Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
Anhari Achadi
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Kebijakan Pemahiran Lulusan Dokter melalui Program Internsip Dokter Indonesia Fitria Sugiharto; Anhari Achadi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.899 KB) | DOI: 10.22146/jkki.12194

Abstract

Background: As the consequence of Competency-Based Curriculum (KBK) implementation, Indonesia Medical Internship Program (PIDI) has been conducted since 2010 as a continuation of the medical education. In practice, a number of pros and cons emerges from the various parties among students, education institutions, professional organizations , and the general public. Objective: This study aimed to analyze the policy of PIDI Methods: through a retrospective approach. Results: The results showed the stage of agenda-setting and policy formulation has been relatively well conducted but not optimal in the legitimacy and implementation phases. Conclusion: The role of policy actors have not been clearly delegated with the strong legal protection and details of functions. Therefore, it is recommended to do a comprehensive evaluation of the implementation of PIDI involving the key stakeholders.Abstrak Latar Belakang: Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) diimplementasikan sejak tahun 2010 sebagai kelanjutan pendidikan profesi setelah diimplemetasikannya kurikulum berbasis keompetensi (KBK) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sejumlah pro-kontra muncul dari berbagai pihak di antaranya mahasiswa, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat umum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PIDI Metode: melalui pendekatan retrospektif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan tahapan pengagendaan kebijakan dan formulasi yang relatif baik namun kurang optimal pada saat legitimasi dan implementasi kebijakan. Kesimpulan: Peran aktor kebijakan terpotret belum terdelegasi dengan payung hukum dan rincian fungsi yang kuat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PIDI yang melibatkan stakeholder kunci. 
Evaluasi Pelaksanaan Program Posbindu PTM di 5 Provinsi Tahun 2021 Sundari Wirasmi; Anhari Achadi; Anggita Bunga Anggraini
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.592 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11343

Abstract

Salah satu program kegiatan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) yaitu Posbindu PTM yang bertujuan untuk menanggulangi penyakit tidak menular di Indonesia. Jumlah Posbindu PTM saat ini telah cukup banyak dan berjalan sejak lama, namun masih mengalami berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Posbindu PTM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan di tingkat pusat dan daerah pada 5 provinsi yang memiliki cakupan Posbindu PTM tertinggi berdasarkan data SI-PTM 2020. Hasil penelitian menunjukkan tersedianya kebijakan yang mendukung di level pusat, adanya peran daerah dalam pendanaan, ketersediaan alat, adanya kemitraan dengan pihak eksternal, adanya integrasi dengan program Posyandu Lansia, alur pelaporan yang sudah berjalan, serta tersedianya sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Posbindu PTM. Adapun belum adanya kebijakan tertulis terkait pendanaan kegiatan di daerah, belum seluruh alat terkalibrasi, belum adanya kontinuitas kemitraan, pemanfaatan dana desa yang belum maksimal, keterbatasan jumlah obat-obatan PTM, serta kendala sinyal di daerah menjadi penghambat bagi pelaksanaan Posbindu PTM. Pelaksanaan Posbindu PTM dapat berjalan optimal bila ada kebijakan tertulis terkait komitmen dari pusat dan daerah bagi pendanaan kegiatan.
Co-Authors Anggita Bunga Anggraini Fitria Sugiharto Sundari Wirasmi