regulation of Warehouse Receipt System (WRS) in Indonesia written in The Law No. 9 of 2011 concerning Amendment of WRS is expected to be useful and to facilitate farmers of WRS. However, in its practice, WRS in Indonesia was not yet able to improve the credit amount of banking with warehouse receipt as a guarantee. Malang Regency is one of the potential areas of farming products in East Java and once built WRS in 2012, so it is interesting to make this area as a research object in terms of reviewing WRS regulation in Indonesia. The issue is whether the purpose of establishing the law on WRS gave advantage and credit expediency, particularly for small farmers. This article is empirical legal research with a socio-juridical approach by describing the implementation of farm credit through WRS, describing the farmers’ utilization of WRS in Malang Regency, then, analyzing it using regulation of warehouse receipt in Indonesia and the theory of legal effectiveness. Overall evaluation of WRS in the mentioned area shows that some parties, such as farmers, unit cooperation village, and local government, are at a loss. The evaluation result of WRS regulation implementation cannot realize the goals of the law on WRS; those are giving easy, affordable, and fast access to farmers in getting capital. The WRS cannot give advantage for small farmers. The policy of WRS in Indonesia has not yet been able to help farmers to challenge the competition in the free-trading market through ASEAN Economic Community. The researchers suggest that the WRS regulation must be made and integrated with farmer’s policy so it can give advantage for small farmers.]]>
<![CDATA[GLOBALISASI: TANTANGAN DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR ]]>
<![CDATA[Jundiani Ernu]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol 3, No 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.783 KB)
|
DOI: 10.24970/bhl.v3i1.55
<![CDATA[ABSTRAK Paper ini mengkaji tentang tantangan globalisasi terhadap penyediaan ruang terbuka hijau dan konservasi sumber daya air. Persoalan mendasar muncul pada saat modernitas industrial dan berkembangnya paradigma developmentalisme telah menjadi bagian dari pola pikir yang dianggap paling tepat dalam kehidupan global sekarang ini. Akibatnya, kelestarian ekosistem dan ekologi mulai terancam ketika segala kebutuhan hidup manusia menjadi bagian tuntutan material yang harus dipenuhi. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam sebagai dampak paradigma antroposentrisme yang berkembang dan hidup di masyarakat akan menjadi bom waktu bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis masalah yang muncul berkaitan dengan persoalan terbatasnya ruang terbuka hijau serta konservasi sumber daya air sebagai dampak dari globalisasi. Metode analisis menggunakan juridis-normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Tulisan ini mengkaji undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan kebijakan hukumnya, sehingga dapat mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau yang bersinergi dengan kegiatan konservasi sumber daya air. Kata kunci: globalisasi; ruang terbuka hijau; konservasi; sumber daya air. ABSTRACTThis paper presents the challenges of globalization on the provision of green open spaces and conservation of water resources. Fundamental issues arise at a time of industrial modernity and the developmental paradigm of developmentalism has become part of the mindset that is considered most appropriate in today’s global life. Consequently, ecosystem and ecological sustainability is under threat when all human needs are part of the material demands. The environmental crisis and the destruction of natural resources as a result of the anthropocentrism paradigm that develops and lives in society will be a time bomb for the sustainability of human life. The purpose of this study is to analyze issues relating to the limited of green open space and the conservation of water resources as a result of globalization. In this paper, it conducts the normative-juridical analysis with conceptual and statute approaches. Furthermore, this paper discusses Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning as the foundation of its legal policy, so that it can realize the provision of green open space that synergize with the conservation of water resources.Keywords: globalization; green open space; conservation; water resources.]]>
<![CDATA[Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fikih Lingkungan ]]>
<![CDATA[Alfian Prasetyo Wibowo]]>;
<![CDATA[Jundiani Jundiani]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Madiun dalam membuang sampah masih tidak pada tempatnya dan tidak memilahnya, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga seperti sampah anorganik dan organik, sehingga harus ada tindakan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam menangani pencemaran lingkungan hidup Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Fikih Lingkungan di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan TPA Winongo. Sumber data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian 1). Dalam hal ini Kota Madiun untuk menangani pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga telah melakukan pengelolaan sampah dengan cara pengurangan dan penanganan sampah. Dan upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam menangani Pengelolaan Sampah di Kota Madiun telah menjalankan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Fikih Lingkungan. 2). Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat sampah sudah mengacu pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2018.]]>
<![CDATA[Status Hukum Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Ter-Recall oleh Partai Politik ]]>
<![CDATA[Safinatun Najah]]>;
