Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Asy-Syari'ah Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah
Ateng Ruhendi
UIN SUnan Gunung Djati Bandung
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
THE CONCEPT OF JUSTICE IN QUR’AN AND HADITH Aden Rosadi; Syahrul Anwar; Ateng Ruhendi
Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i1.9520

Abstract

Abstract: This paper tries to explain about the concept of justice both contained in al-Qur’an and hadith. As part of the implementation of Islamic law and the subsystem of national law, the role and position of the (Islamic) judiciary is very strategic and significant. The existence and position of the principles of justice not only lies in the theoretical development through academic studies, but also practically can provide its own color in the implementation of Islamic law in Indonesia. The implementation of the judicial principles is not only a normative individual obligation, but also a collective obligation involving both academics, legal practitioners and the government. Theoretically and practically, the principles of justice embodied in Qur’an and Hadith greatly affect the course of law and justice enforcement through religious court in Indonesia.Abstrak: Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang konsep keadilan baik yang tertuang dalam Alquran maupun hadits. Sebagai bagian dari implementasi hukum Islam dan subsistem hukum nasional, peran dan kedudukan lembaga peradilan (Islam) sangat strategis dan signifikan. Keberadaan dan kedudukan asas keadilan tidak hanya terletak pada perkembangan teoritis melalui kajian akademis, tetapi juga secara praktis dapat memberi­kan warna tersendiri dalam penyelenggaraan syariat Islam di Indonesia. Pelaksanaan prinsip kehakiman bukan hanya kewajiban normatif individu, tetapi juga kewajiban kolektif yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah. Secara teoritis dan praktis, prinsip keadilan yang terkandung dalam Alquran dan Hadits sangat mempengaruhi perjalanan dan implementasi keadilan di Indonesia dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.
PELAKSANAAN PENENTUAN NISHAB ZAKAT PROFESI PNS MENURUT FATWA MUI NO. 3 TAHUN 2003 DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS Verina Salisa Azhara; Ateng Ruhendi
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 7, No 2 (2020): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v7i2.13513

Abstract

Salah satu profesi umat muslim di Indonesia saat ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), penghasilan mereka merupakan salah satu subjek zakat yang disebut zakat profesi, dan setiap zakat dikeluarkan apabila telah mencapai nishab. Majelis Ulama Indonesia mengatur zakat profesi dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Ciamis merupakan salah satu contoh kota kabupaten yang menerapkan peraturan tersebut. Namun Kementerian Agama Kab. Ciamis mengambil zakat profesi setiap bulan dari semua golongan PNS, meskipun sebagian penghasilan PNS golongan tertentu belum mencapai nishab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis dalam penentuan nishab zakat profesi PNS yang ditinjau oleh Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ketentuan nishab zakat profesi PNS yang diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak sepenuhnya mengikuti regulasi yang dijadikan patokan seluruh instansi di Kab. Ciamis, baik Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 maupun Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017. 2) Pelaksanaan zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak selaras dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 sebab zakat dikenakan kepada semua golongan PNS, zakat diambil dari penghasilan kotor, serta zakat dikeluarkan meskipun belum mencapai waktu haul.
Co-Authors Aden Rosadi Syahrul Anwar Verina Salisa Azhara