Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Catur Budi Wiati
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Resolusi Konflik Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan Dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Susana Yuni Indriyanti; Tien Wahyuni; Catur Budi Wiati
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2020.6.2.71-94

Abstract

Konversi hutan dan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, karet rakyat, eksplotasi minyak dan gas serta budidaya tambak perikanan di kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian  Barat Muara Kaeli, Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, telah memicu konflik lahan antar berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konteks konflik pengelolaan, menganalisis aktor dan kepentingannya, mengkaji dinamika konflik dan model resolusi konflik yang tepat. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen dan analisa pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks konflik utama adalah konflik kebijakan antara para pemangku kepentingan dengan pengelola HPP (B2P2EHD Samarinda) dan Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara. Konteks konflik lainnya adalah konflik pemanfaatan sumber daya hutan dan pemanfaatan ruang lintas sektoral antara para pemangku kepentingan, yaitu : pihak swasta, B2P2EHD Samarinda, Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar kawasan HPP tersebut. Model resolusi konflik yang disarankan adalah membangun komunikasi lebih efektif dan mengubah konflik menjadi kemitraan sejajar yaitu dengan pembentukan pertemuan formal antara pemerintah daerah, para pemangku kepentingan (pihak swasta dan masyarakat) dengan pihak pengelola: kompromi kebijakan pengelolaan kawasan dan tata batas ulang kawasan yang bersifat permanen.
Kajian Resolusi Konflik Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan Dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Susana Yuni Indriyanti; Tien Wahyuni; Catur Budi Wiati
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2020.6.2.71-94

Abstract

Konversi hutan dan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, karet rakyat, eksplotasi minyak dan gas serta budidaya tambak perikanan di kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian  Barat Muara Kaeli, Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, telah memicu konflik lahan antar berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konteks konflik pengelolaan, menganalisis aktor dan kepentingannya, mengkaji dinamika konflik dan model resolusi konflik yang tepat. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen dan analisa pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks konflik utama adalah konflik kebijakan antara para pemangku kepentingan dengan pengelola HPP (B2P2EHD Samarinda) dan Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara. Konteks konflik lainnya adalah konflik pemanfaatan sumber daya hutan dan pemanfaatan ruang lintas sektoral antara para pemangku kepentingan, yaitu : pihak swasta, B2P2EHD Samarinda, Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar kawasan HPP tersebut. Model resolusi konflik yang disarankan adalah membangun komunikasi lebih efektif dan mengubah konflik menjadi kemitraan sejajar yaitu dengan pembentukan pertemuan formal antara pemerintah daerah, para pemangku kepentingan (pihak swasta dan masyarakat) dengan pihak pengelola: kompromi kebijakan pengelolaan kawasan dan tata batas ulang kawasan yang bersifat permanen.
Co-Authors Susana Yuni Indriyanti Tien Wahyuni