Garuda - Garba Rujukan Digital

JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah dan Muḍārabah) Muhammad Maulana
Islam Futura Vol 14, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Islam Futura
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jiif.v14i1.80

The collateral is required to protect Islamic banks from the risk of non-performing financing and other financial lost that might be caused by moral hazard of debtors. There must be a collateral in the form of tabî'iyah contract whether in kafalah or rahn form in order to secure the position of debtors losers action. In fact, Islamic banks have a mandate to manage customer funds with the prudential principle that creditors are able to generate profits that can be shared with creditors. Although the use of rahn and kafalah contract are not well-known in the implementation of musyārakah and muḍārabah contract, using the theory of freedom of contract all the parties can still contract in the main of dictum because the basic principle of contract is permitted in fikih muamalat during the contract or requirement that are made do not contradict with shari'a. The presence of security systems in the theory of musyārakah and muḍārabah doesn’t mean to prohibit using the guarantee, because the use of musyārakah and muḍārabah contract in fikih muamalat is still carried out on the basis of personal trust between the parties. The existence of the guarantee in the contract of muḍārabah and musyārakah are good effort to promote preventive measures using sadd al-zarî'ah pattern so that the funds of creditors which should be protected in according with the concept of maqāsid syarîah should be protected because it is in dharūry level.

Penyebab Terlantar dan Rusaknya Rumah Bantuan Korban Tsunami Aceh dan Tinjauannya dalam Hukum Islam Muhammad Maulana
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol 6, No 2 (2019): Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Bencana gempa dan tsunami di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias telah berdampak pada berbagai sektor, di antaranya sektor sosial, infrastruktur, produksi, dan lintas sektor lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu membangun kembali perumahan tempat tinggal korban. Namun, setelah pembangunan selesai dilakukan ternyata menimbulkan permasalahan baru, yaitu banyak rumah bantuan yang tidak ditempati dan dimanfaatkan oleh pemilik atau penerima bantuan, sehingga rumah-rumah tersebut terbengkalai dan rusak. Fokus permasalahan yang dikaji yaitu, mengapa rumah bantuan untuk korban tsunami banyak yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya sehingga terbengkalai dan rusak, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perilaku pemilik rumah bantuan yang tidak menempati dan memanfaatkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian rumah bantuan korban tsunami banyak yang tidak dimanfaat oleh pemiliknya disebabkan pendataan yang tidak akurat pada saat pembangunan, pihak penerima ada yang belum bisa menempati rumah tersebut karena masih di bawah umur, penerima bantuan juga ada yang telah pindah domisili karena perkawinan di tempat lain, udzur ahli waris setelah mendapat bantuan, dan faktor ketakutan untuk tinggal kembali di lokasi yang pernah diterjang tsunami. Adapun pandangan hukum Islam terhadap perilaku pemilik rumah bantuan yang tidak menempati dan memanfaatkannya dapat dikategorikan perbuatan dhalim karena telah melakukan perbuatan mubadzir dan menyiakan-nyiakan bantuan yang telah diberikan, seharusnya rumah bantuan tersebut dapat dialihkan penggunaannya untuk orang lain agar tidak terlantar dan rusak sia-sia. Beberapa saran yang dapat diajukan yaitu dalam setiap bencana yang terjadi diperlukan data yang jelas dan riil terhadap setiap calon penerima bantuan agar setiap bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat korban bencana alam. Setiap bantuan yang disalurkan tersebut harus dilihat dan dievaluasi dengan calon penerima sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran, karena dalam keadaan bagaimanapun prinsip keadilan harus dikedepankan, bukan pemerataan yang menjadi standar.

Changes in Congregational Prayer Practices During the Covid-19 Pandemic in Aceh from Maqashid al-Sharia Perspective Salman Abdul Muthalib; Tarmizi M. Jakfar; Muhammad Maulana; Lukman Hakim
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 16 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v16i2.5250

