Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Frendly Albertus
Unknown Affiliation
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SOSIOLOGI KOMUNIKASI DALAM MEDIA INFORMASI Frendly Albertus
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 37, No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.321 KB) | DOI: 10.31293/ddk.v37i2.3165

Abstract

Communication is the delivery of messages between human effort. These efforts are done directly and some are using the media. Who uses the term media called mediated communication. Mediated communication in the sense that the mass media can be viewed from two perspectives, that is communication and sociology. From the point of such communication is communication using mass media, such as newspapers, radio, television and film, including books. Meanwhile, from the perspective of sociology, mass communication is a communication addressed to the masses,  suchas aspeechbefore the masses. Thus including book, because the book is addressed to the masses, the many people who took an interest and need. Along with developments led to more extensive coverage of mass communication, including books. Because the books are intended for the masses. Moreover, the books contained in the library is obviously intended for students and other campus academic community to meet a variety ofneeds.
Mengelola Konflik Sumberdaya Alam Dengan Hukum Adat Frendly Albertus
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v1i2.2860

Abstract

Resolusi konflik pada pengelolaan sumber daya alam dianggap berdasar kepadapranata adat ketika suatu konflik diselesaikan melalui sistem peradilan adat didalamsebuah forum dengan menerapkan norma-norma adat. Pemerintah, masyarakat hukumadat, dan pihak swasta harus serius dalam memberdayakan lembaga-lembaga adat.Keseriusan pemerintah terhadap pengakuan institusi adat diuraikan dalam undangundang.Keseriusan masyarakat hukum adat ditunjukkan dengan menerima secara kritisdan hati-hati dalam berbagai nilai baru yang baik untuk memperkuat kehidupan sosialmasyarakat selanjutnya. Posisi dan status anggota masyarakat adat tidak hanya sebagaipenerima pasif budaya lokal, tetapi juga sebagai aktor, pencipta, dan agen inovator darilembaga adat. Anggota masyarakat hukum adat sebagai subjek aktif melakukan inovasidan revitalisasi dari lembaga adat agar dapat menyesuaikan dengan perkembanganzaman. Keseriusan pihak swasta diwujudkan dalam bentuk kesediaan untukberkonsultasi dengan masyarakat hukum adat untuk memahami perasaan hati dankesediaan anggota masyarakat hukum adat.
Co-Authors