Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.502
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Administrasi Publik SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Tomalebbi Phinisi Integration Review PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Mustaring Mustaring
Universitas Negeri Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM WARIS ISLAM DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG Mustaring Mustaring; Asmila Muhani
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.613 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v13i1.10010

Abstract

This study aims to: 1) Obtain data on the level of knowledge of the villagers Sumillan District of Alla Enrekang on Islamic law, 2) Obtain data on people's knowledge of how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village Sumillan District of Alla Enrekang, 3) Obtain data on the efforts made by the government Sumillan Rural District of Alla Enrekang in increasing public knowledge about the Islamic Inheritance Law. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through questionnaires, interviews, and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using quantitative analysis to obtain data regarding the level of knowledge of the villagers Sumillan District of Alla Enrekang on Islamic law, to obtain data about people's knowledge of how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village Sumillan District of Alla District Enrekang, obtain data on the efforts made by the government Sumillan Rural District of Alla Enrekang in increasing public knowledge about the Islamic Inheritance Law. The results of this study show that: 1) The level of public knowledge Sumillan Rural District of Alla Enrekang of Islamic inheritance law is low. 2) Knowledge of the public about how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village District of Alla Enrekang Sumillan low. 3) Efforts have been made by the government Sumillan village in order to improve public knowledge about the Islamic law of inheritance is to disseminate directly in the community by holding a seminar on Islamic law.
EKSISTENSI “BAITUL MAAL” DAN PERANANNYA DALAM PERBAIKAN EKONOMI RUMAH TANGGA DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Mustaring Mustaring
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.551 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i2.2807

Abstract

ABSTRAK: Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa: (1) Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (al jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. (2) Baitul Maal telah ada sejak Rasulullah saw dalam pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta rampasan perang, zakat, infaq dan shadaqah. Pada masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidun, Baitul Maal mulai memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, sampai kemudian mengalami pasang surut dan dinamika yang luar biasa sampai saat ini. (3) Baitul Maal berperan sebagai lembaga pengendali ekonomi negara. Namun dalam perkembangannya di Indonesia justru tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan Baitul Maal, hanyalah dterjemahkan sebagai koperasi-koperasi. Dan fungsi-fungsi Baitul Maal sebagaimana dikehendaki oleh Al Quraan, dianggap telah dapat dijalankan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Padahal, Baitul Maal sangat diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengaturan dan penyelesaian masalah ekonomi umat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setelah mengamati perkembangan ekonomi masyarakat, baik dalam lingkup nasional maupun dunia, penulis memandang bahwa satu-satunya solusi dalam mengatasi persoalan keuangan, harta benda dan kehidupan sosial ekonomi umat secara keseluruhan, adalah kembali kepada perintah Al Quraan dan Hadis, yaitu bagaimana menerapkan secara benar konsep-konsep ekonomi syariah beserta seluruh perangkat pendukungnya. Sudah saatnya seluruh masyarakat dan pemerintah menyadari hal ini, dan berusaha memberi jalan dan peluang. KATA KUNCI: Baitul Maal, Ekonomi Rumah Tangga
Penguatan Kompetensi Inti Spritual Pada Guru SDN/MI se-Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Muh. Sudirman; Mustaring Mustaring; Lukman Ilham
PENGABDI PENGABDI : VOL. 1, NO. 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pengabdi.v1i2.15768

Abstract

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa workshop penguatan Kompetensi Inti Spritual bagi guru SDN/MI di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Masalahnya adalah:  (1) Pihak sekolah dan Dinas Pendikan tidak memiliki program dan dukungan dana untuk mengadakan kegiatan yang dimaksud secara berkesinambungan. (2) Pihak guru belum memiliki cukup waktu untuk melakukan kegiatan yang dimaksud. (3) Pihak guru kurang mampu meng-update, mengamati dan menelisik nilai-nilai mana saja yang layak untuk diikuti. Metode yang digunakan adalah ceramah diskusi dan tanya jawab, yang kemudian dilanjutkan dengan latihan. Hasil akhir kegiatan ini berupa 40 orang guru SDN/MI di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa telah mengikuti kegiatan penguatan nilai-nilai spritual. Diharapkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa untuk lebih memperhatikan mengenai pentingnya penguatan nilai-nilai spritual dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula kepada para guru diharapkan agar memiliki kesadaran untuk selalu belajar dan berusaha meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
The International Context of Indonesia's Omnibus Law: A bibliometric review Mustaring Mustaring
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2022)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v12i1.34759

