Garuda - Garba Rujukan Digital

WEWENANG AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPK) MENGUNGKAP KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SULAWESI SELATAN Anwar, Iryana
Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Penelitian ini bertujuan megetahui, hubungan kewenangan kerja antara Auditor BPKP provinsi Sulawesi Selatan dengan Institusi kepolisian Polda Sulawesi selatan, kedudukan hukum hasil audit auditor BPKP dihubungkan dengan alat bukti dalam hukum acara pidana, serta kendala dalam pelaksanaan audit auditor BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder yaitu, bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan untuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepada penyidik Institusi kepolisian Daerah Sulawesi selatan, dan Auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001, yang mengatur bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Kejaksaan sebagai pemegang wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan erhadap kasus tindak pidana korupsi yang membangun kerjasama dengan BPKP. We wenang kerja antara Auditor BPKP perwakilan Provinsi Sul-sel dan Institusi Kaepolisian Daerah Sul-sel hanya berdasarkan permintaan bantuan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang dilandasi dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) diantara Institusi Polri dan BPKP, sehingga disimpulkan BPKP perwakilan Sulawesi Selatan memang memiliki peranan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi namun kewenangan yang dimiliki BPKP hanya berdasar pada hubungan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dan atau perekonomian negara diwilayah hukum Polda sul-sel, dimana apabila laporan hasil audit dari auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan sudah terdapat kerugian negara maka Penyidik Polri Polda meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan, namun apabila laporan hasil audit yang diterbitkan Auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan tidak ada kerugian Negara maka penyelidikan akan dihentikan dengan kesimpulan bukan merupakan tindak pidana korupsi.

The Impact of The Special General Election Judiciary on The Authority of The Constitutional Court Lobubun, Muslim; Anwar, Iryana
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

This study aims to analyze the establishment of a special general election Judiciary and to analyze if the special Judiciary can take over the constitutional court’s authority in handling the electoral disputes without going through changes to Article 24-C of the 1945 Constitution especially paragraph 1. The approach applied in order to answer the problems and objectives of this research was a normative juridical approach. This study employed several approaches to legal issues including the Statutory Approach, the Conceptual Approach, and the Historical Approach. The results of this study explain that although it has been mandated in Article 157 paragraph (1-2) of Law No. 10 of 2016 on a special general election Judiciary. However, the constitutional court’s authority is still well-maintained until the 2024 general elections or amendments to Article 24-C to such an extent that it concerns electoral disputes. The constitutional authority cannot be transferred immediately to the Special Courts according to Articles 156 and 157 of Law No. 10 of 2016 because there is no amendment to Article 24-C. Therefore, the constitutional court’s authority is still well-maintained until the special court is regulated by a special law.

Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional Anwar, Iryana; Rato, Dominikus; Ar Rasyid, Yanuriansyah
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i1.5183

Penelitian ini mengkaji pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepentingan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan dan mengkaji apakah kepentingan politik tersebut dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan politik dapat diterima sepanjang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, diimbangi dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan publik, serta diarahkan untuk mewujudkan tujuan hukum. Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan pembentukan hukum nasional

Program Peningkatan Kompetensi Anggota UKM Peradilan Semu Anwar, Iryana
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1 No 1 (2023): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Peradilan Semu adalah sebuah organisasi di bawah STIH Biak Papua yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa/anggota UKM dalam pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui kegiatan di luar kelas, seperti diskusi, seminar, dan aktivitas lainnya. Artikel ini memberikan gambaran singkat tentang kegiatan UKM Peradilan Semu di lingkungan STIH Biak Papua terkait dengan peradilan semu. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dibuka oleh moderator dan dilanjutkan dengan diskusi dan ceramah yang dipandu oleh narasumber terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola informasi seputar perkembangan hukum terkini. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menghasilkan praktisi dan akademisi yang kompeten di masa depan. Dalam hal ini, kegiatan UKM Peradilan Semu dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan di bidang hukum.

Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia Lobubun, Muslim; Raharusun, Yohanis Anthon; Anwar, Iryana
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i2.294-322

Perubahan berbagai perundang-undangan pemerintahan daerah tidak diikuti oleh perubahan berbagai perundang-undangan sektoral yang menyebabkan terjadi inkonsisten ketentuan undang-undang sektoral dan daerah. Permasalahan inkonsistensi aturan undang-undang dalam pelaksanaan kepemerintahan di daerah sebagai konsekuensi dari perubahan bentuk, model, dan pola format kebijakan hukum era reformasi. Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk Inkonsistensi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana sumber data sekunder digunakan dalam menganalisis fokus penelitian yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk menata perundang-undangan pemerintahan daerah, yang tidak diikuti berubahnya ketentuan undang-undang sectoral menyebabkan terjadi tumpang tindih kewenangan pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan administrasi kepemerintahan di daerah diantaranya : 1) inkonsistensi kewenangan perundang-undangan sektoral dan Pemerintahan 2) inkonsistensi perundang-undangan dan implementasinya 3) inkonsistensi pendanaan / pembiayiaan 4) inkonsistensi penegakan hukum, dan 5) inkonsistensi pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali (identifikasi), evaluasi dan harmonisasi perundang-undangan sektoral agar sejalan dengan undang-undang pemerintahan daerah. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan antara Pusat dan Daerah.

