Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.363

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Jurnal Yustisiabel JOELS: Journal of Election and Leadership Riau Law Journal Milthree Law Journal

Zainul Akmal

Fakultas Hukum Universitas Riau

Author-ID : 3008506

Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Eksistensi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup Zainul Akmal
JIP ( Jurnal Industri dan Perkotaan ) Vol 17, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Studi Industri dan Perkotaan (PSIP) Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi masyarakat adat pasca kemerdekaan hingga saat ini di dalam Undang-Undang terkait Lingkungan Hidup. Ditemukan bahwa pada masa pra-reformasi terutama pada awal pembentukan Undang-Undang terkait Lingkungan Hidup, pengaturan tentang masyarakat adat tidak ada. Setelah perubahan dengan diganti Undang-Undang yang baru, eksistensi masyarakat adat mulai disinggung dan Undang-Undang mengharuskan pemerintah memperhatikan adat istiadat yang ada. Pasca-reformasi eksistensi masyarakat adat medapatkan perlakuan yang lebih dari dua Undang-Undang sebelumnya. Bahkan memberikan atribusi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat dalam melaksanakan pengakuan terhadap masyarakat adat.

Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau Geofani Milthree Saragih; Yoga Triwanda; Zainul Akmal
JIP ( Jurnal Industri dan Perkotaan ) Vol 17, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Studi Industri dan Perkotaan (PSIP) Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this paper is to determine the position and role of women in the Riau Malay customary law community and to find out the Rights and Obligations of Women in Leadership and Election of Riau Malay Customary Heads. It was found for the first time that the position and role of women in indigenous peoples in Riau differed between regions. This is because the customary system in Riau also varies from one region to another. The two rights and obligations of women in the Leadership and Election of Customary Heads are not too big. women do not even have the right to become tribal leaders, but in certain areas women have the special right to reject the chosen adat leader. This may result in re-election, provided it is in accordance with custom.

Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan Di Luhak Kepenuhan Annisa Putri Islamiati; Frenky Imandra Putra Silalahi; Zainul Akmal
JIP ( Jurnal Industri dan Perkotaan ) Vol 17, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Studi Industri dan Perkotaan (PSIP) Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan wewenang, sistem hukum dan tata cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan. Ditemukan bahwa, sistem pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan bahwa, pertama struktur dan wewenangnya bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua dalam sitem hukum adat bersifat tidak tertulis dan mengandung nilai-nilai Islami. Ketiga cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat dilakukan dengan cara bergiliran sesuai dengan ketentuan adat yang sudah ada sejak dahulu kala.

Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal Zainul Akmal
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 2 No. 2 (2021): JOELS : Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/joels.v2i2.7451

This study aims to determine the relationship between local wisdom and indigenous peoples and the dependence of local wisdom on its creators at the level of application. It was found that local wisdom is partly produced by indigenous peoples and partly produced by non-indigenous people. Local wisdom is also not carried out in its application with its creator, because local wisdom and universal values can be transformed or inherited or learned by anyone, so that it can be applied by anyone.

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terhadap Dampak Global Warming di Provinsi Riau Rika Lestari; Zainul Akmal
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

The impact of global warming in Indonesia are felt by all people, including the adat law community. Because the community is live from nature who manage natural resources for daily needs. It also happens in Riau Province. The purpose of this study is to determine the protection of adat law community to the impact of global warming in Riau Province. This is socio-legal research by using primary and secondary data. The results show that the impact of global warming on the adat law community in Riau Province is real and widespread in various aspects of life, such as prolonged ecological disasters, floods, land fires, and droughts; Climate change causes unpredictable seasons, the community is unable to predict planting times according to the seasonal calendar has been passed down for generations, causing crop failure; Community needs additional capital to manage agricultural land to adapt the climate change, they need synthetic fertilizers, pesticides, herbicides, and others. Even though formerly, additional treatments are not necessary; Forest and land fires cause a smog disaster, the haze impact make the loss of honey bees from the sialang trees, so reduced honey production. the conclusion is that the impact of global warming decreases standard life, economic, health, and environmental. Therefore, the government have to control the impact of global warming which is extracted from the values of local wisdom that live and develop in the adat law community, especially in Riau Province in terms of managing existing natural resources. Keywords: Dampak, Global Warming, Masyarakat Hukum Adat, Provinsi Riau

JAMINAN TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 Zainul Akmal
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

UU No. 3 Tahun 2020 adalah peraturan yang membenarkan pelaku usaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu sangat berkemungkinan terjadinya perusakan terhadap lingkungan dan mengancam eksistensi masyarakat adat. Selain itu juga sangat berpotensi terjadi pertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan penulisan jurnal ini untuk melihat relevansi antara UU No. 3 Tahun 2020 dengan Pancasila dan UUD 1945, Untuk mengetahui potensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh UU No. 3 Tahun 2020, dan untuk mengetahui potensi ancaman terhadap eksistensi masyarakat adat. Hasil dari kajian yang ditemukan dalam jurnalini bahwa UU No. 3 Tahun 2020 sarat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tidak ramah terhadap lingkungan dan eksistensi masyarakat adat.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 P/HUM/2021 TENTANG JUDICIAL REVIEW ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) PARTAI DEMOKRAT Chindie Priah Dewanti; Dessy Artina; Zainul Akmal
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2497

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari keputusan tersebut, serta konsep ideal pengujian anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dasar penelitian ini adalah penelitian sastra yang mengambil kutipan dari buku bacaan, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Pertama, AD/ART tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena tidak sesuai dengan unsur hierarki peraturan perundang-undangan dan bagian-bagiannya sehingga bukan wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review. Kedua, implikasi keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 dikhawatirkan akan lahirnya kepemimpinan dalam partai politik yang tidak demokratis dan tirani yang sering kali melakukan intimidasi politik terhadap anggota dan para kadernya dengan memanfaatkan otoritas dan jabatannya.

Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020 Samuel Yakub Radja Ginting Suka; Mexsasai Indra; Zainul Akmal
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Juli
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i2.10

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan independen yang melaksanakan fungsi peradilan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan yudikatif berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Komisi Yudisial adalah bagian dari kekuasaan yudikatif tetapi tidak melaksanakan fungsi peradilan. Komisi Yudisial berfungsi menyeimbangkan kekuasaan kehakiman dengan wewenang menjaga dan menegakkan martabat serta perilaku hakim. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book). Penelitian ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 yang menguji materiil Pasal 27A ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa satu anggota Komisi Yudisial sebagai unsur Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Konstitusi dan dihapuskan. Pembentukan Komisi Yudisial bertujuan mengatasi praktik mafia peradilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Komisi Yudisial diamanatkan oleh Pasal 24B ayat (2) untuk melindungi dan menegakkan kehormatan hakim, sedangkan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hakim yang dimaksud berbeda dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya. Konstitusi tidak membedakan hakim berdasarkan posisi atau fungsi. Pengecualian Komisi Yudisial ini dikhawatirkan membuka peluang praktik mafia peradilan. Putusan ini juga membuat Mahkamah menjadi lembaga yudikatif super body tanpa pengawasan eksternal yang akan menegakkan etika hakim konstitusi.

Co-Authors Annisa Putri Islamiati Chindie Priah Dewanti Dessy Artina Frenky Imandra Putra Silalahi Geofani Milthree Saragih Mexsasai Indra Rika Lestari Samuel Yakub Radja Ginting Suka Yoga Triwanda

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search