Abstract

This research examines the perspectives of legal professionals on omnibus legislation in Indonesia, a legal and human rights issue. We have done data searches on hundreds of legal papers that address concerns relating to the law of copyright on the job. Using the keyword system on Google Search, several domestic and international legal periodicals are combed for data. He maintained his efforts to engage the coding system thoroughly with an in-depth examination and a high level of interpretation in order to understand how it may solve issues by emphasizing the quality and integrity of the data. On the basis of the research data and debate, the vast majority of legal professionals believe it to be a fantastic legal change. Nonetheless, the majority of them continue to dispute its efficacy and execution in light of the court's recent ruling that the Creative Economy and Work Law is unconstitutional with conditional enforcement. This conclusion will hopefully influence the legal review section in Indonesia
PERSEPSI DOSEN TENTANG EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Irvin Nofrianto Pabane; Mustaring Mustaring; Herman Herman
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.22027

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Persepsi Dosen terhadap eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; dan (2) Pandangan Dosen terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi pasca disahkannya revisi kedua Undang-Undang KPK di Program PPKn FIS UNM. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sumber data primer yaitu enam responden dari Dosen PPKn FIS UNM dan satu orang narasumber dan lembaga negara KPK RI. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, naskah akademik revisi kedua KPK, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi sebagian Dosen PPKn FIS UNM diadakannya Dewan Pengawas KPK terbelah dua, sebagian menilai positif atau mendukung dan sebagian menilai negatif atau tidak mendukung. (2) Dosen PPKn FIS UNM berpandangan bahwa perlu dilakukan revisi Undang-Undang KPK yang semakin menguatkan kewenangan KPK, mendukung KPK agar independen dalam menjalankan tugasnya serta mendorong KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi dengan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai instansi sampai ke pelosok daerah.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA ORANG KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar) Muh. Sudirman; Mustaring Mustaring; Imam Suyitno
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33237

Abstract

ABSTRAK: tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga di Pengadilan Agama kelas IA Makassar tahun 2020. Dan  untuk mengetahui dan menganalisis isi putusan hakim Pengadilan Agama kelas IA Makassar mengenai perkara perceraian yang disebabkan orang ketiga.Penelitianini merupakan studiputusandenganmenggunakan pendekatan kasus (case approach) yang mengkaji ratio decidendi ataureasoningyaitupertimbanganputusanPengadilanAgamaKelas IA MakassarNomor1672/Pdt.G/2021/PA.Mks,Nomor.1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor.1667/Pdt.G/ 2021/PA. Mks. Adapun pengolahan data sebagai berikut yaitu melalui reduksi  data,sajiandata,dianalisisdandisimpulkanatauverifikasi.Datayangterkumpuldianalisisdengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diperoleh data bahwa 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskanperkaraperceraiankarenaorangketigameliputi;pertimbanganfilosofis,pertimbanganyuridis,danpertimbangannonyuridis(meta yuridis)mencakupaspek psikologis, sosiologis, danetika, sehingga pada pokoknya pertimbangan hakim mengacu pada syiqaq sebagai alasanutamaperceraianyangdijadikansebagaipertimbanganhukumolehhakimdalammemutuskan cerai gugat. Setelah majelis hakim menggali dan menemukanfakta-faktahukum dalam persidangan kemudian memutuskan perkara. 2) Isi putusan PengadilanAgama terhadap perkara perceraian karena orang ketiga dalam perkara 1, 2, dan 3 oleh   majelis hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan pertimbangan hakim melaluianalisis terhadap pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan nonyuridis(metayuridis)mencakupaspekpsikologis,sosiologis,danetika,munculnyasyiqaqdisebabkanoleh tergugatselakusuamisebagaipemimpinrumahtanggamelakukanperselingkuhandenganperempuanlainyangmengakibatkanperpecahandalamperkawinanPenggugatdanTergugat, demikian juga sebaliknya.
Analisis Hukum Peran Serikat Pekerja (Studi Pada PT CS2 Pola Sehat Maros) Sadikin Sahir; Irsyad Dahri; Mustaring Mustaring
Phinisi Integration Review Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v5i2.33623

