YOSUA Sinaga
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA ANAK MEMILIKI NARKOTIKA SECARA MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN PN MAKASSAR No.69/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mks YOSUA Sinaga
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.084 KB)

Abstract

Yosua Bona Tua Sinaga[1] Liza Erwina** Marlina*** Penyalahgunaan narkotika sudah lama menjadi masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia.Narkotika juga dijadikan sebagai lahan basah yang menggiurkan bagi pengedar karena memberikan keuntungan yang sangat besar dari penjualan barang haram tersebut.Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia belakangan ini semakin marak dan tidak hanya menyerang orang dewasa saja melainkan kalangan anak-anak dan generasi penerus bangsa juga dijadikan sasaran pengedaran Narkotika bahkan diantaranya dijadikan pengedar.Komisioner Bidang Kesehatan KPAI, Sitti Hikmawatty dalam konferensi pers di Gedung KPADari total 87 juta anak maksimal 18 tahun, tercatat ada 5,9 juta yang tercatat sebagai pecandu. 27 persennya diantaranya adalah anak anak yakni 1,6 Juta Anak sebagai pengedar. Proses untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika oleh anak dilakukan dengan mengadili perkara Anak nakal di dalam Pengadilan Anak yang berada langsung dibawah Peradilan Umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang berbeda dengan pengadilan umum untuk orang dewasa. Berdasarkan pokok pemikiran diatas dirumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan Hukum mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia, Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Hakim terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada data sekunder yaitu memamparkan paraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel yang menjelaskan peraturan perundang-undangan yang kemudian diolah secara kualitatif. Pengaturan mengenai Tindak pidana Narkotika diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, namun ada beberapa pengaturan hukum mengenai narkotika selain undang-undang tersebut. Bentuk proses pemidanaan terhadap perkara terdakwa anak dalam sistem peradilan pidana secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penjatuhan pidana terhadap anak hanya merupakan upaya terakhir setelah dilakukan upaya diversi karena yang terpenting bagi anak ialah tindakan mana yang harus diambil untuk mendidik anak. Kata kunci : Narkotika, Melawan Hukum, Anak..     *Mahasiswa Fakultas Hukum USU Medan ** Dosen Pembimbing I ***Dosen Pembimbing II  
Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sahala Purba; Febri Yoswan Sianturi; Anna Canria Siburian; Missa Kristina Nababan; Yosua Sinaga
Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jensi.v8i1.10017

Abstract

This research aims to evaluate the financial performance of the Regional Government in Dairi district in the period 2013-2022 by observing 8 financial ratios. The author made observations by collecting information from various document sources in this research. The applied research method uses financial ratio analysis using secondary data from the official publication of the North Sumatra BPK. Time series data that is recorded systematically is then described in detail for evaluating government financial performance and decision making. In this research, it was revealed that the financial performance of the Dairi district government can be explained as follows: (1) the financial independence ratio shows very low results, with an average figure of 7.90%, (2) the regional financial dependence ratio shows low results. high, with an average figure of 90.1%, (3) the ratio of the degree of fiscal decentralization shows very low results, with an average figure of 7.3%, (4) the PAD effectiveness figure shows a very high level of success effective, with an average value of 166.0%, (5) the regional original income (PAD) efficiency ratio has very efficient results, with an average of 0.82%, (6) the regional tax effectiveness figure shows the level of success quite effective, with an average value of 95.8%, (7) the regional tax efficiency ratio has very efficient results, with an average of 4.2%, (8) the BUMD contribution ratio shows quite good results. According to the results of the analysis, it can be said that the implementation and financial management of Dairi district is still inadequate. The suggestion for further research is that qualitative research should be carried out by conducting in-depth interviews regarding the causes and obstacles faced by regional governments in regional financial governance.