Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Jummaidi Saputra
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
THE MISUSED OF LETTER OF CREDIT IN ACCORDING WITH UCP-500 PRACTICE IN THE PROCESS OF DOCUMENTS IN BANKING AND CUSTOMS PERSPECTIVE Jummaidi Saputra
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 1, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the trade transaction which are  done either individually or inter-State / bilaterally and in multilateral, guaranteeing is a must to do. Guaranteeing the transaction can be facilitated through  a sale contract (purchase agreement). If this is undertaken, for the realizations, it is implemented in the a form of trade relation in order to get an opinion of the guarantee from the two sides of both seller (exporter) and the buyer (importer) to do an agreement by issuing a relationship between Banks which is called the issuing of credit letter of credit  L / C). It aims to ensure the payment transaction and delivery of goods. The arrangements of Guaranteeing of a transaction must conform to the provisions of the Law as well as the international trade system.  Irregularities and misuse of the L / C will have to be resolved by law and applicable regulation. In the case of misused of L / C at Bank BNI-46 Jakarta, should be resolved according to the law,  alleged parties should face a clear sanction. A wrong procedure which presents  filed documents as if it is true was undertaken, disregard the fact  that case was an absolute crime which must be punished severely in order to create a deterrent effect for these wrongdoers.Keywords : Letter of Credit, UCP-500 Practice, Banking, Customs
ANALISIS KRITIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA TNI BERAGAMA ISLAM YANG MELAKUKAN JARIMAH DI ACEH jummaidi saputra; wiratmadinata; Muhammad Iqbal
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11651

Abstract

penerapan Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh masih menjadi perdebatan. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 5 huruf a Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menentukan pemberlakuan Hukum Jinayat terhadap semua orang yang beragama Islam yang berada di Aceh. peneltian ini berutjuan untuk memberikan argumentasi secara kritis terhadap penerapan hukum terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. peneltian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan filsafat (philosophical approach). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tidak diterapkan Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh akan menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum. Terdapat formulasi yang dapat diterapkan yaitu Hukum Jinayat sebagai subtansi tindak pidana umum diterapkan dalam sistem Peradilan Militer bagi oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Perlu dilakukan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk membuka peluang diterapkannya Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh.
Co-Authors Muhammad Iqbal Wiratmadinata