Dwi Handono Sulistyo
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 Tentang Rumah Sakit Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Provinsi Bengkulu Henny Marchelina; Andreasta Meliala; Dwi Handono Sulistyo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.389 KB) | DOI: 10.22146/jkki.37522

Abstract

Berdasarkan Undang-undang No. 22/1999, UU No. 25/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25/2000 rumah sakit memasuki era desentralisasi sistem kesehataan, sehingga memicu perubahan besar dalam lingkungan lembaga pelayanan kesehatan. Namun sejak diterbitkannya PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 yang memuat isu kebijakan untuk mengembalikan posisi rumah sakit daerah provinsi menjadi unit pelaksana teknis di bawah dinas kesehatan, telah membuat kedudukan dan fungsi rumah sakit umum daerah akan menjadi lembaga fungsional murni (non eselon) berbentuk unit pelaksana teknis daerah dibawah dinas kesehatan. Pada RSUD M.Yunus Provinsi Bengkulu belum menerapkan PP tersebut dikarenakan belum ada peraturan yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan dinas kesehatan provinsi dan rumah sakit umum daerah terhadap implementasi kebijakan peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016 Pasal 21 tentang rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus eksploratoris dengan desain kasus tunggal terjalin. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang ditentukan secara purposive sampling. Informan berpersepsi positif terhadap perubahan status RSD menjadi UPT dinas kesehatan namun sebagian besar berpendapat bahwa tidak harus melakukan perubahan kelembagaan RSD di provinsi Bengkulu. Berdasarkan kesiapan perubahan organisasi dinas kesehatan provinsi Bengkulu telah mengalami perampingan kelembagaan setelah terbitnya PP nomor 18 tahun 2016 sesuai dengan Perda nomor 62 tahun 2016 namun untuk RSUD M. yunus belum mengalami perubahan kelembagaan. Dari kesiapan ketersediaan SDM terhadap implementasi PP ini masih kurang. Implementasi kebijakan PP nomor 18 tahun 2016 pasal 21 dapat di katakan belum siap sepenuhnya diterapkan di RSUD M.Yunus Bengkulu
Evaluasi Program Rujukan Terencana Maternal Risiko Tinggi Serta Pemanfaatan RTK di Kabupaten Boyolali Putut Wisnu Nugroho; Laksono Trisnantoro; Dwi Handono Sulistyo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.47978

Abstract

Latar belakang : Derajat Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) masih menjadi permasalahan utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Salah satu permasalahan kesehatan yang harus diselesaikan bagi negara berkembang seperti yang tertuang di dalam Sustainable Development Goal (SDGs) adalah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Di Kabupaten Boyolali kasus kematian ibu termasuk masih tinggi. Tahun 2018 jumlah kematian ibu sejumlah 15 orang. Program rujukan terencana maternal risiko tinggi merupakan salah satu program pemerintah untuk menurunkan jumlah kematian ibu. Meskipun sudah tersedia fasilitas puskesmas PONED, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan rumah sakit PONEK di Kabupaten Boyolali.Tujuan penelitian : Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan rujukan maternal risiko tinggi serta pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dalam rangka penurunan kasus kematian ibu di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.Metode penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap responden yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam proses pelaksanaan program rujukan terencana maternal risiko tinggi serta pemanfaatan rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Data sekunder didapatkan melalui observasi dokumen yang berhubungan dengan rujukan terencana di Kabupaten Boyolali Tahun 2018. Validitas data kualitatif dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode.Hasil penelitian : pemanfaatan PONEK RSUD Pandan Arang belum maksimal, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) belum efektif digunakan, koordinasi dan pengawasan belum berjalan baik, pola rujukan  menyebar ke berbagai rumah sakit, puskesmas PONED dan RSUD PONEK sudah memiliki SOP dan dijalankan, tenaga kesehatan yang ikut pelatihan PONED masih terbatas dan tenaga kesehatan di PONEK belum mengikuti pelatihan PONEK, alat kesehatan di PONED masih terdapat kekurangan, pembiayaan rujukan maternal berasal dari BPJS dan jampersal, Sistem komunikasi sudah tersedia melalui call center 119 namun belum optimal, ketersediaan alat transportasi rujukan sudah baik.Kesimpulan : Secara umum pelaksanaan program rujukan terencana maternal risiko tinggi dan pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Boyolali belum efektif, RTK Tidak cocok diterapkan di Boyolali, sebagian besar persyaratan rujukan terencana belum memenuhi standar PONED dan PONEK. Hanya SOP dan transportasi yang sudah memenuhi standar PONED dan PONEK.Kata Kunci: evaluasi, rujukan terencana, maternal risiko tinggi, rumah tunggu kelahiran
ANALISIS TARIF PELAYANAN POLI PENYAKIT DALAM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Sri Wusono; Julita Hendrartini; Dwi Handono Sulistyo
Journal of Health Service Management Vol 23 No 03 (2020)
Publisher : Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.201 KB) | DOI: 10.22146/jmpk.v23i03.4247

Abstract

Background: The Hospital as an advanced health facility has an essential role in implementing the National Health Insurance (JKN).Reimbursement mechanism of health services using INA-CBGs package tariff, which the objectives for controlling healthcare costsand improving service standards. However, this has not been implemented well. Therefore INA-CBGs has a disadvantage potentialto Hospital.Objective: To determine the difference between Hospital tariff and INA-CBGs for JKN patients.Methods: This study was descriptive with a qualitative approach and case study design. Review documents and in-depth interviewswith Hospital structural and functional management were used for data collection. Data analyzed used descriptive analysis for secondarydata and qualitative analysis to explore hospital policies and strategies to the tariff difference to deepen this study result. Theresearch was conducted from April to June 2018.Results: Healthcare cost of JKN patients in Internal Disease Poly has negative difference during January–June 2017 with an averageof 20,3%. The main factor causing the difference was pharmaceutical 63%. This tariff difference occurred due to several factorssuch as related with the most morbidity diseases: 61,7% chronic diseases, policies implemented for capacity building of human resourcesin JKN patient services, improvement of a referral program for stable patients, cross-subsidizing of other income and government,specific strategies in JKN services that listed in the strategic plan. Furthermore, for service output was planned to reach hospitalaccreditation and conduct excellent heart disease service.Conclusion: Healthcare cost in Internal Disease Poly had deficit due to hefty deviation tariff between hospital tariff and INA-CBGs.However, potential losses could be anticipated with policies and strategies that support cost control and improve service standards.