Eka Susylawati
Jurusan Syariah STAIN Pamekasan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan Eka Susylawati
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 11 No. 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v11i2.1042

Abstract

Pengangkatan anak merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum tersebut adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Hingga saat ini di Indonesia dalam perkara permohonan anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam masih mengenal dualisme bidang peradilan yaitu  Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dalam mengadili dan memutus kedua lembaga peradilan tersebut mempunyai perbedaan dasar hukum yaitu Pengadilan Agama mendasarkan pada hukum Islam sedangkan Pengadilan Negeri mendasarkan pada hukum Barat. Dengan demikian  asas personalitas keislaman dalam perkara permohonan pengangkatan anak belum sepenuhnya berlaku karena orang yang beragama Islam masih dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.  Realita ini juga berlaku di Pamekasan dimana masyarakat lebih familier mengajukan ke Pengadilan Negeri.
SENGKETA KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PERKARA WARIS AKIBAT ADANYA PILIHAN HUKUM Eka Susylawati
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 1 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i1.2554

Abstract

Hukum waris sebagai  bagian dari hukum perdata, memberikan kebebasan  kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih hukum waris apakah yang dirasa cocok dan adil. Salah satu aturan yang mengatur perihal pilihan hukum dalam bidang hukum waris adalah  Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa pihak-pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan, apakah hukum waris Islam, adat atau Barat. Persoalannya, hukum waris Islam menurut Undang-Undang tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama, dan hukum waris adat/Barat menjadi kewenangan pengadilan negeri. Sengketa kewenangan dapat terjadi jika dalam suatu sengketa waris terdapat pihak yang memilih hukum waris Islam dan sebagian yang lain memilih hukum waris adat/ Barat.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILARANG Eka Susylawati
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 2 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i2.2607

Abstract

The Law Number 5 of 19991 abaut Monopoly practice and unfair bussines competition is one legal refor claims. It is hoped to be able to regulate a good bussines to build a fair competition. Beside “forbidden commitments” form, the law also regulate “forbidden activities”. The kinds of  forbidden activities are monopoly, monopsony, marketing segment control and conspiracy. In practice, the law enforcement cannot go smoothly because of multi interpretation definition of forbidden activities and bussiness competition control commission (KPPU). KPPU can only give administrative sanction. While the penal, civil law and appeal effort should be through the court. The other problem is related to the small number of KPPU members when compared to the number of bussinesses that must be controlled and spead through out Indonesia.