Adnan Ma'ruf
Administrasi negara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros Andi Mustamin; Abdul Kadir Adys; Adnan Ma'ruf
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v3i2.899

Abstract

The research aims  to describe the highlight of civil servants dicipline  of  district religious affairs subdistrict Moncongloe of Maros regency . This research using desciptive qualitative approach. The sample  consists of five people are selected by purposively. The data is resulted by doing the observation and interview. The results showed that (1) the highlight of civil servants discipline at the office of religious  affairs subdistrict Moncongloe of Maros is running well due to the head conducted self imposed discipline approach. (2) the application punishment at district affairs at Moncongloe Subdistrict at Maros Regency based on the procedure that have been stated. The discipline punishment given is light punisment. Keywords: Discipline, civil servers, and the office of religious affairs. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penegakan disiplin pegawai negeri sipil di kantor urusan agama kecamatan Moncongloe kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri atas lima orang, dimana dipilih secara purposive. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penyebaran observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penegakan disiplin pegawai negeri sipil di kantor urusan agama kecamatan Moncongloe kabupaten Maros berjalan dengan baik karena kepala kantor urusan agama melakukan pendekatan self imposed dicipline, dan (2) penerapan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di kantor urusan agama kecamatan Moncongloe kabupaten Maros berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemberian hukuman disiplin yang dilakukan adalah disiplin ringan. Kata Kunci : Disiplin, pegawai negeri sipil, dan KUA
PELAYANAN PEMERINTAH TERHADAP PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT Muh Nurhadi Muh Nurhadi; Musliha Karim; Adnan Ma'ruf
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v2i3.886

Abstract

The purpose of this research was to know how the Government services toward the regional expansion at the Central Mamuju of West Sulawesi. The kind of this research was descriptive qualitative. This research was study case. The instruments were observation, documentation and interview. The sample were 10 informants. The result of this research showed that the regional expansion which done by the Government was success. However, the services giving were still pickup. There were somethings that still have happened such as less amount of apparatus in giving services, the official were not ready because the frequency of rotation among of them, and the infrastructure that still pickup such as less of building for the place to give the services that influence directly to the giving services for the society. Keywords: government services, regional expansion  Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan pemerintah terhadap pemekaran wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini bersifat studi kasus Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan penelitian ini 10 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran yang dilakukan pemerintah berhasil namun pemberian pelayanan masih seadanya, hal-hal yang masih terjadi yakni kurangnya jumlah aparatur dalam pemberian pelayanan, seringnya terjadi rotasi antar pegawai sehingga kurang siapnya pegawai, dan insfrastruktur yang masih seadanya seperti kurangnya gedung-gedung tempat pemberian pelayanan yang berdampak langsung pada pemberian pelayanan kepada masyarakat.   Kata Kunci : pelayanan pemerintah, pemekaran wilayah