Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Jurnal Hukum Progresif Diponegoro Law Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kajian Konstitusi
Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN PULAU TIKUS DI PROVINSI BENGKULU Sarahwati, Khalifah Sophy; Soemarmi, Amiek; Pinilih, Sekar Anggun Gading
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.424 KB)

Abstract

Pengelolaan kawasan Pulau Tikus oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dilaksanakan menurut fungsi manajemen yaitu pertama perencanaan, diatur melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor daerah. Kedua pemanfaatan, dilakukan dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar didekatnya. Ketiga pengawasan dan pengendalian, untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah Pulau Tikus secara terpadu dan berkelanjutan dilakukan pengawasan dan pengendalian. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Pulau Tikus adalah, aktivitas pemanfaatan oleh manusia, illegal fishing, pemanfaatan dan pengelolaan belum optimal, belum ada lembaga aktif yang mengelola sumber daya laut Pulau Tikus, keterbatasan dana, dan fenomena perubahan iklim.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA DALAM PENINGKATAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Zia, Nur Khaleda; Diamantina, Amalia; Pinilih, Sekar anggun Gading
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.553 KB)

Abstract

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan progam STBM berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Buruknya perilaku masyarakat bidang sanitasi akan berdampak negatif di kehidupan dengan meningkatnya jumlah kejadian diare. Dengan dasar itulah penulis ingin mengkaji Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam peningkatan STBM dan kendala yang dihadapi beserta solusinya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dari sinilah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dilaksanakan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperlukan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal serta wawancara yang sifatnya mengklarifikasi kebenaran data yang diperoleh dari sumber pustaka. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terkait STBM yaitu sosialisasi STBM, pelatihan pemicuan STBM, advokasi peningkatan STBM, Orientasi STBM, Promosi Perubahan Perilaku STBM, Verifikasi, Deklarasi Desa ODF, monitoring dan evaluasi. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara meliputi kesadaran partisipasi dan pendidikan masyarakat yang sangat rendah, komitmen kebijakan Kepala Desa, minimnya dana pembuatan jamban.  
TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA DI MANOKWARI W. Lesnussa, Andreas Manuel; Diamantina, Amalia; Pinilih, Sekar Anggun Gading
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.42124

Abstract

AbstrakLembaga Majelis Rakyat Papua Barat merupakan representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Tujuan dilakukannya Penulisan Hukum ini adalah guna mengetahui pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari dan faktor pendukung serta penghambat dalam upaya perlindungan hak-hak dasar tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan. Sebagai pelengkap bahan hukum dilakukan dengan wawacara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir secara deduktif. Hasil dari pembahasan pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari adalah berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012, dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua di berbagai bidang kehidupan yang meliputi menfasilitasi aspirasi OAP, bidang politik, bidang sosial, budaya dan sejarah, bidang kesehatan, bidang ekonomi serta bidang pendidikan. Faktor penghambat, sebagai berikut: Kendala Majelis Rakyat Papua Barat sebagai Representasi Kultural Orang Asli Papua; Kendala Hukum; dan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua. Faktor pendukung, yaitu: Hadirnya Otonomi Khusus dan Lembaga Majelis Rakyat Papua, Pemberlakuan Affirmative action dan Hubungan MRPB dengan Lembaga lainnya.Kata Kunci: Pelaksanaan MRPB, Perlindungan Hak-Hak Dasar, Orang Asli Papua.                                            AbstractThe West Papua People's Assembly institution is a cultural representation of indigenous Papuans, which has certain powers in the context of protecting the rights of indigenous Papuans in West Papua Province based on respect for customs and culture, empowering women, and strengthening religious harmony. The purpose of this Legal Writing is to find out the implementation of the protection of the basic rights of Indigenous Papuans by the West Papua People's Assembly institution in Manokwari and the supporting and inhibiting factors in efforts to protect these basic rights. The method used in this research is a normative juridical approach with descriptive research specifications. Types and sources of secondary data through literature study. As a complement to legal materials, interviews are conducted, which are then analyzed using deductive thinking methods. The results of the discussion of the implementation of the protection of the basic rights of Indigenous Papuans by the West Papua People's Assembly institution in Manokwari are based on the Special Regional Regulation of West Papua Province Number 6 of 2012, in the context of protecting the basic rights of Indigenous Papuans in various fields of life which include facilitating OAP aspirations, the political field, the social, cultural and historical fields, the health sector, the economic sector and the education sector. The inhibiting factors are as follows: Constraints on the West Papuan People's Assembly as Cultural Representation of Indigenous Papuans; Legal Constraints; and Quality of Papuan Human Resources. Supporting factors, namely: The presence of Special Autonomy and the Papuan People's Assembly Institution, Affirmative action and MRPB's relationship with other institutions. Keywords: Implementation of MRPB, Protection of Basic Rights, Indigenous Papuans.
Co-Authors Ahmad Ainun Najib Amalia Diamantina Amiek Soemarmi Ayu Savitri Nurcahyani Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Emha, Zidney Ilma Fazaada Fajar Prima Julian Kushandajani Kushandajani Ratna Herawati Retno Saraswati Sarahwati, Khalifah Sophy Sumber Nurul Hikmah Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati W. Lesnussa, Andreas Manuel Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya Zia, Nur Khaleda