Rikardo Simarmata
Universitas Gadjah Mada

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Payment of Inheritance Acquisition Duty of Right on Land and Building in Sleman Perwitiningsih Perwitiningsih; Rikardo Simarmata
Jurnal Media Hukum Volume 28, Number 1, June 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v28i1.10801

Abstract

This research is aimed at revealing the collection practice of inheritance Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) of Marital Properties in the form of land rights at Regional Finance and Assets Office (BKAD) Sleman and analyzing the practice based on the inheritance and land law. This research is empirical legal research. The data collected in this research are analyzed using a qualitative method and presented descriptively in order to obtain descriptive qualitative results. The result shows that there has been an overpayment of tax that should not be billed in the collection of BPHTB inheritance in the form of land as the marital property at BKAD Sleman since the living widow’s or widower’s right is counted. Land titles as joint assets, if registered only in the name of the heir without registering the spouse's name, the BKAD Sleman does not take into account the spouse’s right to the land titles. This calculation happens because a land certificate as the marital property is registered only under the name of a husband or a wife alone, and BKAD Sleman interprets this condition as that the owner of the certificate is the one whose name is registered on it.
Status Keluarga Sebagai Subyek Hukum dalam Pengurusan Harta Bersama Perwitiningsih Perwitiningsih; Rikardo Simarmata
Media Iuris Vol. 4 No. 2 (2021): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v4i2.25874

Abstract

This research is aimed at analyzing family status as legal subjects i.e. rights, wether husband and wife are considered as a legal subject or an independent individual subject. The discussion of this research is focused on the family as the legal subject in the management of joint assets.  This research concludes that the family is one legal subject as member of marital assets.  In law inforcement, family is a civil partnership between husband and wife who act as caretaker. marital assets are civil partnership assets. A family in taking legal actions against the joint assets must act with the consent of the husband and wife, and without mutual consent the transaction is null and void by law.  Every transaction that is carried out by the husband or wife on behalf of the family and used for the benefit of the family becomes jointly and severally husband’s and wife’s responsibility if there is a loss from the transaction. A family civil partnership is not a legal entity because is does not fulfill the formal requirements as an Indonesian legal entity.Keywords: Family;  Legal Subjects;  Marital Assets. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keluarga sebagai subyek hukum, apakah suami-isteri sebagai keluarga dianggap satu subyek hukum atau masing-masing menjadi subyek hukum yang mandiri. Pembahasan difokuskan pada keluarga sebagai subyek hukum dalam pengurusan harta bersama perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga dianggap satu subyek hukum dalam kaitannya sebagai subyek pemilikan harta bersama. Dalam lalu lintas hukum, keluarga merupakan sebuah persekutuan dengan suami-isteri yang bertindak sebagai pengurusnya. Harta bersama adalah harta persekutuan, keluarga dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus bertindak atas persetujuan suami dan isteri, tanpa persetujuan satu sama lain transaksi tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Setiap transaksi yang dilakukan suami atau isteri atas nama keluarga dan digunakan untuk kepentingan keluarga, maka suami-isteri bertanggungjawab secara tanggung renteng apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Persekutuan keluarga bukan persekutuan yang berbadan hukum karena tidak memenuhi syarat formil sebagai badan hukum Indonesia.Kata Kunci: Keluarga; Subyek Hukum; Harta Bersama. 
Disharmoni Regulasi Terkait Dengan Pemberian Hak Atas Tanah Pada Perairan Pesisir Rikardo Simarmata
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1719

Abstract

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah lama menyelenggarakan pemberian Hak Atas Tanah (HAT) pada perairan pesisir, sekalipun jumlahnya tidak sebanding dengan yang diberikan di daratan. Pemberian HAT tersebut dilakukan karena regulasi tata ruang dan pertanahan membolehkannya. Namun, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemberian HAT di perairan pesisir dipersoalkan dan bahkan ditolak oleh jajaran Kementerian Kelautan Perikanan, dan sejumlah akademisi. Alasannya, karena pemberian HAT bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2007, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-VIII/2010, dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Ketiga produk hukum tersebut dianggap mempromosikan pesisir dan laut sebagai sumber daya bersama (common resources) atau bukan sumber daya siapapun (open access). Dengan mengandalkan data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) tulisan ini menemukan bahwa tidak terdapat ketentuan dalam regulasi di bidang pesisir dan perikanan yang secara eksplisit melarang pemberian HAT. Pandangan dan sikap menolak pemberian HAT lebih disebabkan oleh hasil menafsir atau menginterpretasi UU Nomor 27 tahun 2007, Putusan MK tahun 2010, dan UNCLOS. Tafsir-tafsir tersebut kurang berhasil menangkap maksud sebenanya (original intent) dari aturan hukum. Akibatnya, muncul disharmoni antar regulasi tata ruang dan pertanahan dengan perairan pesisir dan perikanan. Tulisan ini menawarkan tafsir-tafsir yang lebih mewakili original intent dari aturan-aturan hukum yang terkait dengan pemberian HAT di perairan pesisir.