Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Tomalebbi

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA Meri Handayani; Muh. Sudirman; Nurharsyah Khaer Hanafie
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MERI HANDAYANI, 2022. Implementasi Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengwasannya. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr. Muh. Sudirman, S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing I dan Dr. Nurharsya Khaer Hanafie, selaku pembimbing II.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya. (2) Kendala yang hadapi dalam pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris yakni yuridis sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari Satpol PP, Kepolisian dan Masyarakat. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 dilakukan dengan berbagai upaya yakni melakukan kegiatan pengawasan peredaran minuman beralkohol secara intern dan ekstern, memberikan pembinaan atau sosialisasi ke tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, melakukan razia atau tindakan penyitaan, dan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggar perda baik berupa sanksi pidana kurungan, denda maupun sanksi administratif yaitu pencabutan izin usaha penjualan minuman beralkohol. (2) Adapun kendala yang meghambat pelaksanaan penegakan perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 terdiri dari keterbatasan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, kurangya sosialisasi perda ke masyarakat, tidak adanya anggaran operasional untuk mendukung kegiatan penegakan perda, kurangya kesadaran masyarakat dan adanya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol.                                                                                  
PERGESERAN NILAI DALAM PERKAWINAN PADA MASYRAKAT ADAT DI LEMBANG KOLE BAREBATU KECAMATAN MALIMBONG BALEPE' KABUPATEN TANA TORAJA Mustaring Mustaring; Muh. Sudirman; Reykah Mangori
Jurnal Tomalebbi Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine (1) the form of value shift in marriage by indigenous peoples in Kole Barebatu Village, Malimbong Balepe' District, Tana Toraja Regency; (2) Factors Affecting Value Shifts in Marriage by Indigenous Peoples in Kole Barebatu Village, Malimbong Balepe' District, Tana Toraja Regency. To achieve this goal, the researchers used a qualitative approach. Checking the validity of the data used is source triangulation. The data obtained from the research results were processed using descriptive data typesKeywords: Value Shift and Marriage by Indigenous Peoples. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk pergeseran Nilai dalam Perkawinan oleh Masyarakat Adat di Lembang Kole Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe’ Kabupaten Tana Toraja; (2) Faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Nilai dalam Perkawinan oleh Masyarakat Adat di Lembang Kole Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe’ Kabupaten Tana Toraja. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu Triangulasi Sumber. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan jenis data secara deskriptif.Kata Kunci: Pergeseran Nilai, Perkawinan Pada Masyrakat Adat
KEEFEKTIFAN SISTEM POIN DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN PESERTA DIDIK DI UPT SMAN 5 TANA TORAJA Chrisma Yanti; Andi Aco Agus; Muh. Sudirman
Jurnal Tomalebbi Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Research Objectives: (1) to find out the implementation of the points system in improving the discipline of students at UPT SMAN 5 Tana Toraja, (2) to find out the supporting and inhibiting factors implementation of the points system in improving the discipline of students. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data obtained from interviews with 25 students with purposive sampling technique, representatives of Science, Social, Pancasila and Civic teacher, teachers in the field of student affairs, and the principal of UPT SMAN 5 Tana Toraja, with supporting data such as student violation archives, and point system guidelines of UPT SMAN 5 Tana Toraja. The validity of the data is checked using the data source triangulation technique. The data from the research was processed using a type of research called descriptive technique. The results show that: (1) the implementation of the point system at UPT SMAN 5 Tana Toraja in improving the discipline of students has been quite effective, this know from the results of research with several informants in the implementation process consisting of several stages, namely starting from the process of forming a point system socialization committee preparing point system guidelines and point system socialization. Students will be given a limit of 100 points, the given guidance to students who commit violations carried out three times involving the parent, homeroomteacher, BK, vice head of student affairs and the principal with the criteria, 30 point for the first call, 50 points for the second call, 75 points for summons third with the coaching process provided can make students more aware of the rules that apply in school (2) Supporting factors for the implementation of this point system are students who have self-awareness and motivation, the presence of support and motivation from parents, and the absence of discrimination in sanctioning violating learners. The inhibiting factor for the implementation of the point system is the factor of oneself, where the disposition of the learners is difficult to manage, factor of teachers who have an indifferent attitude towards learners who violate the rules, vehicle factor where the lack of public transportation causes a large number of students who often commit violations, in this case they came late to school. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pelaksanaan sistem poin dalam peningkatan kedisiplin peserta didik di UPT SMAN 5 Tana Toraja, (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem poin dalam peningkatan kedisiplin peserta didik. