Articles
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN STATUS BANDARA FRANS KAISIEPO BIAK SEBAGAI BANDARA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Lobubun, Muslim]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.206 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v1i1.9
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan atau mengembalikan status keberadaan Bandar Udara Frans Kaisepo Biak menjadi Bandar udara bertaraf Internasional, sebagaimana sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Biak Numfor.Kemudian data ini di kumpulkan melalui metode wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan regulasi mengatur tentang keberadaan Bandar udara Frans kaisepo Biak. Era otonomi khusus Papua, ada kemungkinan bahwa terbentur dengan gantirugi pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat dan belum ada kesepakatan beberapa marga yang menganggap sebagai pemilik tanah adat dimana berdirinya Bandar Udara Frans kaisepo.Termasuk kesadaran masyarakat yang kurang dalam memlihara dan menjaga Bandar Udara Frans kaisepo sebagai asset daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2001 (Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan.]]>
<![CDATA[Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional ]]>
<![CDATA[Muslim Lobubun]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren ]]>
Publisher : <![CDATA[PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46924/jihk.v1i1.117
<![CDATA[This study aims to identify the existence of Biak’s Frans Kaisepo Airport as an international airport. This research was conducted in Biak Numfor Regency. The data was collected through the interview method and then analyzed through descriptive and qualitative analysis. This study shows that the existence of a Regional Regulation (Perda) regulates the existence of the Airport. In the era of Papua's special autonomy, there is a possibility that there will be government compensation for the rights of indigenous peoples and there is no agreement between several clans who consider the customary land owners where the Airport was established, including the lack of public awareness in maintaining and protecting the Airport as a regional asset in increasing Regional Original Income (PAD), as well as efforts to improve community welfare based on the mandate of Law Number 1 of 2001 (Special Autonomy for Papua Province) and Law Number 1 of 2009 concerning Aviation.]]>
<![CDATA[Peran dan Fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Biak Kelas IIB ]]>
<![CDATA[Iryana Anwar]]>;
<![CDATA[Muslim Lobubun]]>
<![CDATA[ Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 4 Issue 2 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.308 KB)
|
DOI: 10.24090/volksgeist.v4i2.5184
<![CDATA[This study aims to examine the role and function of the legal aid post (Posbakum) at Biak’s Religious Court Class IIB according to the the national supreme court decree Number 1 of 2014. This study took place at Biak’s Religious Court. The study used an empirical juridical approach. Data were collected through field observations and interviews with research respondents. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results showed that the implementation of the legal aid post at Biak’s Religious Court in providing services for the poor in general had been carried out very well according to the national supreme court decree Number 1 of 2014, but the community still had difficulties because of the unavailability of direct assistance by officers. it is feared that those who receive legal services will fall into the category of those who are financially able to pay for an advocate given that there are no regulations that stipulate the restriction or criteria for people who are financially incapable of paying for advocate services. This research is expected to provide information for the people of Biak in particular, and people outside Biak in general regarding the benefits of legal aid services for the lower-class community.]]>
<![CDATA[The Impact of The Special General Election Judiciary on The Authority of The Constitutional Court ]]>
<![CDATA[Lobubun, Muslim]]>;
<![CDATA[Anwar, Iryana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 2 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Proklamasi 45 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.104 KB)
|
DOI: 10.30588/jhcj.v2i2.1372
<![CDATA[This study aims to analyze the establishment of a special general election Judiciary and to analyze if the special Judiciary can take over the constitutional court’s authority in handling the electoral disputes without going through changes to Article 24-C of the 1945 Constitution especially paragraph 1. The approach applied in order to answer the problems and objectives of this research was a normative juridical approach. This study employed several approaches to legal issues including the Statutory Approach, the Conceptual Approach, and the Historical Approach. The results of this study explain that although it has been mandated in Article 157 paragraph (1-2) of Law No. 10 of 2016 on a special general election Judiciary. However, the constitutional court’s authority is still well-maintained until the 2024 general elections or amendments to Article 24-C to such an extent that it concerns electoral disputes. The constitutional authority cannot be transferred immediately to the Special Courts according to Articles 156 and 157 of Law No. 10 of 2016 because there is no amendment to Article 24-C. Therefore, the constitutional court’s authority is still well-maintained until the special court is regulated by a special law.]]>
<![CDATA[Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Lobubun, Muslim]]>;
<![CDATA[Raharusun, Yohanis Anthon]]>;
<![CDATA[Anwar, Iryana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.294-322
<![CDATA[Perubahan berbagai perundang-undangan pemerintahan daerah tidak diikuti oleh perubahan berbagai perundang-undangan sektoral yang menyebabkan terjadi inkonsisten ketentuan undang-undang sektoral dan daerah. Permasalahan inkonsistensi aturan undang-undang dalam pelaksanaan kepemerintahan di daerah sebagai konsekuensi dari perubahan bentuk, model, dan pola format kebijakan hukum era reformasi. Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk Inkonsistensi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana sumber data sekunder digunakan dalam menganalisis fokus penelitian yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk menata perundang-undangan pemerintahan daerah, yang tidak diikuti berubahnya ketentuan undang-undang sectoral menyebabkan terjadi tumpang tindih kewenangan pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan administrasi kepemerintahan di daerah diantaranya : 1) inkonsistensi kewenangan perundang-undangan sektoral dan Pemerintahan 2) inkonsistensi perundang-undangan dan implementasinya 3) inkonsistensi pendanaan / pembiayiaan 4) inkonsistensi penegakan hukum, dan 5) inkonsistensi pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali (identifikasi), evaluasi dan harmonisasi perundang-undangan sektoral agar sejalan dengan undang-undang pemerintahan daerah. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan antara Pusat dan Daerah.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan Kekerasan Seksual, Perundungan (Bullying) dan Intoleran ]]>
