Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan)

Eksistensi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup Zainul Akmal
JIP ( Jurnal Industri dan Perkotaan ) Vol 17, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Studi Industri dan Perkotaan (PSIP) Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi masyarakat adat pasca kemerdekaan hingga saat ini di dalam Undang-Undang terkait Lingkungan Hidup. Ditemukan bahwa pada masa pra-reformasi terutama pada awal pembentukan Undang-Undang terkait Lingkungan Hidup, pengaturan tentang masyarakat adat tidak ada.  Setelah perubahan dengan diganti Undang-Undang yang baru, eksistensi masyarakat adat mulai disinggung dan Undang-Undang mengharuskan pemerintah memperhatikan adat istiadat yang ada. Pasca-reformasi eksistensi masyarakat adat medapatkan perlakuan yang lebih dari dua Undang-Undang sebelumnya. Bahkan memberikan atribusi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat dalam melaksanakan pengakuan terhadap masyarakat adat. 
Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau Geofani Milthree Saragih; Yoga Triwanda; Zainul Akmal
JIP ( Jurnal Industri dan Perkotaan ) Vol 17, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Studi Industri dan Perkotaan (PSIP) Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this paper is to determine the position and role of women in the Riau Malay customary law community and to find out the Rights and Obligations of Women in Leadership and Election of Riau Malay Customary Heads. It was found for the first time that the position and role of women in indigenous peoples in Riau differed between regions. This is because the customary system in Riau also varies from one region to another. The two rights and obligations of women in the Leadership and Election of Customary Heads are not too big. women do not even have the right to become tribal leaders, but in certain areas women have the special right to reject the chosen adat leader. This may result in re-election, provided it is in accordance with custom.
Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan Di Luhak Kepenuhan Annisa Putri Islamiati; Frenky Imandra Putra Silalahi; Zainul Akmal
JIP ( Jurnal Industri dan Perkotaan ) Vol 17, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Studi Industri dan Perkotaan (PSIP) Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui struktur dan wewenang, sistem hukum dan tata cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan. Ditemukan bahwa, sistem pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan bahwa, pertama  struktur dan wewenangnya bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua dalam sitem hukum adat bersifat tidak tertulis dan mengandung nilai-nilai Islami. Ketiga cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat dilakukan dengan cara bergiliran sesuai dengan ketentuan adat yang sudah ada sejak dahulu kala.