Covid-19 has changed the habits of almost all activities of human life, including religious matters. The worship practices have also changed, such as performing prayers at home, keeping distant rows, and wearing masks. This paper is empirical legal research that seeks to examine the living law in the Aceh society with a maqashid shari’a perpective during a pandemic. The data collection techniques were interview, observation, and document study. It concludes that the government policies, including the 2020 Large-Scale Social Restrictions (PSBB), the 2021 Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM), fatwas of Indonesian Ulema Council (MUI) and Tausiyah of Acehnese Ulema regulating and calling for restrictions on religious activities are rules with benefit values and in accordance with the principle of maqasid al-shari'a. Despite some people's rejection, the policies are, in fact, based on maqasid al-shari'a, namely protecting the life (hifz al-nafs) so that people will not get infected by the virus. Moreover, public safety is the highest law purpose to maintain. The policies also prove the state's role through the rule when conditions endanger the community in addition to avoiding harms as a part of Islamic law orders. (Covid-19 telah mengubah kebiasaan hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan bahkan agama. Pada aspek agama aktivitas ibadah juga mengalami perubahan misalnya himbauan shalat di rumah, menjaga jarak saf dan memakai masker. Tulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang berupaya menelaah hukum sebagaimana yang terjadi dalam realitas masyarakat dengan pendekatan hukum Islam saat pandemi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Kajian ini menyimpulkan bahwa pada awalnya himbauan sebagai pemerintah tidak secara menyeluruh diikuti oleh masyarakat karena setiap daerah berbeda tingkat penularan dan kondisi covid terjadi. Setelah aturan PPKM 2021 diterapkan hal ini relatif teratur termasuk di Aceh karena dibedakan empat level dan berdasarkan tingkat penularan dan korban yaitu, merah, orange, kuning dan hijau. Kebijakan pemerintah agar tidak salat jamaah di masjid pada saat kondisi penularannya tinggi sebenarnya mengacu pada konsep maqashid syari’ah yaitu menjaga jiwa (hifz al-nafs) agar masyarakat tidak tertular virus. Meskipun sebagian masyarakat khusus daerah atau kabupaten yang tingkat penularannya rendah menganggap bahwa shalat berjamaah di masjid tetap harus dilakukan dengan pertimbangan menjaga agama (hifz al-din) sesuai protokol kesehatan. Namun patut dicatat kebijakan pemerintah tersebut mengandung kemaslahatan yang bertujuan untuk menghindari kemudharatan dan menolak bahaya sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih. Sehingga menghindarkan diri dari kemudharatan dan taat kepada pemerintah juga merupakan perintah syariat Islam.)

Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn) Muhammad Maulana; Edi Yuhermansyah; Sumita Dewi
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i1.12877

Concurrent criminal acts often occur in the community, even in the process many have been resolved in court, one of these cases is the Tanjungpandan District Court Decision Number 39/Pid.B/2019/PN.Tdn. In this decision, the perpetrator was charged with committing a crime concurrently between premeditated murder and theft in aggravating conditions. In this paper, the main issue raised is about how the judge's considerations in imposing sentences on the perpetrators and the review of Islamic criminal law against the concurrent criminal acts in the decision. This paper is presented with a literature study, with the type of normative legal research (juridical-normative). This paper concludes that the reasons and considerations of the judge in sentencing the perpetrators of the crime of premeditated murder and theft in Decision Number 39/Pid.B/2019/PN.Tdn include two criteria, namely the case of premeditated murder through Article 340 of the Criminal Code. In the review of Islamic criminal law, the concurrent crime of murder and theft is included in the theory of al-jabb, namely a punishment that can absorb other punishments, namely the death penalty.

ANALISIS SEWA MENYEWA PARALEL PADA PERUSAHAAN RENT CAR CV. HARKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Samsuardi Samsuardi; Muhammad Maulana
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

This study aims at determining the parallel process of car rental agreement between Harkat Rent Car Company and the owner of the car, and between the company and its customers in an Islamic economics perspective. This study also aims to analyze the risk coverage of the leased car. The data for this study was gathered through interviews, observation and documentation studies. The collected data was then analyzed using descriptive analysis method. Results showed that the process of car leasing begin when customer rented a car from CV. Harkat which was owned by its partner. The company provided a shared price for car owners according to a mutual agreement and applied only for a certain period. Furthermore, the partner has to allocate 20 percent of the income for the company. In addition, the company also required the partner to cover for maintenance costs, insurance, equipment, and spare parts. In the context of Islamic economics, the practice of leasing parallel conducted by the company was not fully Shariah compliance due to practice a lease above a lease and using two contracts in one transaction. =========================================== Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian sewa menyewa mobil secara paralel antara Perusahaan Rent Car CV. Harkat dengan pemilik mobil dan dengan konsumennya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menanganalisis pertanggungan resiko terhadap mobil yang dijadikan objek sewa menyewa tersebut sewa menyewa mobil di Perusahaan Rent Car CV. Data untuk penelitian ini bersumber dari wawancara, obesrvasi dan studi dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Harkat menyewakan mobil milik mitra kerjanya (pemilik mobil) kepada pelanggan yang membutuhkan sewa mobil untuk keperluannya. Pemilik usaha memberikan harga kongsi kepada pemilik mobil sesuai dengan kesepakatan bersama dan untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pemilik mobil harus menyisihkan sebanyak dua puluh persen dari penghasilan mobil miliknya yang dikongsikan kepada pengusaha rental mobil. Pengusaha Rent Car CV. Harkat mengharuskan pemilik mobil mengurus asuransi mobil dan menanggung biaya perawatan, peralatan dan suku cadang mobil. Jadi dalam konteks ekonomi Islam, praktik sewa menyewa paralel yang dilakukan oleh CV. Harkat kurang sesuai dengan hukum Islam karena terjadi sewa di atas sewa dalam sistem perjanjian sewa menyewa antara pemilik mobil dengan CV. Harkat.

