Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.794
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal Magister Ilmu Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Justisi : Jurnal Ilmu Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Journal of Innovative and Creativity Al-Mudharabah Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum
Muhammad Syuib
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 M. Syuib M. Syuib; Aji Afdillah
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 1 (2019): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v2i1.7642

Abstract

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Salah. Hukum Keluarga Islam, memang memperbolehkan poligami tetapi membatasi kebolehan poligami hanya sampai 4 orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula yang harus dipenuhi suami seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan dan juga kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidak adilan gender. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu istri yang terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Gampong Gue Gajah mengenai izin poligami, mengapa masyarakat Gampong Gue Gajah secara umum menolak praktik poligami walaupun sudah ada perizinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif normatif. Adapun metode pengumpulan data dengan wawancara dan dikategorikan sebagai penelitian lapangan (Field research). Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat hingga menafikan poligami karena kurangnya edukasi tentang pemahaman mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 5 ayat (1)  mengenai prosedur perizinan poligami. Selama ini masyarakat memandang poligami itu ialah hal buruk dengan alasan gender dan hak asasi manusia (HAM). Paling umum masyarakat menyampaikan mereka tidak siap baik secara mental, hati, hingga takut diperlakukan tidak adil. Padahal dalam Undang-undang Perkawinan telah memberikan kewenangan kepada istri terdahulunya, bahwasanya jika suami ingin berpoligami maka harus mendapatkan izin lisan dan tertulis di depan persidangan.
Implementasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasca 15 Tahun MoU Helsinki Muhammad Syuib; Desi Hasnawati
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13463

Abstract

Abstract: Truth and Reconciliation Commission of Aceh is established as a logical consequence of peace agreement between the Government of Republic of Indonesia and Free Aceh Movement. Now, the peace period is turning into 15 years old. One aspect has been criticized so far, is the performance of KKR Aceh in implementing the agreement of MoU Helsinki, given, the institution has a vital role to advocate transitional justice in Aceh, especially for conflict victims. The research questions are how far the successful of KKR Aceh in advocating the justice for victims of conflict in Aceh and what are the advantages faced in the field. The research method is juridical empiric which is overseeing between the rules and the practice and also using cases approach. The result is, the performance of KKR Aceh is not running optimally yet in presenting the justice for victims of armed-conflict in Aceh, due to having the less support of financial and also human resource from government.Abstrak: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dibentuk sebagai konsekuensi logis dari kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki. Kini, usia perdamaian itu sudah mencapai 15 tahun. Salah satu yang menjadi sorotan selama kurun waktu tersebut adalah kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam menjalankan amanah MoU Helsinki. Mengingat lembaga ini memiliki peran penting untuk menghadirkan keadilan transisi di Aceh, khususnya bagi Korban konflik. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kiprah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam menghadirkan keadilan bagi korban konflik di Aceh serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kerja-kerja KKR Aceh. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian yang melihat antara aturan dan prakteknya di lapangan, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa kiprah KKR Aceh belum berjalan maksimal dalam menghadirkan keadilan bagi korban konflik dikarenakan lemahnya dukungan anggaran dan juga sumber daya manusia dalam melaknsankan kerja-kerja KKR di lapangan.
Hambatan Bpn Kota Banda Aceh Dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Muhammad Syuib; Nanda Elsa Safirah
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15876

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan salah satu aspek penting untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. BPN Kota Banda Aceh merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengurusi pendaftaran tanah di wilayah Kota Banda Aceh. Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu daerah yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh yang tanahnya masih banyak yang belum didaftarkan dan belum bersertifikat. Kondisi seperti ini tentunya menimbulkan permasalahan mulai dari kerugian pemilik tanah serta kerugian bagi negara, dimana pemegang hak tidak memiliki kepastian hukum yang diperoleh terhadap tanah tersebut. Bagi negara, tidak didaftarnya mengakibatkan munculnya kekeliruan dalam menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkiaat mekanisme pendaftaran tanah oleh BPN Kota Banda Aceh serta hambatan apa yang dihadapi di lapangan, dan apa saja upaya BPN Kota Banda Aceh dalam mengajak warga Deah Raya untuk mendaftarkan tanahnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme pendaftaran tanah oleh BPN Kota Banda Aceh tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Diantara hambatan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah ini. Maka dari itu, BPN Kota Banda Aceh melakukan upaya sosialisasi melalui media sosial dan terjun langsung ke masyarakat Gampong Deah raya.Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Hak Milik, BPN Kota Banda Aceh, Deah Raya
KRITERIA CALON ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī) Fandi Purnama; Muhammad Syuib
As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.53 KB)