Restorative Approaches to Managing Children in Conflict with the Law Anwar, Iryana; Prihatmini, Sapti; Azizah, Ainul; Suarda, I Gede Widhiana
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i1.193

This study investigates the regulation of action sanctions through a restorative approach for children in conflict with the law (ABH) within the juvenile criminal justice system in Indonesia. The objective is to analyze the alignment of these regulations with the principles of child protection and restorative justice. Utilizing a normative juridical method that incorporates statutory and conceptual approaches, the findings indicate that Article 82 of the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA Law) embodies a restorative justice approach, striving to balance community protection with the rehabilitation of ABH. However, the implementation is suboptimal, and many ABH continue to receive prison sentences. This suggests that the principles of the best interests of the child, the right to development, and respect for children’s views have not been adequately upheld. There is a need for further refinement of action sanctions to better align with restorative justice and address the needs of ABH.

Penguatan Pemahaman Bagi Siswa SMA Negeri 1 Biak Terkait Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Anwar, Iryana; Kmur, Erikson; Nurafni
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 1 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta penguatan kepada siswa sekolah menegah atas (SMA) Negeri 1 Biak Numfor terkait pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan berupa ceramah secara terstruktur dan sistematis serta tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini ditemukan factor yang mempengaruhi terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur diantaranya adalah factor keluarga, sekolah, lingkungan dan diri sendiri. Selain itu Upaya preventif yang telah dilakukan diantaranya adalah Penyuluhan tentang Peraturan Lalu Lintas dan Konsekuensi Hukum serta memberikan simulasi keselamatan berkendara dan memberikan edukasi

The Urgency of Implementing the Insolvency Test in Bankruptcy Cases in Indonesia Lembang , Nisrawanty; Anwar, Iryana
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.219

The process of resolving bankruptcy cases in Indonesia, which only determines two simple requirements for debtors to be declared bankrupt as stipulated in the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004, has resulted in many cases of debtors still in a solvent state but declared bankrupt. This research focuses on the urgency of applying the insolvency test to bankruptcy cases in Indonesia, with the aim of knowing how the urgency of applying the insolvency test in Indonesia, and also knowing how judges apply the concept of the insolvency test even though the insolvency test has not been regulated in the bankruptcy provisions in Indonesia. Normative research using a conceptual approach, and a case approach results in a conclusion that the bankruptcy of a debtor who is still solvent is something that is not in accordance with the principles of bankruptcy. Therefore, it is necessary to have an insolvency test instrument to assess the solvency of the debtor. In addition, this research also found several cases where the panel of judges applied the concept of insolvency test in considering the case being handled.

Program Peningkatan Kompetensi Anggota UKM Peradilan Semu Anwar, Iryana
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1 No 1 (2023): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v1i1.169

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Peradilan Semu adalah sebuah organisasi di bawah STIH Biak Papua yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa/anggota UKM dalam pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui kegiatan di luar kelas, seperti diskusi, seminar, dan aktivitas lainnya. Artikel ini memberikan gambaran singkat tentang kegiatan UKM Peradilan Semu di lingkungan STIH Biak Papua terkait dengan peradilan semu. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dibuka oleh moderator dan dilanjutkan dengan diskusi dan ceramah yang dipandu oleh narasumber terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola informasi seputar perkembangan hukum terkini. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menghasilkan praktisi dan akademisi yang kompeten di masa depan. Dalam hal ini, kegiatan UKM Peradilan Semu dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan di bidang hukum.

Penguatan Pemahaman Bagi Siswa SMA Negeri 1 Biak Terkait Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Anwar, Iryana; Kmur, Erikson; Nurafni
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 1 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i1.222

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta penguatan kepada siswa sekolah menegah atas (SMA) Negeri 1 Biak Numfor terkait pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan berupa ceramah secara terstruktur dan sistematis serta tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini ditemukan factor yang mempengaruhi terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur diantaranya adalah factor keluarga, sekolah, lingkungan dan diri sendiri. Selain itu Upaya preventif yang telah dilakukan diantaranya adalah Penyuluhan tentang Peraturan Lalu Lintas dan Konsekuensi Hukum serta memberikan simulasi keselamatan berkendara dan memberikan edukasi

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search