Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.633

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Pembaharuan Hukum Privat Law Jurnal Bina Mulia Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Yudisial Yuridika LamLaj Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang

Tata Wijayanta

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Author-ID : 417520

Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA Tata Wijayanta
Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2014.14.2.291

The principles of legal assurance, justice and expediency are properly stipulated in the provisions of the Act Number 37 Year 2004. The legal assurance is seen by the rapidity of the settlement and the expeditious evidentiary procedure. The justice is reflected in equality principle in the proceeding. Then, the expediency is conceived from the imposition of bankruptcy as the last resort (ultimum remidium ) and the application of open to public-trial. Nevertheless, in certain case laws from the Commercial Court, the principles were not applied harmoniously. The legal assurance appears to be more emphasized than the other principles. Take for example the bankruptcy case of PT Telekomu-nikasi Phones (District-Commercial Court of Central Jakarta Number: 48/Bankruptcy/2012/PN Nia-ga.Jkt.Pst) that has been reviewed and nullified by the Supreme Court Number: 704K/Pdt.Sus/ 2012).Key words: legal certainty, justice, expediency, bankruptcy decision.

Hambatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Hak Keadilan Perdata Rizky Wirastomo; Fajri Matahati Muhammadin; Tata Wijayanta
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Right to seek adjudication of conflicts qualifies as human rights. However, we find that whenever the economical value of a dispute is insignificant in comparison towards court’s fees, this rights tend to be infringed. Judicial reform with a sole interest of a faithful recognition of human rights is needed.

DISPARITAS PUTUSAN PERKARA SENGKETA TANAH TERKAIT PENERAPAN HUKUM FORMIL Tata Wijayanta; Sandra Dini Febri Aristya
Jurnal Yudisial Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v7i2.86

ABSTRAKDalam hukum acara perdata, terdapat beberapa ketentuan dan asas yang harus diperhatikan dan ditaati oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Tulisan ini merupakan bagian dari laporan penelitian yang berupa kajian terhadap putusan-putusan pengadilan di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang meliputi putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam perkara sengketa tanah yang mengandung gugatan “monetary remedy” dan “equitable remedy”. Sengketa tanah dapat disebut sengketa yang sangat sensitif dan sifatnya multi-isu karena merupakan sengketa sosial (social dispute) yang bersinggungan dengan persoalan budaya, sosio-struktural, strategis dan ekonomis. Banyaknya hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaan putusan sengketa tanah merupakan latar belakang mengapa perlu dikaji penerapan hukum formil (acara) dalam putusan pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT) yang menjadi objek kajian. Dalam kajian ini, akan diketahui persoalan-persoalan dalam penerapan hukum acara yang dapat ditemukan di dalam putusan tersebut serta melihat apakah terdapat disparitas (perbedaan) mengenai tingkat ketaatan dan kepatuhan hakim judex facti dalam menerapkan ketentuan hukum formil. Kata kunci: disparitas, monetary remedy, equitable remedy.ABSTRACTIn the Code of Civil Procedure, there are some rules and principles to which the judge adhere and observe and in making a decision. This paper is part of a research report studying the decisions of several District Courts and High Court in the Special Region of Yogyakarta Province regarding a case of land dispute which contains the lawsuit of “the monetary remedy” and “equitable remedy”. Land dispute is a highly sensitive and multiissue for it is a social dispute that may relate to sociocultural and economic issues. The fact that many obstacles and difficulties in the implementation of the decision of the land dispute is the main background of why it is necessary to study the application of the procedural law in court decisions that become the object of the study. In this study, it will be elaborated the implementation issues of the procedural law which is found in the decision, then inferred whether there is a disparity in the level of adherence and compliance of the judex facti in implementing the provisions of Procedural Law.Keywords: disparity, monetary remedy, equitable remedy.

KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Tata Wijayanta
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Article 2 paragraph (1) of the Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of the Debt Payment Obligation does not stipulate the minimum amount of the debt for declaring a state of bankruptcy but only requires the existence of two debtors where one of the debts are found overdue. The Act that the only considerable condition has been ‘the unwillingness to pay the obligation” instead of the “incapability to pay” of the debtor. Also, the minimum amount of the debt must be determined in order to avoid another court decisions that awarded the request of bankruptcy whereas the debtor is actually capable to pay the obligation. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur minimal jumlah utang untuk mengajukan permohonan pailit. Untuk mengajukan kepailitan hanya diperlukan dua orang kreditur dan salah satu utangnya tidak dibayar pada waktunya, sehingga hanya mendasarkan pada ketidakmauan (unwilling) dari si debitur dan bukan pada kemampuan (unable) debitur dalam membayar utang. Minimal jumlah utang ini perlu diatur sehingga kemudian tidak akan terjadi lagi putusan-putusan kepailitan terhadap debitur yang sebenarnya mampu dalam membayar utang.