NON-GOLD FIDUCIARY COLLATERAL VALUE CALCULATION SYSTEM AT PT. PEGADAIAN SYARI'AH UNIT DARUSSALAM BANDA ACEH Muhammad Maulana; Riska Yulianti
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 1 (2017): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jurista.v1i1.52

The amount of financing to be provided by the pawnshop is determined by the value of the collateral submitted by the customer to the management of PT Pegadaian Syari'ah. This study aims to determine how the feasibility assessment of non-gold fiduciary security objects accepted as collateral at PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit, Banda Aceh? In this research, the author uses a type of qualitative research, this research uses descriptive analysis methods based on library research and field research data. The results of the research found that in calculating the value of non-gold fiduciary collateral at PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit is guided by the local market price provisions issued regularly by the head office. While the assessment of the feasibility of the non-gold fiduciary guarantee object received as collateral at PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit is determined by directly seeing the feasibility of the guarantee object by PT Pegadaian Syari'ah to the customer, and also evaluating the real conditions of the feasibility assessment of the object as collateral for Arrum financing. The estimated value of the goods is determined based on the percentage of the price of the goods, which is guided by the Local Market Price and which is sourced in several places such as agents and online sites. Things that affect the value of the object of collateral, namely the object and business, both of which must be balanced, the year of expiration of the motorbike and the physical condition of an object. In the concept of fiqh muamalah, there are no specific provisions regarding the calculation of the value of collateral in this rahn contract. And in some pawn hadiths there is also no clear information obtained, so that the parties can flexibly make their own guarantee value.

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMENTASAN SANGGAR TARI DI KOTA BANDA ACEH MENURUT AKAD SYIRKAH ABDAN Muhammad Maulana; Desy Amalia
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.815

Syirkah abdan sebagai salah satu bentuk perkongsian bisnis yang mengandalkan kemampuan tenaga, skill dan soft skill untuk menghasilkan pendapatan secara kolektif yang akan di-share profitnya sesuai kesepakatan di antara anggota perkongsian. Syirkah abdan ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk usaha salah satunya pada sanggar tari yang dilakukan di antara pihak manajemen sanggar dan pihak penari di Kota Banda Aceh yang harus bersinergi dalam berbagai dinamika untuk menampilkan gerak estetik yang diatur dalam ritme musik yang diformat dengan apik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana rasional pendapatan dari pementasan antara pihak manajemen sanggar dengan penari, sistem bagi hasil yang dilakukan dan perspektif syirkah abdan terhadap bagi hasil yang dilakukan. Jenis penilitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil riset membuktikan bahwa perjanjian dan pelaksanaan kegiatan pada sanggar tari Geunaseh, Cut Nyak Dhien dan Buana di Kota Banda Aceh telah memenuhi ketentuan yang dispekati, semua pihak berkontribusi dalam kerjasama pada sanggar sesuai dengan kapasitasnya, dan bagi hasil yang dilakukan dengan pola profit sharing dengan penetapan persentase dari jumlah yang diperoleh dari pendapatan pementasan dengan nisbah 30% untuk pihak sanggar dan 70% untuk pihak penari dan pemusik. Sistem pembagian keuntungan yang diterapkan sudah sesuai dengan konsep syirkah abdan karena keuntungan yang diperoleh dari skill penari dan pihak manajemen sanggar dibagi sesuai dengan dinamika dan kontribusi pada sanggar Cut Nyak Dhien, Buana dan Geunaseh di Banda Aceh.

