Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Caraka Justitia
Muslim Lobubun
Universitas Cenderawasih
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
UPAYA PENINGKATAN STATUS BANDARA FRANS KAISIEPO BIAK SEBAGAI BANDARA INTERNASIONAL Lobubun, Muslim
Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.206 KB) | DOI: 10.46924/jihk.v1i1.9

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan atau mengembalikan status keberadaan Bandar Udara Frans Kaisepo Biak menjadi Bandar udara bertaraf Internasional, sebagaimana sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Biak Numfor.Kemudian data ini di kumpulkan melalui metode wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan regulasi mengatur tentang keberadaan Bandar udara Frans kaisepo Biak. Era otonomi khusus Papua, ada kemungkinan bahwa terbentur dengan gantirugi pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat dan belum ada kesepakatan beberapa marga yang menganggap sebagai pemilik tanah adat dimana berdirinya Bandar Udara Frans kaisepo.Termasuk kesadaran masyarakat yang kurang dalam memlihara dan menjaga Bandar Udara Frans kaisepo sebagai asset daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2001 (Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan.
The Impact of The Special General Election Judiciary on The Authority of The Constitutional Court Lobubun, Muslim; Anwar, Iryana
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.104 KB) | DOI: 10.30588/jhcj.v2i2.1372

Abstract

This study aims to analyze the establishment of a special general election Judiciary and to analyze if the special Judiciary can take over the constitutional court’s authority in handling the electoral disputes without going through changes to Article 24-C of the 1945 Constitution especially paragraph 1. The approach applied in order to answer the problems and objectives of this research was a normative juridical approach. This study employed several approaches to legal issues including the Statutory Approach, the Conceptual Approach, and the Historical Approach. The results of this study explain that although it has been mandated in Article 157 paragraph (1-2) of Law No. 10 of 2016 on a special general election Judiciary. However, the constitutional court’s authority is still well-maintained until the 2024 general elections or amendments to Article 24-C to such an extent that it concerns electoral disputes. The constitutional authority cannot be transferred immediately to the Special Courts according to Articles 156 and 157 of Law No. 10 of 2016 because there is no amendment to Article 24-C. Therefore, the constitutional court’s authority is still well-maintained until the special court is regulated by a special law.
Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia Lobubun, Muslim; Raharusun, Yohanis Anthon; Anwar, Iryana
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i2.294-322

Abstract

Perubahan berbagai perundang-undangan pemerintahan daerah tidak diikuti oleh perubahan berbagai perundang-undangan sektoral yang menyebabkan terjadi inkonsisten ketentuan undang-undang sektoral dan daerah. Permasalahan inkonsistensi aturan undang-undang dalam pelaksanaan kepemerintahan di daerah sebagai konsekuensi dari perubahan bentuk, model, dan pola format kebijakan hukum era reformasi. Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk Inkonsistensi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana sumber data sekunder digunakan dalam menganalisis fokus penelitian yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk menata perundang-undangan pemerintahan daerah, yang tidak diikuti berubahnya ketentuan undang-undang sectoral menyebabkan terjadi tumpang tindih kewenangan pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan administrasi kepemerintahan di daerah diantaranya : 1) inkonsistensi kewenangan perundang-undangan sektoral dan Pemerintahan 2) inkonsistensi perundang-undangan dan implementasinya 3) inkonsistensi pendanaan / pembiayiaan 4) inkonsistensi penegakan hukum, dan 5) inkonsistensi pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali (identifikasi), evaluasi dan harmonisasi perundang-undangan sektoral agar sejalan dengan undang-undang pemerintahan daerah. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan antara Pusat dan Daerah.
A Hybrid Model for Resolving Customary Land Disputes in Papua’s Indigenous Communities Wutwensa, Bruri Marwano; Lobubun, Muslim; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.231

Abstract

This study examines customary land disputes among indigenous communities in Papua, focusing on the alignment of existing legal mechanisms with the justice values held by these communities. Employing a normative legal approach and socio-legal analysis, this research explores the philosophical, cultural, and legal dimensions of the land, emphasizing its communal and spiritual significance. Findings reveal that Indonesia’s formal legal framework, grounded in individual ownership and state-centric policies, often overlooks indigenous rights, causing unresolved conflicts and cultural disenfranchisement. The research proposes a hybrid dispute resolution model integrating customary practices with state recognition, including specialized customary land tribunals and mandatory consultation processes. This model seeks to bridge the gap between formal and customary laws, promoting equitable dispute resolution and safeguarding the cultural heritage of Papua’s indigenous communities. Recommendations aim to enhance legal recognition and foster sustainable land management in Papua.
A Hybrid Model for Resolving Customary Land Disputes in Papua’s Indigenous Communities Lobubun, Muslim; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi; Wutwensa, Bruri Marwano
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.231

Abstract

This study examines customary land disputes among indigenous communities in Papua, focusing on the alignment of existing legal mechanisms with the justice values held by these communities. Employing a normative legal approach and socio-legal analysis, this research explores the philosophical, cultural, and legal dimensions of the land, emphasizing its communal and spiritual significance. Findings reveal that Indonesia’s formal legal framework, grounded in individual ownership and state-centric policies, often overlooks indigenous rights, causing unresolved conflicts and cultural disenfranchisement. The research proposes a hybrid dispute resolution model integrating customary practices with state recognition, including specialized customary land tribunals and mandatory consultation processes. This model seeks to bridge the gap between formal and customary laws, promoting equitable dispute resolution and safeguarding the cultural heritage of Papua’s indigenous communities. Recommendations aim to enhance legal recognition and foster sustainable land management in Papua.
Co-Authors Anwar, Iryana Bayu Dwi Anggono Dominikus Rato Raharusun, Yohanis Anthon Wutwensa, Bruri Marwano