BANTUAN HUKUM GOLONGAN TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Tata Wijayanta
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The legal aid clinics in Yogyakarta District Court are established with the involvement of six universities. This institution is designed to accommodate both individuals and collective justice seeker who cannot afford trial costs. Based on the research, it is concluded that the implementation of the program of legal aid in civil cases has not been observed optimally. Compared with the legal aid organizations that have long been providing legal assistance for poor people, the existence of legal aid post in the district court has not been widely known by the public. Pos bantuan hukum dibentuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan melibatkan enam lembaga bantuan hukum perguruan tinggi. Lembaga ini diperuntukkan bagi pencari keadilan baik perseorangan ataupun berkelompok yang secara ekonomis tidak mampu (miskin). Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan hukum dalam perkara perdata belum terlaksana maksimal. Dibandingkan dengan lembaga bantuan hukum yang telah lama berkiprah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tidak mampu di pengadilan maka pos bantuan hukum yang keberadaan di lingkungan pengadilan negeri ini belum banyak dikenal oleh masyarakat.

PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PUTUSAN-PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN Tata Wijayanta; Hery Firmansyah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Judges may write a dissenting opinion in court judgments. However, this practice seems to be rarely observed in both civil and criminal cases at Yogyakarta District Court and Sleman District Court. From 2004- 2010, only 4 out of 6.634 court judgments are rendered with dissenting opinions appended. Hakim dapat menulis pendapat yang berbeda dalam putusan pengadilan. Namun praktik penulisan perbedaan pendapat ini belum banyak diikuti di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Perbedaan pendapat hanya terdapat dalam 4 putusan dari 6.634 putusan pengadilan selama tahun 2004 sampai 2010.

Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru Tata Wijayanta
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Article 300 para. (2) of the 2004 Bankruptcy and Suspension of Payment Act gives room for the government to establish more commercial courts in other jurisdictions by taking into account the urgency and readiness of human resources. However, the establishment of more courts until now has never been carried out. Pasal 300 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi ruang bagi pemerintah untuk dapat membentuk pengadilan niaga di tempat lain dengan tetap memerhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang ada. Meskipun demikian, sampai saat ini pembentukan pengadilan niaga di tempat lain belum terlaksana.

Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi Erma Defiana Putriyanti; Tata Wijayanta
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Commercial courts’ judges are still strictly observing summary proof principle when trying insolvency proceedings against insurance companies. Since insurance companies are vital for our economy, the Ministry of Finance needs to formulate certain measurement and consideration that ought to be met prior to filing insolvency case to commercial courts. Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi masih diterapkan secara kaku oleh hakim-hakim niaga. Sebagai lembaga keuangan yang vital dalam perekonomian bangsa, Kementerian Keuangan selaku otoritas tertinggi di bidang keuangan perlu menyusun tolok ukur dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus dipenuhi sebelum kasus kepailitan perusahaan asuransi dapat diajukan ke pengadilan niaga.

Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal Tata Wijayanta; Sandra Dini Febri Aristya; Kunthoro Basuki; Ms. Herliana; Hasrul Halili; RB. Sutanto; Retno Supartinah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The conception of “formal truth” in civil procedure is about to become a debate among academicians and practitioners because it is deemed no longer relevant to achieve justice. Modern paradigm begins to consider that this concept should be given similar interpretation with material truth theory adhered by criminal procedure. Konsep kebenaran formal dalam acara perdata mulai menjadi perdebatan di antara para akademisi dan praktisi karena dianggap sudah tidak lagi relevan dan jauh dari rasa keadilan. Paradigma saat ini mesti mulai mempertimbangkan bahwa konsep kebenaran formal harus diberi pengertian yang sama dengan konsep kebenaran material dalam acara pidana.

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERNIAGAAN LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Tata Wijayanta
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The research is a qualitative research. The data which is used are primary and secondary data from library and field research. The research aims to analyze the authority of the commercial court to examine and settle commercial case. The definition and means of the other commercial case which have been examined and settled by the commercial court. The result of research shows that the commercial court has carried out the authority since 2001. Besides, commercial cases include trade mark case, patents, copy right and industrial designs. From 2001 up to 2006, four hundreds and seven (407) cases have been examined and settled by the court. The most are trade mark disputes, with two hundreds and seventy two (272) disputes (91,4%).

Co-Authors Adistia, Sheva Trisanda Alexander Yovie Pratama Yudha Ari Hernawan Destri Budi Nugraheni Erma Defiana Putriyanti Erma Defiana Putriyanti Faizin Sulistio Fajri Matahati muhammadin Haniah Ilhami Hapsari, Recca Ayu Hapsari Hasrul Halili Herliana Herliana Herliana Hermawan, B.E Hery Firmansyah Hery Firmansyah Irna Nurhayati Kunthoro Basuki Leonardus, Rado F Leonardus, Rado Fridsel NOVITASARI Novitasari Novitasari Rado Fridsel Leonardus RB. Sutanto Retno Supartinah Rizky Wirastomo Sandra Dini Febri Aristya Sandra Dini Febri Aristya Stanislav Vladimirov Mladenov Sugiri, Bambang Sujayadi ., Sujayadi Sukarmi Yonatan Yudha, Alexander Yovie Pratama

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search