Garuda - Garba Rujukan Digital

STATUS WANITA DI NEGARA MUSLIM MODERN: STUDI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI TUNISIA DAN INDONESIA Noviana, Lia
Kodifikasia Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v13i2.1832

Salah satu fenomena penting yang muncul di dunia muslim sejak awal abad ke-20 adalah adanya upaya pembaharuan hukum keluarga di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim baik dengan metode intra doctrinal reform maupun extra doctrinal reform. Adapun tujuan pembaharuan hukum keluarga di antaranya ialah untuk unifikasi hukum, tuntutan peningkatan status wanita dan merespon perkembangan masyarakat yang selalu bergerak dinamis. Dapat dikatakan bahwa tujuan kedua ini merupakan tujuan dari reformasi Undang-Undang Perkawinan di mayoritas negara-negara muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup beberapa tujuan sekaligus. Dengan menggunakan metode descriptive comparative, penelitian ini membahas tentang materi-materi pembaharuan hukum keluarga dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembaharuan hukum keluarga di negara Tunisia dan Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pembaharuan hukum keluarga di Tunisia tidak lepas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal: pengaruh Prancis dalam usaha sekularisasi dan pengaruh Habib Bourguiba yang berhasrat menjadikan Tunisia sebagai negara sekuler dan faktor internal: adanya reinterpretasi nash Al-Qur?an dan peningkatan status wanita di Tunisia. Sedangkan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya heterogenitas masyarakat dan usaha unifikasi hukum.One important phenomenon that has emerged in the Muslim world since the beginning of the 20th century is the effort to reform family law in Muslim-majority countries with both intra-doctrinal reform and extra doctrinal reform methods. Some of the objectives of the renewal of family law are to unify the law, to legalize women?s equal rights, and to respond to the dynamic development of a society. It is well known that the legalization of women?s equal rights is mostly becomes the main goal in reforming the Marriage Law in the majority of Muslim countries, although some countries may also put other goals at once. Using descriptive-comparative methods, this study attempts to discuss the renewal material of family law and the factors that underlie the renewal in Indonesia and Tunisia. The results of the study show that the renewal of family law in Tunisia is inseparably influenced by two factors; namely external factors: the influence of France in their secularization efforts as well as the influence of Habib Bourguiba, who desires to make Tunisia as a secular state; and the internal factors: the reinterpretation of the Qur'anic text and some efforts done in Tunisia to improve the women?s status. On the other hand, the renewal of family law in Indonesia is motivated by the heterogeneity of the community and the effort of law unification.

Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara/Development The Governance of Corporate-Based Waqf In South East Asia Huda, Miftahul; Noviana, Lia; Santoso, Lukman
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.3908

Abstract:Waqf is still interesting to do a study. Apart from being a form of worship to Allah SWT, waqf is also an instrument of welfare for Muslims. The object of waqf continues to expand. One model of the object of waqf in Muslim countries is the company akaf. This study aims to describe the management and ways of developing corporate waqf in Malaysia and Singapore. This governance is then used as material for the development of corporate waqf in Indonesia. This article is the result of a doctrinal law research with a comparative approach. The results of this study indicate that the company-based waqf concept in Indonesia needs to be developed transformatively. As practice in Malaysia and Singapore. So that it can be an instrument in improving the welfare of the people in a sustainable manner. The formulation of a corporate waqf legal development model in Indonesia needs to be adjusted and strengthened. Regulators as well as an integrative and holistic understanding of the ulama. So that company waqf can be a strategic alternative in an effort to accelerate national economic development.Keywords: waqf, south east Asia, welfare.Abstrak:Wakaf masih menarik untuk dilakukan kajian. Selain merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga merupakan instumen kesejahteraan bagi umat Islam. Objek wakaf terus mengalami perluasan. Salah satu model objek wakaf di negara-negara muslim adalah wakaf perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan pengelolaan dan cara pengembangan wakaf perusahaan di Malaysia dan Singapura. Tata kelola ini kemudian dijadikan bahan pengembangan wakaf perusahaan di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsep wakaf berbasis perusahaan di Indonesia perlu dikembangkan secara transformatif. Sebagaimana praktik di Malaysia dan Singapura. Sehingga dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Rumusan model pengembangan hukum wakaf perusahaan di Indonesia perlu disesuaikan dan dikuatkan. Pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif dan holistik di kalangan ulama. Agar wakaf perusahaan dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional.Keywords: wakaf; asia tenggara; kesejahteraan.