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 25 orang peserta didik dengan teknik purposive sampling, perwakilan guru IPA, IPS, PPKn dan guru Bidang Kesiswaan serta Kepala Sekolah UPT SMAN 5 Tana Toraja dengan data penunjang seperti asrip pelanggaran peserta didik dan pedoman sistem poin UPT SMAN 5 Tana Toraja. Pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber data. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan jenis penelitian deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bawah: 1) pelaksanaan sistem poin di UPT SMAN 5 Tana Toraja dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik sudah cukup efektif, hal ini diketahui dari hasil penelitian dengan beberapa informan yang dalam proses pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan yaitu mulai dari proses pembentukan panitia sosialisasi sistem poin, penyusunan pedoman sistem poin dan sosialisasi sistem poin. Peserta didik akan diberi batasan 100 poin, kemudian diberikan pembinaan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali yang melibatkan orang tua, wali kelas, BK, wakasek bidang kesiswaan dan kepala sekolah dengan kriteria, 30 poin panggilan pertama, 50 poin panggilan kedua, 75 poin panggilan ketiga, dengan proses pembinaan membuat peserta didik lebih sadar akan aturan yang berlaku di sekolah 2) faktor pendukung pelaksanaan sistem poin ini yaitu peserta didik yang memiliki kesadaran diri dan motivasi, adanya dukungan dan motivasi dari orang tua, menghindari diskriminasi dalam pemberian sanksi kepada peserta didik yang melanggar. Faktor penghambat pelaksanaan sistem poin yaitu watak peserta didik yang sulit untuk diatur, guru yang memiliki sikap tidak pedulih terhadap peserta didik yang melanggar peraturan, faktor kendaraan dimana kurangnya angkutan umum yang menyebabkan banyaknya peserta didik yang sering melakukan pelanggaran dalam hal terlambat datang ke sekolah. Kata Kunci : Sistem Poin dan Kedisiplinan
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai BLT Terhadap Warga Terdampak Covid 19 di Desa Lalabata Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Futri Sari; Imam Suyitno; Muh. Sudirman
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Lalabata. (2) untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan program ini. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang di peroleh dari hasil penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan analisis data secara desktiptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) prosedur pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di Desa Lalabata belum terlaksana dengan baik, baik dilihat dari aspek ketepatan sasaran maupun waktu penyaluran (2) kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalanjan program BLT yakni: (a) kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada saat penyaluran dana bantuan. (b) keterlambatan pencairan dana BLT dari KPPN sehingga mengakibatkan keterlambatan penyaluran pada masyarakat. (c) pendataan calon penerima BLT kurang maksimal dan tidak sesuai dengan prosedur.
PROSESI RITUAL DIPARRAUKAN (KETERLANJURAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS PERSETUBUHAN ANAK KANDUNG DI KECAMATAN TAWALIAN KABUPATEN MAMASA Bakhtiar Bakhtiar; Muh. Sudirman; Fajar Nirmalasari
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Ritual Processiions Are Performed in Settlement of Cases of Obscene Childhood in Tawalian District, Mamasa Regency. Thesis For Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Social Sciences and Law, State University of Makassar, Supervised by Bakhtiar as supervisor one and Muhammad Sudirman as supervisor two.This study aims to determine the ritual procession performed in solving cases of sexual abuse of biological children in Tawalian District, Mamasa Regency. To achieve these goals, the researchers used data colletion techniques through observation, interviews, and documentation. The data obtained from the results of the research were processed using a qualitative approach and a type of case study research. The source of the author’s informants is the Tawalian Government, Tawalian traditional institutions and the Tawalian community to find out abaut the ritual procession performed in the settlement of cases of sexual abuse of biological children in Tawalian sub-district, Mamasa district.The results showed that: (1) The stages of thee Diparraukan ritual started from the knowledge of the pregnant child by the biological father, continued to the stage where the problem was taken over by the customary institution, which in the customary institution there were also stages, starting from gathering for deliberations to along the ritual date, and proceed to the ritual procession stage where in the ritual procession there are several processed or stages as well, namely pre-ritual, ritual, and after the ritual. (2) the attitudes or views of the Mamasa people, the Tawalian people in particular strongly agree, support, and respond if customary customs or laws continue to be specifically enforced on the Diparraukan ritual.Keywords: Settlement of Biological Child Abuse Cases Through Diparraukan RitualsAbstrak : Prosesi Ritual Diparraukan (Keterlanjuran) Dalam Penyelesaian Kasus Persetubuhan Anak Kandung di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa. Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Dibimbing oleh Bakhtiar selaku pembimbing 1 dan Muhammad Sudirman selaku pembimbing 2.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi ritual diparraukan (keterlanjuran) dalam penyelesaian kasus persetubuhan anak kandung di kecamatan Tawalian kabupaten Mamasa dan mengetahui bagaimana sikap/pandangan dari masyarakat tentang ritual diparraukan (keterlanjuran) yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus persetubuhan anak kandung. