Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Forum Geografi Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Nana Haryanti
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Land Tenure and Farmers Income Distribution (Case Temon and Keduang Watershed) S Andi Cahyono; Nana Haryanti
Forum Geografi Vol 16, No 2 (2002)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/forgeo.v16i2.606

Abstract

Land authority and imbalance of income distribution are always be an interesting issue for an importance role of land in society. It is interesting and necessary to find out how contribution of agricultural sector to farmer income and what effect of land authority imbalance to income distribution. This research was conducted at Temon and Keduang sub watershed. Survey method was adapted to collect the field data. Afterward, the collected data was analyzed quantitatively. The result indicated that the contribution of agricultural sector to farmer income at Temon sub watershed (69.39%) was hhigher than at Keduang sub watershed (59.11%). This showed that narrow in land authority will be increasing the contribution of agricultural sector to total income. It related to diversify efforts of land using. Imbalance of land authority not always affected the income imbalance, caused by development of non agricultural sector. Land access only was unfeasible to be an indicator of farmers household income level without considering the biophysics condition and non agricultural sector growth development.
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bribin Pasca Implementasi Uu Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah S. Agung S. Raharjo; Purwanto Purwanto; Nana Haryanti
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2020.6.1.33-40

Abstract

Undang – Undang pemerintahan daerah telah mengalami tiga kali perubahan sejak reformasi digulirkan, perubahan terakhir adalah Undang Undang No 23 tahun 2014. Perubahan tersebut banyak berkaitan dengan perimbangan kewenangan pusat dan daerah, disatu masa terjadi proses desentralisasi yang ekstrim dan dimasa lainnya terjadi resentralisasi. Perubahan ini tentunya berpengaruh terhadap praktek pemerintahan di daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perubahan undang undang pemerintahan daerah terhadap pengelolaan daerah aliran sungai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan UU 23 Tahun 2014 menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Bribin. Kendala tersebut berkaitan dengan ketersediaan suber daya manusia di lapangan dan peran serta pemerintah daerah dalam perencanaan pengelolaan DAS Bribin.
KELEMBAGAAN REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH PADA TINGKAT MIKRO DAS, KABUPATEN DAN PROPINSI DI ERA OTONOMI DAERAH Sulistya Ekawati; Syahrul Donie; S. Andy Cahyono; Nana Haryanti
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.2.195-206

Abstract

Selama ini penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) dilakukan secara sentralistik, namun sejak adanya otonomi daerah, kelembagaan RLKT mengalami restrukturisasi, karena kewenangan dan pemanfaatan sumberdaya alam (termasuk penyelenggaraan RLKT) menjadi wewenang daerah. RLKT merupakan salah satu kegiatan pengelolaan DAS yang utama dan strategis. Pengelolaan DAS dilakukan melalui pendekatan ekosistem berdasarkan prinsip satu sungai, satu rencana dan satu pengelolaan. Karena DAS tidak mempunyai batas yang bertepatan (co-incided) dengan batas administrasi, maka untuk DAS lintas kabupaten atau lintas propinsi memerlukan pendekatan khusus dalam penyelenggaraan RLKT. Tujuan kajian adalah menyediakan informasi mengenai kelembagaan (jenis dan mekanisme kerja) serta tata nilai yang ada dalam penyelenggaraan RLKT pada tingkat Mikro DAS, kabupaten dan propinsi di era otonomi daerah. Metode yang dipergunakan adalah dengan pendekatan partisipatif dengan melakukan diskusi dan wawancara secara mendalam kepada partisipan. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan RLKT pada kategori DAS nasional dan regional sama, dilakukan oleh pemerintah propinsi, sedangkan penyelenggaraan RLKT pada kategori DAS lokal dan mikro DAS dilakukan pemerintah kabupaten. Mekanisme kerja lembaga dalam penyelenggaraan RLKT pada level DAS lokal, regional maupun nasional belum berjalan dengan baik. Koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan RLKT di DAS Progo sudah mulai dirintis, namun demikian aplikasi lapangan belum berjalan dengan baik.Pandangan dan komitmen kabupaten hulu, tengah dan hilir DAS terhadap RLKT adalah baik, karena mereka sebenarnya sudah memahami manfaat dari pelaksanaan kegiatan RLKT. Walaupun demikian masyarakat di daerah hulu, tengah dan hilir DAS belum bersedia untuk melakukan sharing dalam pembiayaan RLKT.
KONDISI SOSIAL MASYARAKAT SUB DAS MERAWU DAN SUB DAS BATANG BUNGO Nana Haryanti; Paimin Paimin; Sukresno Sukresno
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.3.231-244