Masyarakat dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo) Lia Noviana; Ika Susilawati; Asep Awaludin
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Problems related to the misused of waqf assets have been taking their long way since previous decades to this era, as what has happened in Sooko Village, Ponorogo. Of the 31 mosques and prayer rooms that do not yet have a certificate, 11 areas have AIW while the rest of those have not recorded to have a waqf pledge. In addition, the discovery of Nadzir data, which recorded almost all of them have died and the waqf data entered in the Ministry of Religion's web (siwak) only lists the use of objects and addresses globally, which becomes a problem in the management of waqf assets. The method used in this research is Asset Based Community Development (ABCD). The results showed that the majority of waqf conditions in Sooko Village, Ponorogo, were not yet certified, Nadzir's Human Resources also still did not meet the expected standards. Stakeholder efforts in solving waqf problems in Sooko village, Ponorogo, are by organizing nadzir professionalism training in managing waqf assets and mass waqf pledges in Sooko sub-district, Ponorogo.Permasalahan yang berkaitan dengan aset wakaf yang disalahgunakan bukanlah merupakan hal baru, begitu pula yang terjadi di desa Sooko Kabupaten Ponorogo. Dari 31 masjid dan mushola belum memiliki sertifikat (11 bidang sudah AIW selebihnya belum melakukan ikrar wakaf). Selain itu, ditemukannya data Nadzir yang tercatat hampir keseluruhan sudah meninggal dunia serta data wakaf yang diinput dalam siwak web kementerian agama hanya mencantumkan kegunaan objek dan alamat secara global menjadi masalah dalam pengelolaan aset wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asset Bassed Community Development (ABCD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi wakaf di desa Sooko Kabupaten Ponorogo mayoritas belum tersertifikasi, Sumber Daya Manusia Nadzir juga masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Adapun upaya Stakeholder dalam penyelesaian problematika wakaf di desa Sooko Kabupaten Ponorogo ialah dengan menyelenggarakan pelatihan profesionalisme nadzir dalam mengelola asset wakaf serta ikrar wakaf massal se kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Mambaul Ngadimah; Lia Noviana; Ika Rusdiana
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 11, No 1 (2017)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1139

Perjanjian Perkawinan merupakansuatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Namun, makna perjanjian perkawinan semakin longgar dengan adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analitik dan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik analisis data dari induktif ke deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Konsep perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam merupakan perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidzan), sedangkan dalam UU di Indonesia, perjanjian perkawinan dapat berupa taklik talak dan perjanjian yang lainnya., (2)Eksistensi perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan langkah progresif, yaitu dalam rangka menjaga hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara.(3) Adanya formulasi hukum dalam perjanjian perkawinan pasca putusan MK sejalan dengan teori mashlahah mursalah karena merupakan upaya hukum untuk mengikuti perkembangan zaman, dengan syarat dasar pembentukannya memenuhi tiga hal yaitu kemashlahatan bersifat umum, hakiki dan tidak bertentangan dengan nash syar’i ataupun perundang-undangan yang berlaku.

PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH (STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO) Lia Noviana; Salma Dewi Faradhila
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2162

ABSTRAK : Penikahan merupakan sarana dalam membentuk keluarga, yang tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, namun juga mengandung sakralitas hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam Perkawinan timbul hak dan kewajiban antar suami istri yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, salah satunya ialah kewajiban suami memenuhi nafkah untuk keluarganya. Namun tidak jarang kewajiban suami sebagai pencari nafkah digantikan oleh istri sebagaimana yang terjadi di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena suami kurang mampu mencukupi perekonomian keluarga. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisa lebih dalam tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pencari nafkah dan dampak yang ditimbulkan pada keluarga serta peran istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif maslahah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, peneliti menganalisa realita istri sebagai pencari nafkah keluarga serta pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif maslahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah merupakan usaha untuk menolak kemudaratan yang terjadi dikarenakan sang suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dilihat dari segi kepentingan dan masalahnya, istri yang bekerja sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Joresan termasuk dalam kategori maslahah daruriyah. Dalam perspektif maslahah wajibnya memperhitungkan seberapa besar kemanfaatan atau kemudaratan yang didapat demi menjaga kelangsungan hidup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Philosophical Basis of Various Polygynous Requirements: Comparative Study of Family Law’s Philosophy in Asia and Africa Lia Noviana; Asep Awaludin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i2.18330

Polygyny is one of the objects to reform Islamic family law in modern Muslim countries. In addition to meeting the demands of the times, the renewal of polygyny regulations also aims to improve the position and protect women's rights. Most modern Muslim countries have renewed polygyny regulations by limiting and prohibiting polygyny accompanied by criminalization. This study utilizes a comparative descriptive method to compare the polygynous requirements in Indonesia, Morocco, Tunisia, Somalia, Turkey, and Pakistan from the perspective of the philosophy of Islamic law. The research findings show that the categorization of polygyny regulations in modern Muslim countries consists of: absolute prohibition of polygyny, permissibility with strict conditions, permissibility with weak conditions, obligation to seek court permission, and criminalization of polygyny. There are two main elements required for polygyny in modern Muslim countries: an internal element in the form of the condition of husband and wife and an external component in the form of the role of the court institution in granting polygyny permits. Thus, the philosophical basis of these differences is mostly caused by the diversity of Madhabs in each country that aimed to maintain their people’s prosperity and to renew Islamic family law which brings a contemporary spirit especially the embodiment of equality and increase in the position of women

The Dynamics of Family Law Reform in Asia and Africa (Portrait of Polygamy Regulations in Indonesia, Malaysia, Pakistan, Morocco and Tunisia) Noviana, Lia; Wigati, Risma; Sakdiyah, Nurulaini Halimatus
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5895

One of the most widely promoted family law reforms in modern Muslim countries is the issue of polygamy. Until now, polygamy is considered as a form of discrimination and marginalization of women, in addition to the conditions for the permissibility of polygamy because the wife's condition is not found explicitly in the texts or opinions of traditional fiqh scholars. This study utilizes a comparative descriptive approach by analyzing the history, legal basis, and views of Madhab scholars regarding polygamy, as well as comparing the application of polygamy regulations in Asian and African countries (Indonesia, Malaysia, Pakistan, Morocco, and Tunisia). The results show that the reasoning behind polygamy regulations set in modern Muslim countries in Asia and Africa seems to be more dominant using the extra-doctrinal reform method. This cannot be separated from the goals of family law reform, the effort to unify law in a heterogeneous society, demands to increase women's status, and respond to community developments. The background factors include the influence of the colonizers, reinterpretation of the texts and madhabs adopted, and other geopolitical factors.

Masyarakat dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo) Noviana, Lia; Susilawati, Ika; Awaludin, Asep
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol. 21 No. 2 (2021)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/dms.2021.212.9219

