Abdul Kadir Adys
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pelaksanaan Pengawasan Badan Urusan Logistik (Bulog) Dalam Pengendalian Pangan Di Kabupaten Bone Ical Haedar; Alyas Alyas; Abdul Kadir Adys
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v6i1.3399

Abstract

This study aimed to determine the implementation of supervision of the Logistics Affairs Agency; Badan Urusan Logistik (BULOG) in food control. This study used qualitative research a type of phenomenology with data collection methods were interviews and other secondary data support. The results of this study showed that the implementation of Bulog supervision in Bone Regency included monitoring, examination, assessment, interviewing, observation, calculation, analysis and reporting. Monitoring of the Bulog's calculations in  Bone Regency had been done well by the Internal Supervisory System, in terms of reporting including matched monthly reports after being authorized by the Wajo sub-divorce then reported to the Center were made. However, in terms of food analysis, Bulog did not comply with the warehousing system, such as the regulation of water content of rice that did not meet the standards of warehouse entry. BSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam pengendalian pangan. Penelitian kualitatif ini menggunakan tipe fenomenologi dengan metode pengumpulan data yakni wawancara serta dukungan data sekunder lainnya. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan Bulog di Kabupaten Bone meliputi pemantauan, pemeriksaan, penilaian, wawancara, pengamatan, perhitungan, analisis dan pelaporan. Pemantauan hingga perhitungan pihak Bulog di Kabupaten Bone telah dilakukan dengan baik oleh Sistem Pengawas Internal, dalam hal pelaporan meliputi laporan bulanan yang dicocokkan setelah mendapat wewenang dari sub divre Wajo kemudian dibuatkan laporan ke Pusat. Namun dalam hal analisis pangan pihak Bulog kurang mematuhi sistem pergudangan seperti aturan kadar air beras yang tidak memenuhi standar masuk gudang. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI BAGI MOBIL DINAS DI KABUPATEN PINRANG Safriani Safriani; Abdul Kadir adys; Muhammad Tahir
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v2i1.871

Abstract

This research aimed an overview of how the implementation of non subsidized fuel policy  for agency cars in pinrang regency. The kind of research was used descriptive qualitative approach with the educated people who have knowledge and information concerning with the set of problems researched. The technique of the data collection was done by using observation, interview and documentation. The results showed that the implementation of non subsidized fuel policy for agency cars in pinrang was not effective. It happened because most of the agency cars are still used premium fuel . Keywords :policy implementation, non subsidized fuel.   Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimanan implementasi kebijakan bahan bakar minyak nonsubsidi bagi mobil dinas dikabupaten pinrang. Jenis penelitian iniadalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan orang-orang yang dipandang memiliki pengetahuan daninformasi mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaimplementasi kebijakan BahanBakarMinyak Non Subsidi bagi mobil dinas di Kabupaten Pinrang belum berjalan efektif sesuai aturan. Hal tersebut terjadi karena masih banyak pengguna mobil dinas menggunakan BahanBakarMinyak premium.Kata Kunci: implementasi kebijakan, bahanbakarminyak non subsidi.
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Fenny Fausia; Abdul Kadir Adys; Adnan Ma'ruf
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v6i1.3398

Abstract

This study purposed to find out how the management of village funds at the Abbumpungeng Village, Cina District, Bone Regency. The number of informants in this study were 8 people. This study used qualitative research with descriptive type. Data collection techniques were observatuon, interviews and documentation. The results of the study showed that the management of village funds in Abbumpungeng village, Cina District, Bone Regency had been quite good but not yet effective and efficient. This could be seen from the aspects of planning, implementation and supervision that had not been carried out optimally because from the planning stage there had not yet been a musdus, then from its implementation it was still often constrained by the slow disbursement of village funds resulting in delayed development and in terms of supervision because it was not transparent information board in the village office. But only on the organizing aspect that had beeb implemented quite well because it invilved the community in the village development process. ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Desa di Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Abbumpungeng, kecamatan Cina, kabupaten Bone sudah cukup baik namun belum cukup efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang belum cukup dilaksanakan dengan optimal, karena dari tahap perencanaan belum mengadakan musdus, kemudian dari pelaksanaannya masih sering terkendala oleh lambatnya pencairan dana desa yang mengakibatkan tertundanya pembangunan serta dari segi pengawasan karena belum transparan, terlihat dari tidak adanya papan informasi di kantor desa tersebut. Hanya pada aspek pengorganisasian yang sudah terlaksana dengan cukup baik karena melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa.