Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kinesik Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Management and Administration Provision Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah
Syamsul Bahri
Universitas Tadulako, Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PLATFORM PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2019 : (Studi Efektifitas Komunikasi Politik Pada Aspek Kogniitif, Afektif Dan Konatif Di Kecamatan Mamboro Barat) Andi Pasinringi; Syamsul Bahri
Kinesik Vol. 6 No. 3 (2019): December
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/ejk.v6i3.87

Abstract

Perhatian masyarakat terhadap partai politik menjadi bagian penting pasca reformasi, sehingga tidak sedikit peneliti menaruh perhatian lebih dalam melihat fenomena penting ini, namun efek langsung ke masyarakat atas platform partai politik terkadang terlupakan dan seakan menjadi fenomena penting yang terabaikan oleh kebanyakan peneliti termasuk dalam konteks Indonesia dewasa ini. Atas dasar itu penelitian ini dihadirkan bertujuan untuk memeriksa sejauh mana keberhasilan partai dalam sebuah proses komunikasi politik terhadap platform partai dengan melihat aspek kognitif atau pengetahuan masyarakat terhadap platform partai politik dan aspek konatif yaitu efek platform partai politik yang berpola dalam sikap masyarakat. Data yang disajikan merupakan hasil penelitian dengan mewawancarai informan yang dapat memberi informasi terkait objek yang akan diteliti dan terpercaya atas keterpahamannya pada masalah yang diangkat. Menganalisis dua aspek tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kognitif masyarakat terhadap platform partai politik sangatlah bervariasi dan cenderung tidak maksimal, sedangkan aspek konatif diketahui bahwa masyarakat menentukan sikapnya pada sebuah pilihan politik sangat dipengaruhi faktor figur melalui kedekatan emoasional, dimana platform Partai Politik tidak memberi efek yang besar terhadap sikap masyarakat dalam sebuah pilihan.
Regional Government's Role in Inclusive Deliberative Democracy for the Regent Election in Tolitoli Amid the Covid-19 Pandemic Bahri, Syamsul; Amijaya, Meldi
Journal of Management and Administration Provision Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Management and Administration Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jmap.v4i3.441

Abstract

The implementation of the election of the regent and deputy regent of Tolitoli Regency in the midst of a pandemic presents challenges that threaten security stability, disrupted information connectivity due to the pandemic invites risks that endanger the implementation of the election of the regent and deputy regent, as the main key to ensuring the democratic process runs according to plan, avoiding security disturbances, the regional government is considered important in carrying out its role in ensuring the deliberation process for inclusive participation in the election of the regent and deputy regent in the context of general government affairs, especially in fostering national insight and national resilience in order to strengthen the practice of Pancasila, the implementation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the preservation of Bhinneka Tunggal Ika and the defense and maintenance of the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study aims to investigate the extent of the role and support of the district government in building deliberation for Inclusive participation in the implementation of the democratic process in Tolitoli Regency which took place amidst the pandemic, a deep understanding was obtained by tracing its commitment to the ideal aspects reflected in the fulfillment of the formal conditions of deliberative democracy which are reflected in the absence of an exclusive place for certain parties in a discussion participation on relevant themes, or the absence of restrictions in the form of prohibitions on discussing relevant information, this study shows a positive trend in government commitment, inclusive participation is answered as shown in the condition where all segments in society are part of every policy presented in the implementation of the regent election amidst the threat of a pandemic, which is the priority of deliberative democracy.
DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DONGGALA Khaliq Khaliq; Asrifai Asrifai; Syamsul Bahri
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 2 (2025): April
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i2.5556

