<![CDATA[Background: As the consequence of Competency-Based Curriculum (KBK) implementation, Indonesia Medical Internship Program (PIDI) has been conducted since 2010 as a continuation of the medical education. In practice, a number of pros and cons emerges from the various parties among students, education institutions, professional organizations , and the general public. Objective: This study aimed to analyze the policy of PIDI Methods: through a retrospective approach. Results: The results showed the stage of agenda-setting and policy formulation has been relatively well conducted but not optimal in the legitimacy and implementation phases. Conclusion: The role of policy actors have not been clearly delegated with the strong legal protection and details of functions. Therefore, it is recommended to do a comprehensive evaluation of the implementation of PIDI involving the key stakeholders.Abstrak Latar Belakang: Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) diimplementasikan sejak tahun 2010 sebagai kelanjutan pendidikan profesi setelah diimplemetasikannya kurikulum berbasis keompetensi (KBK) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sejumlah pro-kontra muncul dari berbagai pihak di antaranya mahasiswa, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat umum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PIDI Metode: melalui pendekatan retrospektif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan tahapan pengagendaan kebijakan dan formulasi yang relatif baik namun kurang optimal pada saat legitimasi dan implementasi kebijakan. Kesimpulan: Peran aktor kebijakan terpotret belum terdelegasi dengan payung hukum dan rincian fungsi yang kuat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PIDI yang melibatkan stakeholder kunci. ]]>
