This Author published in this journals
All Journal Yustisia
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STUDI EVALUATIF PERAN HAKIM AD HOC dALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INdUSTRIAL dI PENGAdILAN HUBUNGAN INdUSTRIAL YOGYAKARTA Tata Wijayanta Wijayanta; Ari Hernawan
Yustisia Vol 3, No 1: April 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i1.10102

Abstract

AbstractThe research aim to evaluate the role of ad hoc judges in the settlement of industrial relation disputes, as well as to explore further what are the obstacles which may occur in the course of performing their duties. The research is a normative-empiric legal research. The data research comes from secondary data derived from literature studies and primary data from field researches. The data analyzed by qualitatively. The results of this research will show that ad hoc judges are appointed by the Supreme court and assigned to cases by the President of the court of Industrial Relations. Since its establishment, there has only been two appointments of ad hoc judges (one from the enterpreneur and the other from the labor union), and the court has tried and decided upon 104 cases (2006-2011). The most paramount obstacle turns out to be the lack of knowledge of the ad hoc judges in civil procedural laws while trying and deciding cases before them.Keywords: court of Industrial Relations, Ad hoc JudgeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran hakim ad hoc dan untuk mengkaji hambatan-hambatan yang dialami hakim ad hoc dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersumber pada data sekunder dan data primer melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim ad hoc diangkat oleh Mahkamah Agung dan ditunjuk dalam suatu perkara oleh Ketua PHI. Sejak didirikan PHI yogyakarta hanya terdapat dua hakim ad hoc yang masing-masing merupakan perwakilan dari pengusaha dan pekerja. Sebanyak 104 perkara diperiksa dan diputus oleh PHI yogyakarta antara 2006-2011. Hambatan utama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman hakim ad hoc tentang hukum acara perdata yang menghambat ketika para hakim ad hoc ini harus memeriksa dan memutus perkara.Kata kunci:  Pengadilan hubungan industrial, Hakim ad hoc
PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Ari Hernawan; Murti Pramuwardhani dewi
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10178

Abstract

AbstractThis research aims to determine the forms of suppression of union in Yogyakarta Special region and the efforts made by the trade unions of workers in Yogyakarta Special region in the face of acts of suppression of trade unions. This research is normative and empirical. data obtained through library research and field research. Data obtained in the study were analyzed qualitatively. Analytical results presented descriptively. result showed suppression of forms of union trade in the Special region of Yogyakarta form unions impede the establishment, transfer, suspension, and termination of employment for trade union who are performing their roles and functions, criminalization and the establishment of a rival unions. Efforts made trade union-trade union in Yogyakarta Special region in the face of acts of suppression of trade unions is to provide guidance in legal proceedings and internal awareness to its members. Just that more efforts to overcome due to the form of suppression of unions and not the cause suppression of trade unions.Key words : Suppression, Trade Unions, WorkerAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberangusan serikat pekerja di Daaerah Istimewa Yogyakarta dan upaya yang dilakukan serikat pekerja-serikat pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghadapi tindak pemberangusan serikat pekerja. Penelitian bersifat yuridis normatf dan empiris melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pemberangusan serikat pekerja berupa menghalangi pembentukan serikat pekerja, mutasi, skorsing, PHK dan kriminalisasi pengurus serikat pekerja serta pembentukan serikat pekerja tandingan. Upaya yang dilakukan serikat pekerja-serikat pekerja di Daerah Istimewa Yogyaakarta dalam menghadapi tindak pemberangusan dengan mendampingi anggota dan sesama pengurus dalam proses hukum dan penyadaran internal anggotanya. Upaya lebih ditujukan pada mengatasi akibat pemberangusan dan bukan faktor penyebabnya.Kata kunci : Pemberangusan, Serikat Pekerja, PekerjaÂ