Abstract

Workers or laborers are the cogs that make the company always operate and produce. In the process of running a business, workers often become victims of arbitrariness carried out by employers by not giving workers rights. In an effort to ensure that there is no arbitrariness as described previously, the government makes labor laws that employers must comply with. On this basis, workers create a forum or organization that focuses on ensuring that their rights are fulfilled by the company and establishing good relations between workers and the company. This forum is called a trade union/labor union. Trade unions/labor unions are representatives of workers/labor in the company as representatives of workers expressing their aspirations in resolving disputes or building harmonious relationships with employers. The study was conducted by the researcher using a statue approach in normative legal research and a qualitative approach in empirical legal research. The purpose of this study is to analyze the extent to which the role of trade unions in its efforts to provide protection to workers and achieve good industrial relations legally. The population of the study were 101 members of PUK PT. CS2 Pola Sehat in Maros and the sample was 20 people. The data of the study were obtained from the results of filling out questionnaires, interviews, and observations made by the researcher. This study employed a simple statistical descriptive analysis to analyze the results of the survey questionnaire. Based on the results of the study, it is concluded that the trade unions at PT. CS2 Pola Sehat in Maros are active in carrying out their roles in resolving labor disputes, creating harmonious, dynamic, and fair as well as channeling the aspirations of workers.
PERILAKU BULLYING DALAM PERSEPKTIF HUKUM STUDI PADA MASYARAKAT KECEMATAN MATAKALI KABUPATEN POLEWAL MANDAR Ahmad Umardani; Firman Umar; Mustaring Mustaring
Jurnal Tomalebbi Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  This study aims to find out (1) how the law regulates bullying behavior (2) the factors that cause bullying behavior in the community of Matakali sub-district, Polewali Mandar district (3) Efforts to overcome bullying behavior in Matakali sub-district, Polewali Mandar district. This research is a qualitative descriptive study. The types and sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques include: observation, interviews and documentation. The data obtained from the research were collected and processed by qualitative descriptive data analysis. The results of the study show that: (1) Legal arrangements for bullying behavior are generally regulated in law number 35 of 2014 concerning child protection, the provisions of which are contained in article 1 number 15a, article 9, and article 76C related to the prohibition of committing cruelty to children. Therefore, the legal action given to the perpetrators of bullying is in the form of warning actions, coaching actions and imprisonment as regulated in article 5, article 7, article 10, and article 71 of law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. (2) The factors that cause bullying behavior are two factors where the perpetrator himself does not like the victim and the lack of emotional control from the perpetrator, the two victim factors are the presence of the victim disturbing the domination of the perpetrator's power, causing competition between the perpetrator and the victim, (3) Efforts In overcoming bullying behavior there are two, namely preventive efforts where law enforcement officers carry out socialization by providing legal understanding and strengthening to students, teachers and parents regarding the impact of the dangers of bullying, both repressive efforts, namely the perpetrators of bullying are given legal action by law enforcement officers in the form of coaching actions. outside the institution by carrying out community services in accordance with the provisions of article 71 of law number 11 of 2011 concerning the juvenile criminal justice system related to the principal crime of children. Keywords: BullyingAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap perilaku bullying (2) Faktor – faktor Penyebab terjadinya perilaku bullying pada masyarakat kecamatan Matakali kabupaten Polewali Mandar (3) Upaya dalam mengatasi perilaku bullying di kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan diolah dengan analisis data secara deskriptif kualitatif.  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hukum terhadap perilaku bullying secara umum diatur dalam undang – undang  nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak  yang ketentuannya terdapat pada pasal 1 angka 15a  mengenai kekerasan anak, pasal 9 mengenai hak perlindungan, dan pasal 76C  mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap anak. Oleh Karena itu tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku bullying berupa tindakan peringatan, tindakan pembinaan dan penjara sebagaimana diatur dalam pasal 5 mengenai bentuk penyelesaian dan pasal 71 mengenai pidana pokok anak dalam undang – undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. (2) Faktor penyebab terjadinya perilaku bullying ada dua  faktor  dimana dari pelaku itu sendiri yang tidak menyukai korban dan kurangnya kontrol emosi dari pelaku, kedua faktor korban yaitu keberadaan korban menganggu dominasi kekuasaan pelaku sehingga menimbulkan persaingan anatara pelaku dan korban, .(3) Upaya dalam mengatasi perilaku bullying ada dua yaitu upaya preventif dimana pihak aparat penegak hukum melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman hukum serta penguatan kepada siswa, guru maupun orang tua terkait dampak bahaya bullying, kedua upaya represif yaitu  pelaku bullying diberikan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum berupa tindakan pembinaan di luar lembaga dengan melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 71 undang – undang nomor 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak terkait pidana pokok anak. Kata Kunci : Bullying