ANALISIS RESTRUKTURISASI AKAD MURĀBAHAH DAN MUSYÂRAKAH MUTĀNAQIṢÂH PRODUK KPR iB DALAM MENGURANGI RISIKO PERUSAHAAN PERBANKAN Muhammad Maulana; Diky Arif Munandar
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1286

ANALISIS PERHITUNGAN NILAI PERTANGGUNGAN KECELAKAAN PADA PT. JASA RAHARJA DI BANDA ACEH MENURUT KONSEP KAFALAH Ida Friatna; Muhammad Maulana; Alifa Fadila
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 4 No 1 (2023): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v4i1.3045

Risiko yang kerap terjadi pada kecelakaan itu cenderung berbeda-beda mulai dari kecelakaan yang paling ringan hingga yang merengut nyawa. Dalam hal ini pihak PT. Jasa Raharja telah mengikat perjanjian dengan para peserta tentang jenis risiko dan tingkat premi yang akan diberikan ketika risiko itu terjadi. Namun, beberapa kasus cenderung terjadi perbedaan bentuk klaim yang dilakukan pihak peserta terhadap pertanggungan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak peserta yg telah membayar premi. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana penilaian terhadap kondisi objek pertanggungan untuk pengajuan klaim asuransi pada PT. Jasa Raharja, 2) Bagaimana kalkulasi dan penetapan nilai pertanggungan kecelakaan yang ditetapkan manajemen PT. Jasa Raharja Banda Aceh terhadap risiko yang dialami peserta, 3) Bagaimana perspektif konsep kafalah terhadap perhitungan nilai pertanggungan kecelakaan pada PT. Jasa Raharja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif sosiologis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penilaian terhadap kondisi objek pertanggungan dikategorikan dalam tiga golongan utama yaitu: perawatan (luka-luka), cacat tetap, dan meninggal dunia. Kedua, nilai pertanggungan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja berbeda-beda sesuai dengan risiko yang dialami peserta ketika kecelakaan terjadi. Ketiga, Pertanggungan yang dilakukan oleh pihak PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan konsep kafalah yang telah dijelaskan oleh para fuqaha didalam fiqh muamalah terkait pertanggungan yang dilakukan pihak ketiga terhadap risiko yang terjadi berdasarkan kesepakatan pihak pertama, kedua dan ketiga. Namun, didalam konsep kafalah tidak adanya maksimal dari besaran biaya pertanggungan yang harus ditanggung kafil terhadap makful’ahu.

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BENTUK BARANG MENURUT AKAD SYIRKAH ‘INÂN: STUDI PADA KOPERASI MANDIRI REUKIH DAYAH INDRAPURI, ACEH Muhammad Maulana; Raisha Putri
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 5 No 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i1.4621

Syirkah 'inan is a form of cooperation in capital, management and sharing of business results. Conceptually, this syirkah inan tends to be flexible so that it can be implemented in various partnership businesses including cooperatives, which are flexible in mandatory and voluntary savings as well as in the profit-sharing system, as implemented by the management of the Mandiri Gampong Reukih Dayah Cooperative, Indrapuri District, which is the object of this research. The problem that is the focus of the aim of this research is how to calculate the remaining business results in the form of consumer goods at the Mandiri Cooperative, Indrapuri District, the pattern of conversion of profit sharing value from SHU on consumer goods and a review of the syirkah 'inan contract regarding the distribution of the remaining business results in the form of consumer goods carried out by the management of the Mandiri Cooperative. This research uses a normative sociological approach with descriptive analytical research and data collection techniques through interviews and documentation. The results of the research are that the SHU calculations carried out by the Mandiri Cooperative are calculated every financial year, and the calculations are carried out by the Mandiri Cooperative management in a transparent and accountable manner. The distribution of SHU for members after being allocated the following year's capital and management operational costs is 60% and 40% into SHU which is converted by the Mandiri Cooperative in the form of goods based on the nominal value of the money received by members. Conversion in the form of goods is carried out to make it easier for members to obtain consumer goods more easily and cheaper because the cooperative management buys wholesale so it is cheaper than market prices. Based on a review of the syirkah inan concept, the SHU distribution system in the form of consumer goods is permissible because this pattern is the result of a mutual agreement made by fellow members, while the management only facilitates the members' wishes to make it easier to fulfill family needs in a more practical and cheaper manner. Agreement is the substance of this syirkah inan contract, because in fiqhiyyah the profits are shared based on the agreement.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search