Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Sulistya Ekawati
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DALAM IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL: STUDI DI KPH PRODUKSI KERINCI, PROVINSI JAMBI DAN KPH LINDUNG SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT Wira Fitria; Didik Suharjito; Sulistya Ekawati
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2021.18.2.145-160

Abstract

TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI DALAM PENGURUSAN HUTAN DI DAERAH Sulistya Ekawati; Sylviani Sylviani; Handoyo Handoyo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1264.475 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2009.6.3.195-206

Abstract

Sejak desentralisasi diterapkan, terjadi perubahan jenis dan kewenangan institusi. Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah perubahan tata hubungan kerja antara institusi pusat, institusi di tingkat provinsi dan institusi di tingkat kabupaten. Dalam tulisan ini disajikan hasil analisis tata hubungan kerja institusi yang menangani pengurusan hutan pada masa desentralisasi. Kajian dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Hasil kajian menunjukan bahwa banyaknya UPT  yang ada di daerah menimbulkan dualisme pemerintahan di daerah dan mempengaruhi kemandirian otonomi. Tata hubungan kerja antara Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT dirasakan masih kurang. Masingmasing pihak kurang bekerjasama tapi 'sama-sama bekerja'. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten belum menyentuh hubungan teknis, tetapi masih terbatas dalam hal penganggaran dan penempatan pejabat di kabupaten. Beberapa hal yang dapat disarankan dari kajian ini adalah pemerintah pusat diharapkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah melalui mekanisme pembinaan. Perlu ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan UPT Departemen Kehutanan di daerah untuk meningkatkan kinerja keduanya.
KELEMBAGAAN REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH PADA TINGKAT MIKRO DAS, KABUPATEN DAN PROPINSI DI ERA OTONOMI DAERAH Sulistya Ekawati; Syahrul Donie; S. Andy Cahyono; Nana Haryanti
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.2.195-206

Abstract

Selama ini penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) dilakukan secara sentralistik, namun sejak adanya otonomi daerah, kelembagaan RLKT mengalami restrukturisasi, karena kewenangan dan pemanfaatan sumberdaya alam (termasuk penyelenggaraan RLKT) menjadi wewenang daerah. RLKT merupakan salah satu kegiatan pengelolaan DAS yang utama dan strategis. Pengelolaan DAS dilakukan melalui pendekatan ekosistem berdasarkan prinsip satu sungai, satu rencana dan satu pengelolaan. Karena DAS tidak mempunyai batas yang bertepatan (co-incided) dengan batas administrasi, maka untuk DAS lintas kabupaten atau lintas propinsi memerlukan pendekatan khusus dalam penyelenggaraan RLKT. Tujuan kajian adalah menyediakan informasi mengenai kelembagaan (jenis dan mekanisme kerja) serta tata nilai yang ada dalam penyelenggaraan RLKT pada tingkat Mikro DAS, kabupaten dan propinsi di era otonomi daerah. Metode yang dipergunakan adalah dengan pendekatan partisipatif dengan melakukan diskusi dan wawancara secara mendalam kepada partisipan. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan RLKT pada kategori DAS nasional dan regional sama, dilakukan oleh pemerintah propinsi, sedangkan penyelenggaraan RLKT pada kategori DAS lokal dan mikro DAS dilakukan pemerintah kabupaten. Mekanisme kerja lembaga dalam penyelenggaraan RLKT pada level DAS lokal, regional maupun nasional belum berjalan dengan baik. Koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan RLKT di DAS Progo sudah mulai dirintis, namun demikian aplikasi lapangan belum berjalan dengan baik.Pandangan dan komitmen kabupaten hulu, tengah dan hilir DAS terhadap RLKT adalah baik, karena mereka sebenarnya sudah memahami manfaat dari pelaksanaan kegiatan RLKT. Walaupun demikian masyarakat di daerah hulu, tengah dan hilir DAS belum bersedia untuk melakukan sharing dalam pembiayaan RLKT.
MONITORING DAN EVALUASI KONDISI SOSIAL EKONOMI DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI: STUDI KASUS DI SUB DAS PROGO HULU Sulistya Ekawati; Paimin Paimin; Purwanto Puwanto; Syahrul Donie
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.2.207-214

Abstract

Pendekatan DAS sebagai satuan monitoring dan evaluasi (monev) saat ini telah menjadi konsep yang universal, namun demikian monev yang banyak dilakukan lebih ditekankan pada aspek biofisik. Aspek sosial ekonomi (sosek) masih dalam tahap monitoring dan belum pada tahap evaluasi (memberikan penilaian).Dengan melakukan monev kondisi sosek suatu DAS, kita dapat mengetahui parameter sosek mana yang lemah dan perlu untuk dibenahi, agar kegiatan pengelolaan DAS dapat berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk mengadakan monitoring dan evaluasi sosial ekonomi masyarakat pada suatu DAS (Sub DAS Progo Hulu). Kajian dilakukan secara partisipatif dengan diskusi kelompok (focus group discussion). Data yang terkumpul ditabulasi untuk kemudian diberi skoring. Kriteria kesehatan DAS (dari aspek sosial ekonomi) diklasifikasikan berdasarkan skor rata-rata. Hasil kajian Monitoring dan Evaluasi Kondisi Sosial Ekonomi DAS adalah : 1. Indikator sosial ekonomi DAS Progo Hulu mempunyai nilai rata-rata 2,05 (dari selang 1 = buruk sampai 3 = baik), berarti termasuk dalam kriteria baik. 2. Penyebab kondisi tersebut, ternyata berasal dari norma tentang konservasi tanah dan air, kepemilikan lahan yang sempit, konflik terhadap pemanfaatan sumberdaya alam DAS dan ketergantungan terhadap lahan pertanian. 3. Usulan pengelollan DAS ke depan untuk aspek sosial ekonomi sebaiknya dikonsentrasikan pada norma, kepemilikan lahan, konflik terhadap pemanfaatan sumberdaya alam DAS dan ketergantungan terhadap lahan pertanian.
Co-Authors Didik Suharjito Handoyo Handoyo Nana Haryanti paimin paimin Purwanto Puwanto S. Andy Cahyono Syahrul Donie Sylviani Sylviani Wira Fitria