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Sumber informan penulis yaitu pemerintah Tawalian, tokoh adat Tawalian dan masyarakat Tawalian untuk mengetahui bagaimana prosesi ritual diparraukan dalam penyelesaian kasus persetubuhan anak kandung di kecamatan Tawalian kabupaten Mamasa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tahap-tahap Ritual Diparraukan dimulai dari tahap 1 (satu) diketahuinya anak hamil oleh ayah kandung, tahap 2 (dua) permasalahan diambil alih oleh lembaga adat, yang mana pada lembaga adat ada pula langkah-langkah yang ditempuh yaitu mulai dari lembaga adat berkumpul untuk bermusyawarah sampai kepada penentuan tanggal ritual, dan tahap 3 (tiga) prosesi ritual yang mana pada prosesi ritual ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu pra ritual, berlangsungnya ritual, dan setelah ritual. (2)sikap atau pandangan masyarakat Tawalian. Masyarakat Tawalian secara khusus sangat setuju, mendukung, dan merespon positif apabila kebiasaan atau hukum adat terus diberlakukan secara khusus ritual diparraukan. Kata Kunci: Penyelesaian Kasus Persetubuhan Anak Kandung Melalui Ritual Diparraukan (keterlanjuran)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Nurharsyah Khaer Hanafie; Muhammad Sudirman; Delliar Ramadan
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing and finding 1). Implementation of waste bank policies in Rappocini District, 2). Knowing and discovering the contribution of waste banks to the environment, social and economy of the community in Rappocini District. The type of research used is phenomenological research. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data collection process carried out by researchers included: data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show 1). The implementation of a waste bank based on research in the Rappocini District has been running well, this can be seen from the existence of a waste bank in the Rappocini District. However, in terms of resources, they are still considered inadequate due to the existence of waste disposal banks which have stopped operating because there has been no reorganization and the management has left. This is due to a lack of public awareness and interest in participating in waste collection. 2). The waste bank has contributed a lot to the environment, social and economy of the people in Rappocini District. In terms of the environment, for example, there has been a decrease in the transportation of waste that will be disposed of at the Final Disposal Site (TPA) because people whose social activities are starting to change are the ones who initially throw it away, since the existence of a waste bank, people prefer to store it and then exchange it for money in the form of savings or recycling. The waste becomes goods with sale or economic value so that it has an impact on the community's economy in meeting their daily needs.
PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA DI UPT SMAN 1 SOPPENG Andi Kasmawati; Muh. Sudirman; Salsabila Syamsul Rizal
Jurnal Tomalebbi Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui peran guru sebagai pendidik dan pengajar dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa di UPT SMAN 1 Ssoppeng. (2) Untuk mengetahui metode yang digunakan guru dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa di UPT SMAN 1 Soppeng. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran guru dalam meningkatkan Pendidikan karakter siswa di UPT SMAN 1 Soppeng dalam hal ini diketahui dari hasil penelitian tersebut adalah peran guru dalam memberikan nilai karakter yang tercantum dalam RPP sudah diberikan kepada siswa di dalam kelas. Di mana guru telah mampu memunculkan nilai-nilai karakter dari delapan belas karakter di dalam kelas. Dengan demikian, seorang guru mempunyai peran dalam pencapaian prestasi belajar siswa dan membentuk karakter-karakter siswa di sekolah. 2) Metode yang digunakan guru dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa di UPT SMAN 1 Soppeng dari hasil penelitian diatas bahwa guru dalam meningkatkan pendidikan karakter tidak hanya terlihat pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, namun saat di luar jam pelajaran guru juga senantiasa menjalankan peranannya terhadap Pendidikan karakter siswa. Guru sudah menunjukkan sebagai teladan bagi siswanya seperti datang tepat waktu di kelas, berpakaian sopan dan rapi, bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang guru maupun sebagai wali kelas.
PERSEPSI GURU PPKN TENTANG PERUBAHAN KURIKULUM 2013 MENUJU KURIKULUM MERDEKA DI MTSN 1 WATAMPONE Mustaring Mustaring; Muh. Sudirman; Aderiza Cahya Ayu Restina Idrus
Jurnal Tomalebbi Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Civics Teachers' Perceptions of the 2013 Curriculum Changes Towards an Independent Curriculum at MTs Negeri 1 Watampone. Thesis. Pancasila Citizenship Education Study Program, Department of Law and Citizenship, Faculty of Social and Legal Sciences, Makassar State University. (Supervised by Mustaring and Muh. Sudirman). This research was conducted with the aim of finding out: 1) PPKn Teachers' Knowledge about the 2013 Curriculum Changes Towards an Independent Curriculum at MTs Negeri 1 Watampone, and 2) PPKn Teachers' Readiness regarding the 2013 Curriculum Changes Towards an Independent Curriculum at MTs Negeri 1 Watampone. This type of research is qualitative research using a descriptive approach, therefore, in order to achieve a research objective, data collection techniques are used, namely observation, interviews, documentation. The informants for this research were 3 PPKn teachers. The results show that: 1. PPKn teachers' knowledge about curriculum changes at MTsN 1 Watampone is from several aspects of assessment regarding the concepts and principles of the independent curriculum, it can be seen that the teacher has understood and knows the concepts and principles in the independent curriculum 2. The readiness of PPKn teachers regarding curriculum changes at MTsN 1 Watampone can be categorized as ready, this is proven by fulfilling the assessment aspects, namely having teaching tools, assessment tools, adapting learning methods, as well as attending training or workshops related to the independent curriculum.