Abstract

Kollaboratif Government menjadi tema kunci dalam proses bantuan bencana yang terjadi di Donggala pada 28 September 2018, konsep dinamis kollaboratif Government yang diusulkan oleh Emerson, Nabach, dan Balogh, yang terdiri dari prinsip-prinsip umum, motif bersama, dan memobilisasi kapasitas untuk bertindak bersama, merupakan hal yang penting ketika mempertimbangkan proses tanggap darurat Gempa dan Tsunami, investigasi menyeluruh dengan prosedur ketat berhasil menelusuri dinamika kolaboratif government dalam tanggap darurat bencana pascagempa dan tsunami di kabupaten Donggala, serta kolaborasi lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan gempa dan tsunami, hasil penelitian memperlihatkan bahwa, pada penggerakan prinsip Bersama menunjukkan aspek kemanusiaan menjadi penentu keterlibatan segenap komponen dalam penanganan bencana, atas dasar kemanusiaan itu juga mereka bergerak tidak menunggu lama setelah bencana terjadi secara bersamaan BPBD Donggala sebagai pemegang tanggungjawab dalam menanggulangi bencana membuka ruang kerjasama yang kuat dalam penanganan bencana, Motivasi Bersama, kolaborasi yang kuat antar segenap pemangku kepentingan dijadikan sebagai penyangga untuk memastikan semua masalah terselesaikan dengan baik, karena begitu banyaknya urusan mendesak yang harus diselesaikan ditambah lagi dengan luasnya cakupan wilayah terdampak menjadi alasan pentingnya kolaborasi yang kuat dihadirkan dalam penanganan bencana, satu hal yang mengembirakan pasalnya begitu banyak komponen yang tergerak untuk ikut serta dalam penangan bencana atas dasar nilai kemanusiaan menjadikan bencana menjadi urusan bersama, kolaborasi terbangun melalui hubungan interpersonal individu maupun kelompok. Kapasitas melakukan tindakan bersama, aspek financial yang dimiliki segenap pemangku kepentingan mendorong terbentuknya kolaborasi yang kuat dalam menangani tanggap darurat gempa bumi dan tsunami di Donggala, hubungan interpersonal antar individu atau kelompok dalam menggali pengetahuan menjadikan proses pendistribusian bantuan yang sifatnya cepat dan tepat sampai kepada para penerima manfaat, Temuan pada collaborative governance jelas, tapi ada satu hal yang penting, yang menjadi sorotan adalah kurangnya ketersediaan, dokumen Perencanaan Darurat Gempa Bumi dan Tsunami, meskipun seharusnya disampaikan sebagai rencana kerja sama awal sebelum bencana terjadi, namun kondisi yang ada tetap mampu menghasilkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam tanggap darurat pasca bencana.
IMPLEMENTATION OF THE COMMUNITY RELOCATION POLICY AFTER THE EARTHQUAKE, TSUNAMI, AND LIQUEFACTION IN PALU CITY Nurhannis, Nurhannis; Bahri, Syamsul; Firmansyah, Andi Maman; Amijaya, Meldi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.27041

Abstract

Kebijakan relokasi merupakan aspek penting pasca bencana melanda, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu terutama pada sebuah upaya pemerintah melakukan relokasi warga di beberapa wilayah terdampak, kebijakan relokasi melalui proses yang terencana dengan mempertimbangkaan pada banyak aspek yang dianggap ampuh itu ternyata masih menyimpan masalah hingga saat ini, penelitian ini berusaha mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah pasca bencana terkhusus melalui kebijakan relokasi. Penelitian yang dilakukan satu tahun lebih setelah bencana terjadinya ini, melalui wawancara mendalam terhadap informan yang memiliki kompetensi tingggi terkait dengan pokok masalah yang diteliti, berhasil mengungkap keberhasilan implementasi kebijakan di satu sisi yang ditunjukkan kerelaan masyarakat menempati titik lokasi Hunian yang disediakan pemerintah, atau memilih kebijakan relokasi mandiri sebagai alternative kebijakan yang dihadirkan dan kegagalan di sisi lain yang ditunjukkan pada sikap beberapa warga korban bencana memilih bertahan di hunian sementara yang bersifat darurat, asepek komunikasi dan struktur birokrasi berada pada posisi dominan atas kegagalan implementasi kebijakan yang terungkap pada penelitian ini, yakni ketidak mampuan pemerintah meyakinkan warga untuk direlokasi dan ketidak tersediaan regulasi yang mengatur untuk mereka yang memilih bertahan dihuntara, meskipun dukungan pemerintah yang begitu besar atas kebijakan ini dan sumber daya yang tersedia terbilang lebih tidak dapat berbuat banyak atas kebuntuan yang terjadi.
Implementasi Kebijakan dalam Pemanfaatan Fitur E-Kelurahan pada Aplikasi Sangu Palu di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu Imelda Safitri; Asrifai Asrifai; Syamsul Bahri
JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN Vol. 5 No. 1 (2026): JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58169/jwikal.v5i1.1089