<![CDATA[jundiani jundiani]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena penggantian caleg terpilih yang disebabkan oleh recall partai politik pengusungnya kembali terjadi pada Pemilu tahun 2019. Sejumlah partai politik mengganti kadernya yang telah berhasil menjadi calon anggota legislatif terpilih tanpa alasan yang jelas. Beberapa caleg terpilih yang telah berhasil memenangkan suara terbanyak dari konstituennya menjadi kehilangan hak konstitusional akibat dari recall oleh partai politiknya. Penelitian ini bertujuan mengkaji hak konstitusional calon anggota legislatif terpilih yang di-recall oleh partai politiknya serta konstruksi pengaturan terhadap pemecatan anggota partai politik yang berdampak pada ketidakjelasan status hukum calon anggota legislatif terpilih. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah calon anggota legislatif terpilih berhak untuk dilantik menjadi anggota legislatif yang sah. Apabila ada penggantian dari partai politiknya, prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Penggantian calon terpilih akibat diberhentikan partai politiknya dengan alasan melanggar AD dan ART tidak dapat serta merta dibenarkan. Karena klausula “melanggar AD dan ART.” belum diberi kejelasan dan batasan sehingga pengaturannya cenderung mengandung muatan politis dan berpotensi menghilangkan hak konstitusional calon anggota legislatif terpilih. The phenomenon of replacing elected candidates due to the recall of the political parties that bear them again occurred in the 2019 Election. A number of political parties have replaced their cadres who have succeeded in becoming elected legislative candidates for no apparent reason. Several elected candidates who have succeeded in winning the most votes from their constituents have lost their constitutional rights as a result of the recall by their political parties. This research aims to examine the constitutional rights of elected legislative member candidates who are recalled by their political parties and the construction of regulations on the dismissal of political party members which have an impact on the unclear legal status of the elected legislative candidates. This research uses normative legal research methods using two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The result of this research is that the elected legislative member candidates have the right to be appointed as legitimate members of the legislature. If there is a replacement from a political party, the procedure to be carried out must be in accordance with the governing law. Replacement of elected candidates due to dismissal of their political parties on the grounds of violating the AD and ART cannot be justified automatically. Because the clause "violates the AD and ART." clarity and limitations have not been given so that the regulations tend to contain political content and have the potential to diminish the constitutional rights of elected legislative candidates.]]>
<![CDATA[Higher Education with Disabilities Policy: Ensuring Equality Inclusive Education in Indonesia, Singapore and United States ]]>
<![CDATA[Sheila Kusuma Wardani Amnesti]]>;
<![CDATA[Jundiani Jundiani]]>;
<![CDATA[Siti Zulaichah]]>;
<![CDATA[Mohd Shahid Mohd Noh]]>;
<![CDATA[Lailatul Fitriyah]]>
<![CDATA[ Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol 3, No 3 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Contrarius Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53955/jhcls.v3i3.135
<![CDATA[There are still relatively few people with disabilities who complete their education up to the university level in Indonesia. In contrast, Singapore and the United States are known for their high levels of innovation, especially in promoting equality in education. Three countries—Indonesia, Singapore, and the United States—share a common commitment to realizing the protection of disability rights. This research employs normative legal research methods, utilizing both statutory and comparative approaches. The findings of this study reveal that Singapore's universities have the highest percentage of disability-friendly institutions, with approximately 60% of colleges maintaining specialized Disability Services units. In the United States, only 4.7% of colleges offer Disability Services, while in Indonesia, the figure stands at 1.48%. Substantial, structural, and cultural challenges persist in all three countries when it comes to fulfilling the right to education, particularly concerning funding policies. Each nation needs to cultivate a culture of anti-discrimination in disability education. Notably, Indonesia has yet to implement an inclusive curriculum in higher education. This paper holds significant importance in the context of improving educational services for individuals with disabilities, ultimately contributing to the realization of equality in the education system.]]>
<![CDATA[GLOBALISASI: TANTANGAN DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR ]]>
<![CDATA[Jundiani Jundiani]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.613 KB)
<![CDATA[Paper ini mengkaji tentang tantangan globalisasi terhadap penyediaan ruang terbuka hijau dan konservasi sumber daya air. Persoalan mendasar muncul pada saat modernitas industrial dan berkembangnya paradigma developmentalisme telah menjadi bagian dari pola pikir yang dianggap paling tepat dalam kehidupan global sekarang ini. Akibatnya, kelestarian ekosistem dan ekologi mulai terancam ketika segala kebutuhan hidup manusia menjadi bagian tuntutan material yang harus dipenuhi. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam sebagai dampak paradigma antroposentrisme yang berkembang dan hidup di masyarakat akan menjadi bom waktu bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis masalah yang muncul berkaitan dengan persoalan terbatasnya ruang terbuka hijau serta konservasi sumber daya air sebagai dampak dari globalisasi. Metode analisis menggunakan juridis-normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Tulisan ini mengkaji undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan kebijakan hukumnya, sehingga dapat mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau yang bersinergi dengan kegiatan konservasi sumber daya air.]]>
