Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah lama menyelenggarakan pemberian Hak Atas Tanah (HAT) pada perairan pesisir, sekalipun jumlahnya tidak sebanding dengan yang diberikan di daratan. Pemberian HAT tersebut dilakukan karena regulasi tata ruang dan pertanahan membolehkannya. Namun, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemberian HAT di perairan pesisir dipersoalkan dan bahkan ditolak oleh jajaran Kementerian Kelautan Perikanan, dan sejumlah akademisi. Alasannya, karena pemberian HAT bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2007, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-VIII/2010, dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Ketiga produk hukum tersebut dianggap mempromosikan pesisir dan laut sebagai sumber daya bersama (common resources) atau bukan sumber daya siapapun (open access). Dengan mengandalkan data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) tulisan ini menemukan bahwa tidak terdapat ketentuan dalam regulasi di bidang pesisir dan perikanan yang secara eksplisit melarang pemberian HAT. Pandangan dan sikap menolak pemberian HAT lebih disebabkan oleh hasil menafsir atau menginterpretasi UU Nomor 27 tahun 2007, Putusan MK tahun 2010, dan UNCLOS. Tafsir-tafsir tersebut kurang berhasil menangkap maksud sebenanya (original intent) dari aturan hukum. Akibatnya, muncul disharmoni antar regulasi tata ruang dan pertanahan dengan perairan pesisir dan perikanan. Tulisan ini menawarkan tafsir-tafsir yang lebih mewakili original intent dari aturan-aturan hukum yang terkait dengan pemberian HAT di perairan pesisir.
Copyrights © 2026