SANKSI ADAT SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN SIRI’ DI DESA MANIMBAHOI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA Mustari Mustari; Mustaring Mustaring; Rahmawati Rahmawati
Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar (UIM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the application of custom punishmants and the consequences of these Custom Punishmants on the legal awareness of the community in Manimbahoi Village, Parigi District, Gowa Regency. This type of research is descriptive qualitative research with an empirical legal approach, namely sociological juridical or legal sociology. To achieve the research objectives, the researchers used data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The data that has been obtained from the research results are processed using an interactive analysis model and tested by the triangulation method of data sources from various informants as well as the results of observations and documentation. The results of the study show that: (1) The application of custom punishmants against violations committed by the community in Manimbahoi Village, is applied or carried out in accordance with the customs and customary rules of Sampuloa Anrua ri Teko, The sanction is decided through the customary court (bicara) which is divided into two namely the court high level (bicara battala) to adjudicate a serious offense, and the lower court (bicara battala) to adjudicate a minor and moderate offense. Sanctions given to perpetrators are adjusted to the severity and severity of the offense committed. (2) The effect of custom punishmants on the community is to increase legal awareness through a deterrent effect received by perpetrators and a fear effect for the community to violate customary rules. Thus, it can be concluded that custom punishmants in Manimbahoi Village are implemented effectively to enforce Siri' as the value of South Sulawesi Selatan, including in increasing legal awareness of the people of Manimbahoi Village, Parigi District, Gowa Regency.
PEMENUHAN HAK ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Haslinda Jumadi; Rifdan Rifdan; Mustaring Mustaring
Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar (UIM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: (1) The purpose of this research is to determine, in accordance with Article 55 of the Marriage Law Number 1 of 1974, the legal status of children born to multiple marriages. 2) Under the Marriage Law, rights to child custody and inheritance in multiple marriages. Researchers use methods like documentation, observation, and interviews to gather data for this purpose. Qualitative descriptive analysis is used to process the research results' data. According to article 55 of Law Number 1 of 1974, the legal position of children in serial marriages reveals that the serial marriages that occur in their field do not register their marriages, leaving the positive law of their children's legal position uncertain and their rights as children unrecognized. According to Islamic law, Siri marriage does not violate the pillars and conditions of the child being born legally but siri marriage caused by being pregnant outside of marriage has many differences of opinion, one of which is that the status of the child is legal if the child is born within 6 months or 180 days of the marriage contract of both parents while the child born in the provision is considered a child outside the marriage which is only to the mother. (2) According to Article 186 of the Compilation of Islamic Law, a child born without a marriage only has a relationship that is mutually inherited with his mother and her family. However, the proof of the legal relationship of the child resulting from the marriage did not cause him to be able to inherit from his biological father (although it is technologically provable). This opinion was also corroborated by a Fatwa from the Indonesian Ulema Council dated March 10, 2012 which stated that the child was only entitled to a mandatory will. (3) With regard to the custody of a child outside of marriage if the child is born before 6 months, the child is only related to his mother through marriage or kinship, whereas a child born after six months is considered a legal member of the father and mother's family.
Co-Authors Abdhika Salafi Wahid Aderiza Cahya Ayu Restina Idrus Ahmad Umardani Asmila Muhani Bakhtiar Bakhtiar cornelia euvenias sampe ramos Firman Umar Firman Umar Haslinda Jumadi I Gusti Bagus Wiksuana Imam Suyitno Irsyad Dhahri Samad Irvin Nofrianto Pabane Lukman Ilham Megawati Masali Muh. Sudirma Muh. Sudirman Mustari Mustari Mustari Mustari Nurul Fitriani Rahmawati Rahmawati Ratnawati M Rifdan . Rinda Muliati Sadikin Sahir Sukmawati Sukmawati