Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PLATFORM PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2019 : (Studi Efektifitas Komunikasi Politik Pada Aspek Kogniitif, Afektif Dan Konatif Di Kecamatan Mamboro Barat) Andi Pasinringi; Syamsul Bahri
Kinesik Vol. 6 No. 3 (2019): December
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/ejk.v6i3.87

Abstract

Perhatian masyarakat terhadap partai politik menjadi bagian penting pasca reformasi, sehingga tidak sedikit peneliti menaruh perhatian lebih dalam melihat fenomena penting ini, namun efek langsung ke masyarakat atas platform partai politik terkadang terlupakan dan seakan menjadi fenomena penting yang terabaikan oleh kebanyakan peneliti termasuk dalam konteks Indonesia dewasa ini. Atas dasar itu penelitian ini dihadirkan bertujuan untuk memeriksa sejauh mana keberhasilan partai dalam sebuah proses komunikasi politik terhadap platform partai dengan melihat aspek kognitif atau pengetahuan masyarakat terhadap platform partai politik dan aspek konatif yaitu efek platform partai politik yang berpola dalam sikap masyarakat. Data yang disajikan merupakan hasil penelitian dengan mewawancarai informan yang dapat memberi informasi terkait objek yang akan diteliti dan terpercaya atas keterpahamannya pada masalah yang diangkat. Menganalisis dua aspek tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kognitif masyarakat terhadap platform partai politik sangatlah bervariasi dan cenderung tidak maksimal, sedangkan aspek konatif diketahui bahwa masyarakat menentukan sikapnya pada sebuah pilihan politik sangat dipengaruhi faktor figur melalui kedekatan emoasional, dimana platform Partai Politik tidak memberi efek yang besar terhadap sikap masyarakat dalam sebuah pilihan.
Regional Government's Role in Inclusive Deliberative Democracy for the Regent Election in Tolitoli Amid the Covid-19 Pandemic Bahri, Syamsul; Amijaya, Meldi
Journal of Management and Administration Provision Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Management and Administration Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jmap.v4i3.441

Abstract

The implementation of the election of the regent and deputy regent of Tolitoli Regency in the midst of a pandemic presents challenges that threaten security stability, disrupted information connectivity due to the pandemic invites risks that endanger the implementation of the election of the regent and deputy regent, as the main key to ensuring the democratic process runs according to plan, avoiding security disturbances, the regional government is considered important in carrying out its role in ensuring the deliberation process for inclusive participation in the election of the regent and deputy regent in the context of general government affairs, especially in fostering national insight and national resilience in order to strengthen the practice of Pancasila, the implementation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the preservation of Bhinneka Tunggal Ika and the defense and maintenance of the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study aims to investigate the extent of the role and support of the district government in building deliberation for Inclusive participation in the implementation of the democratic process in Tolitoli Regency which took place amidst the pandemic, a deep understanding was obtained by tracing its commitment to the ideal aspects reflected in the fulfillment of the formal conditions of deliberative democracy which are reflected in the absence of an exclusive place for certain parties in a discussion participation on relevant themes, or the absence of restrictions in the form of prohibitions on discussing relevant information, this study shows a positive trend in government commitment, inclusive participation is answered as shown in the condition where all segments in society are part of every policy presented in the implementation of the regent election amidst the threat of a pandemic, which is the priority of deliberative democracy.
IMPLEMENTATION OF THE COMMUNITY RELOCATION POLICY AFTER THE EARTHQUAKE, TSUNAMI, AND LIQUEFACTION IN PALU CITY Nurhannis, Nurhannis; Bahri, Syamsul; Firmansyah, Andi Maman; Amijaya, Meldi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.27041

Abstract

Kebijakan relokasi merupakan aspek penting pasca bencana melanda, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu terutama pada sebuah upaya pemerintah melakukan relokasi warga di beberapa wilayah terdampak, kebijakan relokasi melalui proses yang terencana dengan mempertimbangkaan pada banyak aspek yang dianggap ampuh itu ternyata masih menyimpan masalah hingga saat ini, penelitian ini berusaha mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah pasca bencana terkhusus melalui kebijakan relokasi. Penelitian yang dilakukan satu tahun lebih setelah bencana terjadinya ini, melalui wawancara mendalam terhadap informan yang memiliki kompetensi tingggi terkait dengan pokok masalah yang diteliti, berhasil mengungkap keberhasilan implementasi kebijakan di satu sisi yang ditunjukkan kerelaan masyarakat menempati titik lokasi Hunian yang disediakan pemerintah, atau memilih kebijakan relokasi mandiri sebagai alternative kebijakan yang dihadirkan dan kegagalan di sisi lain yang ditunjukkan pada sikap beberapa warga korban bencana memilih bertahan di hunian sementara yang bersifat darurat, asepek komunikasi dan struktur birokrasi berada pada posisi dominan atas kegagalan implementasi kebijakan yang terungkap pada penelitian ini, yakni ketidak mampuan pemerintah meyakinkan warga untuk direlokasi dan ketidak tersediaan regulasi yang mengatur untuk mereka yang memilih bertahan dihuntara, meskipun dukungan pemerintah yang begitu besar atas kebijakan ini dan sumber daya yang tersedia terbilang lebih tidak dapat berbuat banyak atas kebuntuan yang terjadi.