Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Mastur .
Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
Education

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERANAN DAN MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM BAGI APARAT PENEGAK HUKUM Mastur .
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2010): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v4i1.599

Abstract

Soaiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmusosial yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaknikehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya sosiologi hukum mempelajarimasyrakat, khususnya gejala hukum dari masyrakat. Pada hakekatnya masyrakatdapat ditelaah dari dua sudut yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segistruktur dinamakan pula struktur soaial yaitu kaedah-kaedah sosial, lembagalembagasosial serta kelompok-kelompok sosial serta lapisan lapisan sosial.Sosiologi hukum mempunyai peranan yang penting bagai aparat penegak hukumagar dapat bekerja lebih profesional dan menurut peraturan perundangundanganyang belaku.Kata kunci : Sosiologi Hukum, Aparat Penegak Hukum
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Mastur .
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 4 (2009): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v3i4.590

Abstract

Penyelenggaraan Otonomi Daearah di Indonesia sangat terkait dengan pola pembagian.Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah-daerah otonom diadakanguna menyangga tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar Negara Kesatuan inisangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam menempatkan dan mendudukkanotonomi yang seluas-luasnya. Otonomi seluas-luasnya tidak boleh bertentangan denganDasar Negara Kesatuan , dan dasar kesatuan sebaliknya tidak boleh mlenyapkan wujuddari otonomi seluas-luasnya. Berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangpemerintahan daerah menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerahadalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sertameningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktifmasyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata danbertanggungjawab serta memperkuat persatauan dan kesatuan bangsa, peningkatanpelayanan public dan daya saing daerah.Kata kunci : Otonomi Daerah, Desentralisasi,Negara Kesatuan RI
PENGGUNAAN MEREK KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN MEREK BAGI KEPENTINGAN BERSAMA (STUDI KASUS MEREK GENTENG SOKKA KEBUMEN ) Mastur .
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2011): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v5i1.605

Abstract

On the global and free trade era, mark has urgent role on determining equalregulation system because the system could be prevented if there is fair and healthcompetitive business. Genteng Sokka, merek of tile from Kebumen, is one itemexample.The matter in this research is if collective mark could be used as marklaw protection alternative, and response of Kebumen regent government on theusing of it. The meant of the research is to know and analysis using of collectivemark as mark law protection alternative , how the regent government on thecollective mark. The research used empiris yurisdical method with specificationanalytic description, the writer explain abaout mmrk collective making as thealternative so it could decrease of competitive level, and ho regent governmentattitude this mark. From the research, could be argued if the collective mark couldbe used as alternative, because the property is owned by small mediumenterprises, non fair competitive among the owners could limited. Thecontribution to devolepment is significant employment and investment so gentengSokka could be potencial industry in Kebumen Regent.Dissemination the urgentof protection mark must be done so every owner of genteng Sokka couldunderstand how urgent of protection.Key words : Protection mark, collective mark, protection mark alternative
PELAKSANAAN OTONOMI DESA PASCA REFORMASI DALAM SISTIM HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Mastur .
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3 (2009): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v3i3.582

Abstract

-
Co-Authors