Abstract

Fungsi daerah aliras sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem tidak hanya bertumpu pada kawasan hutan saja, namun juga meliputi kawasan budidaya tanaman dan kawasan pemukiman. Oleh karena itu pengelolaan DAS perlu memberikan perhatian pada manusia dan aktivitasnya sebagai bagian dari sistem DAS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat di sub DAS Merawu dan Bungo, dan pola bagaimana mereka mengelola sumber daya alamnya. Penelitian dilakukan di sub DAS Merawu dan Batang Bungo. Metode observasi dan interview digunakan untuk mengumpulkan data. Tujuan dari observasi dan interview adalah untuk mengeksplorasi kondisi sosial dari petani dan mengembangkan kejadian-kejadian, aktivitas, dan persepsi dari subyek penelitian. Data kemudian dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi sosial pada masyarakat sub DAS Merawu dan Batang Bungo, yang dipengaruhi oleh interaksi antara kondisi sosial dan alam. Hutu sub DAS Merawu adalah lahan kering dan dimanfaatkan untuk pertanian tanaman semusim, dan Iahan di hilir sub DAS Merawu adalah persawahan. Laban di sub DAS Bungo dimanfaatkan untuk perkebunan karet, keadaan ini disebabkan lahan tidak memungkinkan dimanfaatkan untuk pertanian tanaman semusim secara intensif. Kegiatan dasar wilayah baik di sub DAS Merawu dan Bungo adalah sektor pertanian. Tingkat pendidikan responden umumnya masih rendah, berakibat pada rendahnya praktek konservasi tanah karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai konservasi terutama di sub DAS Bungo. Sementara itu rendahnya praktek konservasi tanah di sub DAS Merawu lebih disebabkan oleh pertanian lahan kering. Kontribusi pertanian pada pendapatan rumah tangga di sub DAS Merawu adalah 95% berasal dari pertanian lahan kering, sedangkan di sub DAS Bungo kontribusi sektor pertanian mencapai 68% berasal dari perkebunan karet. Jumlah petani besar dengan kepemilikan lahan lebih dari I Ha di Sub DAS Merawu sebesar 33,3%, dan jumlah petani besar dengan kepemilikan lahan lebih dari 3 Ha di sub DAS Bungo adalah 36,2%. Luas kepemilikan lahan di Jawa akan berpengaruh pada status sosial dalam masyarakat, sedangkan di Sumatra status sosial dalam masyarakat lebih dipengaruhi oleh kemampuan dan kecakapan.
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bribin Pasca Implementasi Uu Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah S. Agung S. Raharjo; Purwanto Purwanto; Nana Haryanti
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2020.6.1.33-40

Abstract

Undang – Undang pemerintahan daerah telah mengalami tiga kali perubahan sejak reformasi digulirkan, perubahan terakhir adalah Undang Undang No 23 tahun 2014. Perubahan tersebut banyak berkaitan dengan perimbangan kewenangan pusat dan daerah, disatu masa terjadi proses desentralisasi yang ekstrim dan dimasa lainnya terjadi resentralisasi. Perubahan ini tentunya berpengaruh terhadap praktek pemerintahan di daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perubahan undang undang pemerintahan daerah terhadap pengelolaan daerah aliran sungai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan UU 23 Tahun 2014 menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Bribin. Kendala tersebut berkaitan dengan ketersediaan suber daya manusia di lapangan dan peran serta pemerintah daerah dalam perencanaan pengelolaan DAS Bribin.
Co-Authors paimin paimin Purwanto Purwanto S Andi Cahyono S. Agung S. Raharjo S. Andy Cahyono Sukresno Sukresno Sulistya Ekawati Syahrul Donie