Abstract

This study aims to examine the implementation of policies regarding the use of the e-Kelurahan feature in the Sangu Palu application in Taipa Village. The study employs George C. Edward III’s policy implementation theory, which consists of four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative descriptive approach was used, with data collected through observation, in-depth interviews, documentation, and literature review involving nine informants. The findings indicate that the implementation of the e-Kelurahan policy has not yet run optimally. The main obstacle lies in the communication aspect, particularly the lack of direct public socialization regarding the use of the application, resulting in low public understanding and limited utilization of digital services. In addition, training for village officials has not been conducted continuously, as it was only provided during the initial implementation stage. Therefore, periodic retraining is needed to improve technical competence and evaluate service performance. Although the aspects of disposition and bureaucratic structure have generally functioned well, they have not been sufficient to optimize digital service utilization. These findings are consistent with the Electronic-Based Government System (SPBE) evaluation results, which place Palu City in the “sufficient” category, indicating the need for further improvement in digital service implementation.
Coordinate Authority Model dalam Penetapan Status Darurat Bencana Nasional di Kota Palu Syamsul Bahri; Meldi Amijaya; Irwansyah Kamindang
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 3 No. 7 (2026): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Juli 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v3i7.2779

Abstract

This study aims to examine the procedures and criteria applied in determining the level of disaster emergency status and its potential escalation to national disaster status in Indonesia. The study draws on the context of the earthquake, tsunami, and liquefaction disasters that struck Palu City seven years ago. It employs three principal models that illustrate authority relationships among national, provincial, regency, and municipal jurisdictions within the framework of intergovernmental relations in Indonesia. The study also seeks to understand the dynamics of intergovernmental relations operating at both structural and behavioral levels by adopting Deil S. Wright’s conceptualization of intergovernmental relations, with particular emphasis on an in-depth examination of the Coordinate Authority Model. The findings reveal distinct boundaries among levels of government in the procedures and criteria used to determine disaster status. Central and local governments are connected not only through formal coordination mechanisms during periods of disaster escalation but also through a profound degree of interdependence in determining emergency status. Under certain circumstances, this interdependence generates bureaucratic tensions among governmental actors and levels of authority.
Transmission Of Disaster Information In Implementing Relocation Policies After The Earthquake, Tsunami And Liquefaction In Palu, Central Of Sulawesi: Transmisi Informasi Kebencanaan Dalam Penerapan Kebijakan Relokasi Pasca Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Di Palu Sulawesi Tengah Syamsul Bahri
JOURNAL OF GOVERNMENT SCIENCE Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/govsci.v5i2.70

Abstract

This study examines the transmission of information in the implementation of post-earthquake, tsunami, and liquefaction relocation policies in Palu, Central Sulawesi. The background of this study is the existence of problems in the relocation process characterized by miscommunication between the government and affected communities, as well as between the central, provincial, and city governments. The study aims to evaluate the impact of information transmission on the effectiveness of relocation policy implementation. The method used is a qualitative approach with document analysis and field observation. The results of the study indicate that ineffective communication causes information distortion and confusion among the community and policy implementers. In addition, weak bureaucratic support and differences in policy interpretation between levels of government worsen the situation on the ground. This study concludes that to improve the effectiveness of relocation policies, better communication and stronger collaboration between stakeholders are needed, so that policies can be implemented consistently and on target
Co-Authors Amijaya, Meldi Andi Pasinringi Asrifai Firmansyah, Andi Maman Imelda Safitri Irwansyah Kamindang Khaliq Khaliq Meldi Amijaya Nurhannis Nurhannis