Abstract

Klaim umum dalam konteks ketatanegaraaan bahwa hukum Islam tidak mengenal bentuk kekuasaan legislatif seperti berlaku di dunia Barat. Namun begitu pemikir-pemikir muslim kontemporer melihat prinsip dasar kekuasaan legislatif ini sudah ada semenjak Rasulullah Saw, bahkan berusaha merumuskan menyangkut syarat-syarat dan kriteria yang harus dimiliki oleh anggota legislatif. Alī Muḥammad Al-Ṣallābī mengajukan relatif banyak syarat yang harus ada dalam diri calon anggota legislatif yang dipilih, dan pandangannya tentang masalah ini belum dibahas atau tidak disinggung begitu detail oleh ulama terdahulu dan bahkan semasanya. Atas dasar itu, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pandangan hukum Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menetapkan kriteria-kriteria calon anggota legislatif, dan bagaimana pendapat Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tersebut dilihat di dalam konteks dari kekinian? Tulisan ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal). Hasil temuan ini menunjukkan bahwa Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menetapkan ada 22 kriteria calon anggota legislatif yaitu Islam, baligh dan berakal, merdeka, kekuatan dan amanah, kekuasaan dan keinginan, adil, sosok terbaik dan kompeten, berilmu, pandangan dan bijaksana, berpengalaman, status warga negara, tidak fanatik dan tidak egois, membaur, dipatuhi, konsisten, kredibelitas, murah hati, setia, komit rasa tanggung jawab, punya visi-misi, seni berinteraksi, dan terakhir kemampuan mempengaruhi masyarakat. Pendapat Al-Ṣallābī tidak sepenuhnya relevan, karena pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī diarahkan hanya khusus untuk negara Islam modern (al-daulah al-haditsah al-muslimah).
BUSINESS RISK COVERAGE IN PRINTING AND GRAPHIC PRE ORDER TRANSACTIONS: An analysis of Ijarah 'Ala Al-'Amal Theory Mawadatul Ula; Muhammad Syuib; Hajarul Akbar
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 (2022): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jurista.v6i1.12

Abstract

Warna Graphic Design Company is a company engaged in printing and graphics. This service company operates by implementing a pre order system, named order first, receive benefits later. Where in fiqh muamalah using ijarah 'ala al 'amal (rent or wages). Each company must have its own risks, both from within and from outside the company. The risks that occur in the Graphic Design Color company come from outside the company. Musta'jir (consumers) who use the company's services make defaults to the company and do not fulfill their obligations. This causes the company to suffer heavy losses because it does not receive its rights/wages as it should. The research questions in this case are how the implementation system of pre order transactions in printing and graphic business at Warna Graphic Design, how the form of risk coverage in printing and graphic business at Warna Graphic Design, and how the analysis of business risk coverage on pre order transactions in printing and graphic business at Warna Graphic Design according to ijarah 'ala al 'amal. This research uses qualitative methods with descriptive analysis. Data comes from primary data obtained in the field and secondary data obtained from literature research. The results of the study found that mu'jir until now continues to try to collect debts to musta'jir in good ways (ahsan) according to Islamic law. Mu'jir has taken the right steps according with the ijarah 'ala al 'amal contract. Even though the company has lost money because the musta'jir has defaulted, the company still fulfills its obligations to the third parties as raw material providers as it should.
NON-GOLD FIDUCIARY SECURITY VALUE CALCULATION SYSTEM BASED ON THE RAHN CONTRACT: A STUDY ON PT. PEGADAIAN SYARI'AH UNIT DARUSSALAM Riska Yulianti; Muhammad Syuib
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2019): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jurista.v3i2.29

