Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MASYARAKAT MUSLIM THAILAND DAN DAMPAK PSIKOLOGIS KEBIJAKAN ASIMILASI BUDAYA Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma
Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol 13, No 1 (2016): Juni
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.275 KB) | DOI: 10.14421/hisbah.2016.%x

Abstract

Thailand merupakan sebuah negara berpenduduk mayoritas Budha dengan sebagian kecil lainnya beragama Islam dan Konghucu. Lebih dari itu Budha juga ditetapkan sebagai agama resmi negara. Muslim di Thailand pada umumnya tinggal di wilayah selatan khusunya provinsi Pattani, Yala, Narathiwat ditambah sebagian Satun dan Songkhla. Sebagaimana kondisi masyarakat minoritas pada umumnya, Melayu Muslim di Thailand kerap mendapatkan tindakan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk diskriminasi terberat yang dialami oleh minoritas Melayu Muslim di Thailand adalah kebijakan asimilasi budaya yang diterapkan secara paksa oleh pemerintah Thailand sejak rezim Jenderal Phibul Songkhram, dimana dalam kebijakan tersebut Thai Budha ditetapkan sebagai identitas dan budaya tunggal Thailand. Kebijakan asimilasi budaya adalah bentuk nyata perang psikologi melalui kekerasan kultural yang dilakukan untuk menghapus budaya Melayu Islam di seluruh wilayah Thailand. Dalam kebijakan tersebut terdapat larangan penggunaan nama, bahasa dan identitas Melayu Islam lainnya dalam kehidupan masyarakat. Terlebih untuk dapat diterima di sekolah negeri dan bekerja instansi pemerintah, identitas Melayu Muslim relatif harus ditanggalkan. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat Melayu Muslim mengalami culture shock berat yang membuat mereka menjadi sangat tertekan. Lebih dari itu kebijakan asimilasi budaya juga menciptakan stigma bahwa Melayu Muslim adalah kelompok kriminal dibalik jubah agama yang kemudian memunculkan kecurigaan terutama dari etnis Thai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis data model interaktif Miles dan Huberman.     Kata Kunci: Muslim Thailand, Dampak Psikologis, Kebijakan Asimilasi Budaya
The Comparative Dialectic of Islam, Politics, and Government in Indonesia and Thailand Marom, Ahmad Anfasul; Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma
Islamic Insights Journal Vol 1, No 2 (2019): Islamic Insights Journal
Publisher : Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat, LPPM, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.iij.2019.001.02.3

Abstract

The religion particularly Islam has a considerable influence on the politics and governmental system in a country generally. But of course the role of Islam in politics and government will be different when Islam as the majority religion compared when Islam became a minority religion. It becomes interesting to be explored further, so as to see concrete evidence the authors determined to compare the dialectic of Islam in the politics and government in Indonesia and Thailand. The results of research showed that there is a significant imbalance between the role of Islam in Indonesia and Thailand for politics and government. In Indonesia since the struggle until independence era, the Muslim leaders and activists are aware that in order to improve the condition of the country, it takes a political struggle to deal with attempts to obtain power to influence government and public policy making. This can be evidenced by the existence of Islamic party or Islamic mass-based party from the first general election to date. In addition, at the level of government the role of Muslim activists and scholars are also greatly affected. Instead, in Thailand show that Islam has a small portion in politics and government. This is evidenced by the lack of political access and opportunity to participate in the governmental system. Even in a particular regime, Muslims get very discriminatory treatment. Like as in the administration of Prime Minister Phibul Songkhram and Thaksin Shinawatra. This condition is supported by the prevailing political system in Thailand, where the authority of the regime is absolute and inviolable. As an impact, insurgents groups in Southern Thailand namely National Revolution Row (BRN) and Pattani United Liberation Organization (PULO) continued to express special autonomy. With the special autonomy it is expected that the conflict in Southern Thailand will subside.