Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRIVATE LAW Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Apriliani Kusumawati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BIJIH BESI OLEH BUPATI MINAHASA UTARA KEPADA PT MIKGRO METAL PERDANA DI PULAU BANGKA Naibaho, Yonsei Monica; Kusumawati, Apriliani; Utama, Rahmaning Putri
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper aims to analyze the suitability of the iron ore mining license issued by the Regent of the North Minahasa PT Mikgro Metal Prime on the island farts with applicable laws and regulations in Indonesia, Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining Law), Law Number 27 Year 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands (PWP3K Act). From this research result that North Minahasa District Decree on Renewal and Expansion Exploration And Mining Rights Being Adjustment Mining Permit (IUP) Exploration No. 162 of 2010 dated July 20, 2010 to PT Mikgro Metal Prime contrary to the provisions of the Mining Permit regulated the Mining Law, the PWP3K Law and the Law on Spatial because it has and will damage the environment and violate the rights of indigenous people of Bangka Island. AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian izin usaha pertambangan bijih besi yang diterbitkan oleh Bupati Minahasa Utara kepada PT Mikgro Metal Perdana di pulau bangka dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Perpanjangan dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor: 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 kepada PT Mikgro Metal Perdana bertentangan dengan ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan yang diatur dalam UU Minerba,UU PWP3K dan UU Penataan Ruang karena telah dan akan merusak lingkungan sekaligus melanggar hak-hak adat warga Pulau Bangka.
Restorative Justice-Based Criminal Justice System: Integration of Victim Trust Funds in the Criminal Code Procedure Kusumawati, Apriliani
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v7i2.2082

Abstract

The concept of restorative justice in the criminal justice system places the victim as the main subject who has the right to receive compensation for the suffering experienced, including the right to compensation. However, in practice, the applicable regulations, such as the Code of Criminal Procedure and Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, still show weakness in accommodating the rights of victims comprehensively. Victim Trust Fund, as regulated in Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence, along with its implementing regulations, is an important instrument to guarantee the fulfillment of victims' rights to compensation and other forms of recovery. The main issue discussed in this article is the position of the Victim Trust Fund in the right to recovery framework for victims and how the urgency of the integration of the Victim Trust Fund in the Code of Criminal Procedure as an Effort to Realise Restorative Justice.
Disharmoni Pengaturan Restorative Justice antar Lembaga Penegak Hukum di Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Pidana Araafi, Muhammad Hanif; Kusumawati, Apriliani
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.431

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis disharmoni pengaturan dan pelaksanaan prinsip Restorative Justice antar lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, dalam penyelesaian perkara pidana. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis studi kepustakaan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri), Peraturan Kejaksaan (Perja), pedoman Mahkamah Agung, serta literatur yuridis terkait. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksinkronan norma dan prosedur antar lembaga penegak hukum yang menghambat efektivitas penerapan Restorative Justice. Perbedaan kriteria, wewenang, dan tahapan prosedural antar lembaga tersebut menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi hukum dalam praktik penegakan Restorative Justice. Ketidakkonsistenan regulasi ini mengurangi kepastian hukum dan efektivitas mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis Restorative Justice. Disharmoni regulasi tersebut juga menghambat kolaborasi antar lembaga dalam menangani perkara pidana secara restoratif. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan satu payung hukum nasional yang mengharmonisasikan kebijakan lintas lembaga penegak hukum serta menyinkronkan norma dan prosedur Restorative Justice untuk meningkatkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum.
Co-Authors Araafi, Muhammad Hanif Rahmaning Putri Utama Yonsei Monica Naibaho