Riska Wijayanti
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI PENGATURAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN Riska Wijayanti
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2014): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v7i2.1064

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan kewenangan padaKejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit demi kepentinganumum. Kejaksaan lebih dikenal dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalampenegakan Hukum Pidana, namun Undang-Undang No. 16 Tahun 2004tentang Kejaksaan RI memberikan kewenangan pada Jaksa untukmelaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang Perdata dan Tata UsahaNegara sehingga dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN).Dalam bidang Perdata JPN dinilai kurang maksimal dalam menjalankanperannya, peran JPN yang dinilai maksimal ialah dalam hal mengejar hartakoruptor  Kata Kunci: Kepailitan, Jaksa.