Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISA PENDAPAT ULAMA TERHADAP BATASAN WAKTU DALAM WAKAF DAN AKIBAT HUKUMNYA Kholid Masyhari
Jurnal Iqtisad Vol 6, No 1 (2019): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v6i1.2717

Abstract

Abstract Waqf is a good deed dedicated by waqif (the person who gives waqf) to his property to nadlir (administrators / recipients of waqf) so that the object can be used by the general public. After the waqf pledge was stated by waqif, then from that moment the ownership of the object was moved to Allah, meaning that the general public now has the right to benefit the object that is represented (mauquuf). The concept that is commonly understood by society as told by the jurists (jurisprudence experts) in some literacies, that waqf is holding back property and using it in the way of Allah, said Sayyid Sabiq in his Sunnah fiqh. On the other hand this opinion is reinforced by the hadith narrated by Ibn Umar whose hadith chunks state: "If you want to, forgive the land and give the results. Then Umar converted his land in Khaibar with the understanding that it should not be sold, granted and inherited". From the statement of the hadith, the understanding was that waqf was eternal and not limited by time (ta’biid - forever). But in other literacy, it was found a statement that waqf may be limited by time (muaqqot), this opinion was stated by Imam Malik. This means that people may endow their land for a certain period of time. And even this, by him is considered legitimate as a waqf contract that is not limited by time. This paper tries to look at these two opinions and analyze them and conclude to draw the red thread caused by the law. Keywords: Endowments, Time Limits Abstrak Wakaf adalah sebuah amal shalih yang didedikasikan oleh waqif (orang yang memberikan wakaf) terhadap harta bendanya kepada nadlir (pengurus/penerima wakaf) agar benda itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Setelah ikrar wakaf itu dinyatakan oleh waqif, maka mulai saat itu pindahlah kepemilikan benda itu kepada Allah, artinya masyarakat umumlah yang sekarang ini memiliki hak atas manfaat benda yang diwakafkan (mauquuf). Konsep yang umum dipahami oleh masyarakat sebagai dituturkan oleh para fuqaha (ahli fiqih) dalam beberapa literasinya, bahwa wakaf adalah menahan harta dan memanfaatkannya di jalan Allah, demikian disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam fiqih sunnahnya. Di sisi lain pendapat ini diperkuat oleh hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang potongan hadist itu menyatakan :”Jika engakau mau, wakafkanlah tanah itu dan sedekahkanlah hasilnya. Lalu Umar mewakafkan tanahnya di Khaibar itu dengan pengertian tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan”. Dari keterangan hadist itu diambil pengertian bahwa wakaf bersifat abadi dan tidak dibatasi oleh waktu (ta’biid - selama-lamanya). Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X Analisa Pendapat Ulama .... 2 Kholid Masyhari Namun dalam literasi lain ditemukan pernyataan bahwa wakaf boleh dibatasi dengan waktu (muaqqot), pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Artinya orang boleh mewakafkan tanahnya dengan jangka waktu tertentu. Dan inipun, olehnya dinilai sah akadnya sebagaimana wakaf yang tidak dibatasi dengan waktu. Tulisan ini mencoba menilik dua pendapat tersebut dan menganalisanya serta menyimpulkannya untuk menarik benang merah akibat hukum yang ditimbulkannya. Kata Kunci: Wakaf, Batasan Waktu
Dramaturgy and Its Effects on Beggar's Religious Life: An Islamic Education Perspective Nurul Azizah; Kholid Masyhari; Abdurrahman Raden Aji Haqiqi
Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Vol. 12 No. 3 (2022): Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, Desember 2022
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ji.v12i3.3103

Abstract

This study aims to reveal the beggar's dual role at the Sunan Kalijaga and Sunan Kudus Tombs. The beggar's dual role is the behavior differences in front of the congregation or the community and behind it. This type of research includes qualitative field research with an ethnographic approach that emphasizes paying attention to the meaning of the beggar's actions. The results of this study indicate that on the front stage, beggars use symbols that can support their role, while backstage, they are people who do not experience economic problems. This contradiction shows that they are less grateful and need special education to strengthen Islamic education for the community, especially Muslim beggars.
Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Santri Menuju Kemandirian Pondok Pesantren Nurasikin, Akhmad; Masyhari, Kholid; Imron, Ali
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol. 22 No. 1 (2022)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/dms.2022.221.10794

Abstract

Finance is one of the resources that directly support the effectiveness and efficiency of Islamic boarding school education management. The independence of Islamic boarding schools is also one of the priority programs of the Ministry of Religious Affairs in 2021. This can be achieved by improving the quality of management/management of Islamic boarding schools, especially professional, effective, efficient, transparent, and accountable financial management. Financial Management Training for Santri towards independence of Islamic Boarding Schools using Participatory Action Research (PAR). That is, all stakeholders actively review current actions to make changes and improvements for the better. The results of community service that have been carried out are that the stages of Islamic boarding school financial management are planning (budgeting), implementation (Accounting), and evaluation (Auditing). Boarding schools of Islamic boarding schools receive assistance in the preparation of the RKAPP (Islamic Boarding School Activity and Budget) or RAPBPP (Islamic Boarding School Revenue and Expenditure Budget Plan) in 2022. It is hoped that the financial management of Islamic Boarding Schools will be more transparent and accountable. The author's suggestion is that it is necessary to improve the RKAPP and evaluation of financial management this year as a reference for the preparation of the RKAPP in the following year. Keuangan/Financial menjadi salah satu sumber daya yang secara langsung mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan pondok pesantren. Kemandirian Pondok pesantren juga menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama tahun 2021. Hal ini dapat dicapai dengan peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan pesantren khususnya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Santri menuju kemandirian Pondok Pesantren menggunakan Participatory Action Research (PAR). Artinya, semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara aktif meninjau tindakan saat ini untuk membuat perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Hasil pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan adalah beberapa tahapan manajemen keuangan pondok pesantren yang harus dilaksanakan yakni perencanaan (budgeting), pelaksanaan (Akunting) dan evaluasi (Auditing). Pengurus pondok pesantren mendapat pendampingan penyusunan RKAPP (Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren) atau RAPBPP (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Pondok Pesantren) tahun 2022. Harapannya pengelolaan keuangan Pondok Pesantren semakin transparan dan akuntabel. Saran penulis, perlu penyempurnaan mengenai RKAPP dan evaluasi pengelolaan keuangan di tahun ini sebagai acuan penyusunan RKAPP di tahun berikutnya.