Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahupiki International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)
Jeremia Sipahutar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
AJIAN HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) ) Jeremia Sipahutar; Edi Warman; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.294 KB)

Abstract

ABSTRAKJeremia Sipahutar*Ediwarman**Mahmud Mulyadi***Kegiatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan Negara karenadapatmempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan Negaradanjuga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarRepublik Indonesia1945. Penulisanskripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidanapencucian uang, peran Kepolisian di wilayah hukum kota medan terhadap tindak pidanapencucian uang dan faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindakpidana pencucian uang.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif danmenggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan(Library Research),yang berasal dari buku-buku, makalah-makalah,situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini. Peneliti juga melakukan Studi lapangan(Field Research) dengan melakukan Wawancara Terarah (Direct Interview) dan observasiyang dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu).Peran kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegakan hukum terdapathambatan-hambatan yaitu baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Peranankepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uangmeliputi upaya pre-entif,upaya prefentif dan upaya represif. Peraturan yang terkait tindak pidana pencucian uang iniberdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang di Indonesia.Upaya Penal(represif) dan upaya non-penal(preventif) yang dapat dilakukan Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencucianuangdalamrangka menjalankan tugasnya sebagai aparat Negara yang memelihara keamanandan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, sertamelindungi, mengayomi dan melayanimasyarakat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegaraRepublikIndonesia
RESTORATIVE JUSTICE APPROACH TO CORPORATE PERPETRATORS OF ENVIRONMENTAL CRIMES BASED ON NATIONAL LEGAL IDEALS Jeremia Sipahutar; Prija Djatmika; Lilik Mulyadi
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 2 (2025): March
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i2.2695

Abstract

Indonesia is a state based on the rule of law, placing law as one of the instruments for the state to uphold its national ideals and as a means to achieve justice, certainty, and benefit for all members of society. This study examines the application of restorative justice in addressing corporate environmental crimes within Indonesia’s legal framework. Although the National Criminal Code (KUHP Nasional) recognizes both individuals and corporations as legal subjects and acknowledges restorative justice, its implementation in environmental law enforcement remains limited. Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management still prioritizes a retributive approach, restricting the use of restorative mechanisms in corporate environmental offenses. Using a normative legal research method, this study analyzes statutory provisions and theoretical frameworks to explore the possibility of integrating restorative justice into corporate liability. The findings highlight the need for legal reforms to align environmental law enforcement with national legal ideals, particularly Pancasila. Incorporating restorative justice in corporate environmental crimes would emphasize remediation, victim compensation, and community involvement, ensuring a balance between legal certainty, justice, and environmental sustainability.
Co-Authors Edi Warman Lilik Mulyadi Mahmud Mulyadi Prija Djatmika