<![CDATA[Lobubun , Muslim]]>;
<![CDATA[Arif Apriadi]]>;
<![CDATA[Aas Permadani]]>
<![CDATA[ Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 1 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UPPM STIH Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i1.223
<![CDATA[Dunia Pendidikan sekarang menjadi perhatian karena hampir disetiap lingkungan Pendidikan terjadi kasus kekerasan seksual, bullying dan intoleransi tujuan pengabdian ini adalah memberikan edukasi kepada siswa serta mahasiswa tentang bahaya serta pencegahan tiga dosa besar di lingkungan Pendidikan. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode sosialisasn dan tanya jawab sehingga segenap pelajar dapat memahami pencegahan tiga dosa dalam dunia Pendidikan. Hasil pengabdian menemukan mahasiswa baru mengetahui Satgas yang wajib dibentuk oleh tiap kampus dalam penanganan tiga dosa tersebut. Selain itu melalui penyuluhan ini seluruh pelajar mulai memahami alur dan mekanisme pelaporan apabila terjadi tindakan kekerasan seksual, bullying dan intoleransi.]]>
<![CDATA[A Hybrid Model for Resolving Customary Land Disputes in Papua’s Indigenous Communities ]]>
<![CDATA[Wutwensa, Bruri Marwano]]>;
<![CDATA[Lobubun, Muslim]]>;
<![CDATA[Rato, Dominikus]]>;
<![CDATA[Anggono, Bayu Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren ]]>
Publisher : <![CDATA[PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46924/jihk.v6i2.231
<![CDATA[This study examines customary land disputes among indigenous communities in Papua, focusing on the alignment of existing legal mechanisms with the justice values held by these communities. Employing a normative legal approach and socio-legal analysis, this research explores the philosophical, cultural, and legal dimensions of the land, emphasizing its communal and spiritual significance. Findings reveal that Indonesia’s formal legal framework, grounded in individual ownership and state-centric policies, often overlooks indigenous rights, causing unresolved conflicts and cultural disenfranchisement. The research proposes a hybrid dispute resolution model integrating customary practices with state recognition, including specialized customary land tribunals and mandatory consultation processes. This model seeks to bridge the gap between formal and customary laws, promoting equitable dispute resolution and safeguarding the cultural heritage of Papua’s indigenous communities. Recommendations aim to enhance legal recognition and foster sustainable land management in Papua.]]>
<![CDATA[Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur ]]>
<![CDATA[Lobubun , Muslim]]>;
<![CDATA[Rara Indah Rahma Sari]]>;
<![CDATA[Arif Rifaldi]]>
<![CDATA[ Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 2 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UPPM STIH Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.278
<![CDATA[Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan literasi digital berbasis hukum bagi masyarakat pesisir di Biak Timur sebagai implementasi Pasal 31 UUD 1945. Kegiatan dilaksanakan melalui metode workshop, penyuluhan hukum, dan pendampingan penggunaan teknologi digital. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap etika digital, akses informasi hukum, serta kesadaran akan hak dan kewajiban hukum di ruang digital.]]>
<![CDATA[A Hybrid Model for Resolving Customary Land Disputes in Papua’s Indigenous Communities ]]>
<![CDATA[Lobubun, Muslim]]>;
<![CDATA[Rato, Dominikus]]>;
<![CDATA[Anggono, Bayu Dwi]]>;
<![CDATA[Wutwensa, Bruri Marwano]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren ]]>
Publisher : <![CDATA[PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46924/jihk.v6i2.231
<![CDATA[This study examines customary land disputes among indigenous communities in Papua, focusing on the alignment of existing legal mechanisms with the justice values held by these communities. Employing a normative legal approach and socio-legal analysis, this research explores the philosophical, cultural, and legal dimensions of the land, emphasizing its communal and spiritual significance. Findings reveal that Indonesia’s formal legal framework, grounded in individual ownership and state-centric policies, often overlooks indigenous rights, causing unresolved conflicts and cultural disenfranchisement. The research proposes a hybrid dispute resolution model integrating customary practices with state recognition, including specialized customary land tribunals and mandatory consultation processes. This model seeks to bridge the gap between formal and customary laws, promoting equitable dispute resolution and safeguarding the cultural heritage of Papua’s indigenous communities. Recommendations aim to enhance legal recognition and foster sustainable land management in Papua.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan Kekerasan Seksual, Perundungan (Bullying) dan Intoleran ]]>
<![CDATA[Lobubun , Muslim]]>;
<![CDATA[Arif Apriadi]]>;
<![CDATA[Aas Permadani]]>
<![CDATA[ Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 1 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UPPM STIH Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i1.223
<![CDATA[Dunia Pendidikan sekarang menjadi perhatian karena hampir disetiap lingkungan Pendidikan terjadi kasus kekerasan seksual, bullying dan intoleransi tujuan pengabdian ini adalah memberikan edukasi kepada siswa serta mahasiswa tentang bahaya serta pencegahan tiga dosa besar di lingkungan Pendidikan. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode sosialisasn dan tanya jawab sehingga segenap pelajar dapat memahami pencegahan tiga dosa dalam dunia Pendidikan. Hasil pengabdian menemukan mahasiswa baru mengetahui Satgas yang wajib dibentuk oleh tiap kampus dalam penanganan tiga dosa tersebut. Selain itu melalui penyuluhan ini seluruh pelajar mulai memahami alur dan mekanisme pelaporan apabila terjadi tindakan kekerasan seksual, bullying dan intoleransi.]]>