Abstract

The amount of financing that will be provided by the pawnshop is determined by the value of the collateral submitted by the customer to the management of PT Pegadaian Syari'ah. The debtor customer must meet the standardisation of the collateral object that applies to PT Pegadaian Syari'ah and must identify the value of the collateral object through the process of estimating the price of the collateral object submitted by the debtor customer. So the focus of the problem as the object of study in this research on the guarantee system, especially regarding the guarantee valuation system provided by debtor customers in the form of goods other than gold, usually in the form of vehicles, both cars and motorbikes. The research questions in this thesis are how is the assessment of the feasibility of non-gold fiduciary security objects accepted as collateral at PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit? how is the standardisation of the price of non-gold fiduciary collateral value set by PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit? and how does the value of non-gold fiduciary security objects affect the financing provided by PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit?. In this thesis research, the author uses qualitative research type, this research uses descriptive analysis method based on library research and field research data. The results of the research found that in calculating the value of non-gold fiduciary collateral at PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit is guided by the local market price provisions issued regularly by the head office. While the assessment of the feasibility of the non-gold fiduciary guarantee object received as collateral at PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit is determined by directly seeing the feasibility of the guarantee object by PT Pegadaian Syariah to the customer, and also evaluating the real conditions of the feasibility assessment of the object as collateral for Arrum financing. The estimated value of the goods is determined based on the percentage of the price of the goods, which is guided by the Local Market Price and which is sourced in several places such as agents and online sites. Things that affect the value of the collateral object, namely the object and business, both of which must be balanced, the year of expiration of the motorbike and the physical condition of an object. In the concept of fiqh muamalah, there are no specific provisions regarding the calculation of the value of collateral in this rahn contract. And in some pawn hadiths, clear information is also not obtained, so that the parties can flexibly make their own guarantee value.
EFFECTIVENESS OF CUSTOMARY DISPUTE RESOLUTION THROUGH CUSTOMARY COURTS: A STUDY IN LAWE SEMPILANG VILLAGE, LAWE ALAS DISTRICT Ebi Purnama; Muhammad Syuib; Azmil Umur
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2025): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v10i1.8771

Abstract

The Authority of Customary Court Institutions in Settling Disputes through Customary Courts is one of the Alternatives in resolving disputes. Customary courts generally accommodate the interests of the disputing parties in the customary law area that applies both in civil law and criminal law that are resolved through customary courts are acts that violate Customary Norms. This study is related to customary court decisions that were not implemented in Lawe Sempilang Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency. This study aims to determine how the process of resolving customary disputes through customary justice: A study in Lawe Sempilang Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency. This type of research is empirical legal research (field research) research that studies phenomena in its natural environment with a sociological legal approach. Data collection techniques through interviews, observations and documentation. While the analysis technique uses qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that customary justice has not been effectively used in Lawe Sempilang Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency with other required provisions in the form of replacement money/fines to perpetrators who are proven guilty and if the perpetrator is unable to pay, the victim can report to the police and sue in public court.
KONSEP BAYYINAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA: Tanah Tanpa Sertifikat Syamsul Bahri, Saifuddin; Syuib, Muhammad; Reza, T. Surya
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v6i1.6640