Problems related to the misused of waqf assets have been taking their long way since previous decades to this era, as what has happened in Sooko Village, Ponorogo. Of the 31 mosques and prayer rooms that do not yet have a certificate, 11 areas have AIW while the rest of those have not recorded to have a waqf pledge. In addition, the discovery of Nadzir data, which recorded almost all of them have died and the waqf data entered in the Ministry of Religion's web (siwak) only lists the use of objects and addresses globally, which becomes a problem in the management of waqf assets. The method used in this research is Asset Based Community Development (ABCD). The results showed that the majority of waqf conditions in Sooko Village, Ponorogo, were not yet certified, Nadzir's Human Resources also still did not meet the expected standards. Stakeholder efforts in solving waqf problems in Sooko village, Ponorogo, are by organizing nadzir professionalism training in managing waqf assets and mass waqf pledges in Sooko sub-district, Ponorogo.Permasalahan yang berkaitan dengan aset wakaf yang disalahgunakan bukanlah merupakan hal baru, begitu pula yang terjadi di desa Sooko Kabupaten Ponorogo. Dari 31 masjid dan mushola belum memiliki sertifikat (11 bidang sudah AIW selebihnya belum melakukan ikrar wakaf). Selain itu, ditemukannya data Nadzir yang tercatat hampir keseluruhan sudah meninggal dunia serta data wakaf yang diinput dalam siwak web kementerian agama hanya mencantumkan kegunaan objek dan alamat secara global menjadi masalah dalam pengelolaan aset wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asset Bassed Community Development (ABCD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi wakaf di desa Sooko Kabupaten Ponorogo mayoritas belum tersertifikasi, Sumber Daya Manusia Nadzir juga masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Adapun upaya Stakeholder dalam penyelesaian problematika wakaf di desa Sooko Kabupaten Ponorogo ialah dengan menyelenggarakan pelatihan profesionalisme nadzir dalam mengelola asset wakaf serta ikrar wakaf massal se kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

The Dynamics of Family Law Reform in Asia and Africa (Portrait of Polygamy Regulations in Indonesia, Malaysia, Pakistan, Morocco and Tunisia) Noviana, Lia; Wigati, Risma; Sakdiyah, Nurulaini Halimatus
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Faculty of Shariah UIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5895

One of the most widely promoted family law reforms in modern Muslim countries is the issue of polygamy. Until now, polygamy is considered as a form of discrimination and marginalization of women, in addition to the conditions for the permissibility of polygamy because the wife's condition is not found explicitly in the texts or opinions of traditional fiqh scholars. This study utilizes a comparative descriptive approach by analyzing the history, legal basis, and views of Madhab scholars regarding polygamy, as well as comparing the application of polygamy regulations in Asian and African countries (Indonesia, Malaysia, Pakistan, Morocco, and Tunisia). The results show that the reasoning behind polygamy regulations set in modern Muslim countries in Asia and Africa seems to be more dominant using the extra-doctrinal reform method. This cannot be separated from the goals of family law reform, the effort to unify law in a heterogeneous society, demands to increase women's status, and respond to community developments. The background factors include the influence of the colonizers, reinterpretation of the texts and madhabs adopted, and other geopolitical factors.

The Use of Dating Apps in Marital Relationships from An Islamic Family Psychology Perspective Sholehah, deah; noviana, lia
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Shariah UIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v7i2.10883

Basically this dating application is intended for people who are looking for a mate. So if a married couple becomes a dating application user, it can affect household life in forming a sakinah family. And of course, it can lead to conflicts that will occur in domestic life, which can have consequences on Family Psychology. This study aims to determine the influence and efforts to use dating applications on married couples in forming families sakinah perspective of Islamic Family Psychology. The type of research conducted by the author is qualitative research that uses qualitative methods of netnography. Netnography is a research conducted online, through observation and in-depth interviews using digital media in accordance with the research. The results of this study is the use of dating applications in married couples can have a bad influence on domestic relationships, including: causing a less open attitude that occurs in married couples, silent attitude when knowing their partner becomes a dating application user on the grounds that they do not want to fight with a partner, hindering in forming a sakinah family, and infidelity. Then it can be understood that the effect of using dating applications for married couples according to the Islamic family perspective is to make married couples rarely or even never take the time to discuss domestic life, there is no sense of responsibility between husband and wife to maintain family harmony, and away from religion that can plunge a person into bad deeds. While preventive efforts that can be done on married dating application users include: maintaining communication, maintaining family harmony, being open to each other, having the principle of deliberation, and forgiving each other. It can be understood that the preventive efforts that can be done on the dating application users in accordance with Islamic Family Psychology, namely: maintaining good communication, building a good understanding between married couples, suitability in creating a sense of security and comfort that exists in the domestic environment, and a sense of reciprocity between couples in self-openness.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search