Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Enrekang Fajrin Mahmud; Nuryanti Mustari; Nasrul haq
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v6i1.3396

Abstract

 This study aimed to know the  Implementation Policy of the Family Hope Program;Program Keluarga Harapan (PKH) and find out the supporting and inhibiting factors of the Hope Family Program  in Enrekang Regency. This study used descriptive qualitative research, one of the procedures that produced descriptive data in the form of words both in writing and verbally from someone and observed behavior. Data collection techniques were observation, interviews with a number of informants. The results showed that the Implementation policy of the Hope Family Program  in Enrekang District had not been fully implemented optimally in accordance with its objectives, this was seen from the indicators (1) Communication (2) Resources (3) Disposition and ( 4) Bureaucratic structure. Inhibiting and Supporting Factors, which could occur at any stage Implementation of people's understanding was still lacking, the distance of the location of the remote companion so that it was less than optimal and the existence of social jealousy in the community ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yakni salah satu prosedur yang akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik secara tertulis maupun secara lisan dari seseorang serta perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuannya, hal ini dilihat dari indikator (1) Komunikasi (Communication) (2) Sumber Daya (Resources) (3) Disposisi dan (4) Struktur birokrasi. Faktor Penghambat dan Pendukung, dimana dapat terjadi disetiap tahap Implementasi pemahaman masyarakat yang masih kurang, jarak tempuh lokasi pendamping jauh sehingga kurang maksimal dan adanya kecemburuan sosial di masyarakat.  
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOURSOP (ANNONA MURICATA L.) LEAF JELLY CONFECTIONS FORMULATED WITH MULTIPLE GEL MATRICES Jumalia Aswar; Dewi Yuliana; Nasrul Haq; Zufiayu Sapiun; Abdul Rasyid, Faradiba
JURNAL KATALISATOR Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Katalisator, Volume 10 No 2 Oktober 2025
Publisher : LLDIKTI X Sumbar, Riau, Jambi, Kepri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62769/katalisator.v10i2.3463

Abstract

Jelly confections represent promising nutraceutical products by incorporating bioactive compounds with health-promoting properties. Soursop leaves (Annona muricata L.) are recognized as a potential source of antioxidant and antibacterial agents, yet their application in functional foods remains limited. This study evaluated the antioxidant activity of soursop leaf jelly confections prepared with different gel matrix combinations. Formulation optimization was carried out using three gel matrices, namely carrageenan: agar (9:6), carrageenan: konjac (5:1), and konjac: agar (7:3). Antioxidant activity was assessed by the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay using a microplate reader spectrophotometer. The results demonstrated IC₅₀ values of 28.95 µg/mL for carrageenan: agar, 8.82 µg/mL for carrageenan: konjac, and 30.33 µg/mL for konjac: agar formulations. Among these, the carrageenan: konjac (5:1) formulation exhibited the most potent antioxidant activity, indicating its potential for developing functional jelly-based nutraceuticals.
PERSEPSI JAKSA TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN) NASRUL HAQ; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.237 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i1.1917

Abstract

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 2) Untuk mengetahui peran Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali. 3) Untuk mengetahu menfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang Jaksa. Sampel penelitian ini dilakukan secara Random Sampling yaitu 10% dari Jumlah populasi sebanyak 10 Orang Jaksa. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persepsi jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali yang lebih banyak tidak sepakat dengan adanya peninjauan kembali karena dalam proses peradilan tidak dibatasi sehingga tidak adanya kepastian hukum. 2) Menurut Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Jaksa memiliki Peran untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali karena dalam undang-undang jaksa merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam tugasnya mewakili Negara. Selain itu didalam undang-undang tidak terdapat larangan untuk jaksa mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali. 3) Manfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali menurut Jaksa yaitu memberikan kesempatan bagi terpidana,ahli waris dan Jaksa (mewakili Negara) untuk mendapatkan keadilan.Kata Kunci : Jaksa, Peninjauan Kembali, Kejaksaan Tinggi This study aims: 1) To determine the perception of the Prosecutor against the review of more than one time in the High Court of South Sulawesi. 2) To determine the role of the Prosecutor against the review of more than one. 3) To mengetahu menfaat review of more than one. This study design using qualitative descriptive study provides an overview of the review of the Prosecutor's perception more than once in the High Court of South Sulawesi. The population in this study were 100 prosecutors. The research sample conducted random sampling of 10% of Total population of 10 people Prosecutor. Data collection techniques used is by interview and documentation. Data were analyzed using descriptive analysis. The results showed that: 1) Perception prosecutor in the High Court of South Sulawesi to the review of more than one more does not agree with the reconsideration because the judicial process is not limited to the absence of legal certainty. 2) According to the High Court of South Sulawesi. The role of the prosecutor has to file a judicial review more than once because of the laws prosecutors are parties interested in its task of representing the State. Also in the legislation there are no restrictions to the prosecutor file a judicial review more than once. 3) The benefits of reviewing more than once according to the Prosecutor which gives an opportunity for the convict, the heir and prosecutor (representing the State) to get justice.Keywords: Attorney, Judicial Review, the High Court