Abstract

Penelitian ini hendak menganalisis tentang konsep hukum bayyinah dalam penyelesaian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Jth. Surat tanah dalam bentuk sertifikat merupakan alat bukti yang otentik yang digunakan di saat adanya sengketa kepemilikan tanah. Namun, di dalam beberapa kasus hukum seperti pada putusan a quo, sengketa tanah dan pembuktiannya di pengadilan dilakukan tanpa disertai dengan adanya sertifikat. Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Jth, dan menganalisis tinjauan PP Nomor 18 Tahun 2021 terhadap pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Jth. Kajian ini dilakukan dengan conceptual approach, dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian bahwa proses pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam Putusan a quo dilaksanakan dengan pengajuan beberapa alat bukti, terdiri dari alat bukti yang diajukan oleh para penggugat berupa surat Akta Jual Beli (AJB) dan para saksi, sementara itu alat bukti digunakan tergugat ialah Surat Penetapan Pembagian hak waris dari Pengadilan Agama Jantho tahun 2002 Nomor 57/Pdt.G/2002/PA.Jth. Pembuktian terhadap hak atas tanah tanpa sertifikat yang hanya melibatkan AJB dan saksi tidak lebih kuat dengan surat penetapan bagian warisan dari lembaga pengadilan. Ditinjau dari PP Nomor 18 Tahun 2021 maka pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam putusan a quo telah memenuhi asas-asas pembuktian perdata. Putusan Pengadilan Agama tahun 2002 telah menetapkan hak dan bagian waris sehingga putusan tersebut menjadi alat bukti yang sah dan lebih kuat dari pada AJB yang diperoleh dari jual beli yang tidak sah terhadap objek tanah warisan yang disengketakan. Ditinjau dari konsep bayyinah dalam pembuktian menurut hukum Islam, maka Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Jth terhadap pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat telah sesuai dengan prosedur pembuktian perdata dalam hukum Islam, yaitu alat bukti surat termasuk dalam bayyinah khathiyyah atau disebut bukti surat resmi, sementara kesaksian termasuk ke dalam cakupan syahadah.
Equal Access to Justice for Persons with Disabilities: A Comparative Legal Analysis of Indonesia and Australia under the CPRD Syuib, M.
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v5i1.26855

Abstract

Access to justice is a fundamental right for persons with disabilities, yet its realization remains challenging in many countries, including Australia and Indonesia. Both nations have ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), committing to uphold disability rights across key areas such as legal reform, inclusive education, employment, social protection, and healthcare. However, practical implementation is hindered by inadequate resources, limited political will, persistent social stigma, and weak monitoring systems. This study compares how Australia and Indonesia interpret and apply the CRPD within their legal systems, aiming to identify lessons each country can learn from the other. Using a comparative, doctrinal legal research methodology supported by a qualitative, normative, and analytical approach. The study finds that while Australia offers more developed institutional mechanisms, it still faces accessibility issues in rural and Indigenous communities. Indonesia, meanwhile, struggles with enforcing existing laws and ensuring effective policy delivery. Despite having legal frameworks in place, both countries face ongoing barriers to practical access to justice for persons with disabilities. The study concludes that beyond legal commitments, comprehensive implementation, sustained funding, and intersectoral collaboration are essential to making the CRPD’s vision of equality and inclusion a lived reality. Mutual learning can help drive systemic improvements.
EFEKTIVITAS PENYELESIAN SENGKETA ADAT MELALUI PERADILAN ADAT: STUDI DI DESA LAWE SEMPILANG KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA Purnama, Ebi; Syuib, Muhammad; Umur, Azmil
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 1 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v13i1.1344

Abstract

This article examines the authority and effectiveness of customary courts as a form of alternative dispute resolution, using a case study in Lawe Sempilang Village, Southeast Aceh. Customary courts serve indigenous communities in resolving both civil and criminal disputes based on local norms. Although accepted by the community, their decisions lack binding legal force and may be challenged through formal judicial processes. Using an empirical juridical approach, the research analyzes data collected through interviews, observation, and document review. The findings indicate that customary courts are effective when the imposed sanctions—such as fines or compensation—are respected by the offender. However, if non-compliance occurs, the aggrieved party may seek recourse through state legal institutions. This study underscores the importance of formal recognition and legal mechanisms to enforce customary decisions and suggests better integration between customary and state justice systems to enhance access to culturally responsive legal remedies.
Co-Authors Aiman, Muhammad Aji Afdillah Almuna, Cut Anisatul Fajri Azmil Umur Azmil Umur, Azmil Boihaqi bin Adnan Desi Hasnawati Ebi Purnama Fandi Purnama Faris Ghifary Farisyi, Alvi Hajarul Akbar Liu, Ming Chou Maisarah Maisarah Mawadatul Ula Muhammad Iqbal Muhammad Nauval Muhammad Qeis Mutiara Fahmi Nadhilah Filzah Nanda Elsa Safirah Nur Afifah Qistina Nurul Fithria Purnama, Ebi Reza, T. Surya Riska Yulianti Riza Afrian Mustaqim Rizki, Ayuni Sarah Diana Aulia Shabarullah Soraya Devy Syamsul Bahri, Saifuddin Yunita Arnanada