Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Akta
Takwim Azami
Universitas Wahid Hasyim
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENCEMARAN, KERUSAKAN ALAM DAN CARA PENYELESAIANNYA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN Takwim Azami; Anto Kustanto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.8383

Abstract

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut didalam UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) diatur mengenai tata cara pemeliharaan lingkungan hidup yaitu: “Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya, a) konservasi sumber daya alam, b) pencadangan sumber daya alam, c) pelestarian fungsi atmosfer.” Namun pada kenyataanya pelaksanaan dari pasal tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat di Indonesia belum berjalan secara baik, hal ini diakibatkan oleh semakin maraknya pencemaran lingkungan yang marak terjadi Indonesia, baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan salah satu ancaman yang serius bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai pemberi kehidupan dan pemberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan perlindungan lingkungan hidup, pembinaan masyarakat dan optimalisasi penegakan hukum lingkungan, hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi alam dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Polusi dan Kerusakan Lingkungan
Freelancer Auditor Practices from a Legal Perspective: Risk and Compliance Analysis in the Indonesian Regulatory Framework Ahmad Muzamil; M. Shidqon Prabowo; Takwim Azami
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.48498

Abstract

The audit profession plays a vital role in ensuring transparency, accountability, and reliability of financial information. Globally, the emergence of freelance auditors reflects market demand for flexible and cost-efficient audit services. However, in Indonesia, audit services are strictly regulated and legally limited to licensed public accountants and public accounting firms, creating tension between regulatory requirements and market needs. This study aims to analyze the legal framework governing audit practices in Indonesia, examine the implementation challenges related to freelance auditor practices, and formulate regulatory strengthening mechanisms to ensure legal certainty and professional accountability. The study employs a normative juridical research method, using qualitative descriptive analysis of primary legal materials, including Law Number 5 of 2011, Government Regulation Number 20 of 2015, and Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023, supported by secondary literature and comparative studies. The findings indicate that freelance auditor practices have no legal basis in Indonesia and arise primarily due to the limited capacity of licensed public accountants relative to market demand. This situation poses risks to legality, audit quality, and accountability. Freelance auditing is an unrecognized legal practice arising from market demand that must be addressed through stronger regulation and professional capacity.
Co-Authors Ahmad Muzamil Anto Kustanto Muchammad Shidqon Prabowo