Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tribakti: jurnal pemikiran keIslaman Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Sheila Fakhria
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
MADZHAB HUKUM ISLAM Sheila Fakhria
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 26 No. 1 (2015): Jurnal Tribakti
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v26i1.214

Abstract

The school of law are determined by law and the period of time so that by jurists make legal interpretation based on the time and place. So at this time jurists are always reviewing the law that is based on the presence or emergence of various schools in the philosophy of law shows the struggle of ideas will not cease in the field of law. Similarly, the existence of Islamic law in a society that seeks to be grouped according typology of existing law schools in the philosophy of law.
Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan Sheila Fakhria
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2018): Legitima : Jurnal Keluarga Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (818.167 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v1i1.648

Abstract

Hukum keluarga merupakan hukum yang menyangkut di dalamnya banyak hak perempuan. Indonesia berupaya mewujudkan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam aturan tentang perkawinan. Namun, tetap saja banyak hal yang masih bisa dikiritisi oleh para pemikir tentang keselarasan undang-undang dengan realita yang berkembang pada masyarakat. Hak pasca perceraian merupakan upaya memberdayakan harkat dan martabat perempuan. Namun, mengenai hak-hak pasca perceraian khususnya hak financial bagi perempuan masih menjadi problematika atas ketidakseimbangan kuantitas hak yang diperoleh ketika istri bercerai atas kehendaknya atau kehendak suaminya. Regulasi yang memberikan ketentuan berbeda serta kewenangan hakim dalam memustuskan perkara juga ikut andil dalam menentukan terjaminnya hak perempuan pasca perceraian.
Hak Perempuan Dan Hukum Keluarga Islam : Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dan KHI Sheila Fakhria
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.201 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1200

Abstract

Tulisan ini akan membahas tentang gambaran tentang hak-hak perempuan dalam undang-undang keluarga islam yang ada di Indonesia yang telah dirumuskan semenjak kemerdekaan Indonesia dan pembaruannya yang dilakukan hingga saat ini. Tulisan ini juga mengkaji pasal-pasal yang telah memberikan upaya untuk menjamin hak-hak perempuan dalam keluarga. Dan juga pasal yang dianggap diskriminatif juga diuraikan yang dilanjutkan dengan kritik bahwa hukum keluarga (baik perkawinan maupun kewarisan) merupakan hukum yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan masih diangap mengandung unsur ibadah yang berimplikasi tidak hanya hubungan antar manusia tetapi juga pada Tuhan. Sehingga masyarakat Muslim masih belum bisa meninggalkan tradisi perkawinan yang ada dalam Hukum Islam (teks agama, fikih, dan lain lain). Hal ini membuat para pihak memperdebatkan penafsiran baik secara tekstual maupun kontekstual terhadap teks yang mengatur hukum keluarga. Pembacaan aturan yang lebih bernuansa kesetaraan harus mendapatkan dukungan dari para pihak khususnya lembaga dan pejabat yang berwenang seperti Hakim, KUA dan Penghulu yang merupakan tonggak utama yang diharapkan memiliki kesadaran gender dan menkontektualisakan aturan agar lebih menjamin tidak adanya ketimpangan gender dalam hukum keluarga.
Kafa’ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii Dina Ameliana; Sheila Fakhria
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2022): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.847 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v4i2.2565

Abstract

Islam menetapkan kafaah sebagai salah satu barometer pernikahan yang ditentukan sebagai syarat lazim dalam pernikahan. Dalam artian, suatu pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang tidak memenuhi kriteria kafaah, maka pernikahan dihukumi sah. Problematika muncul ketika hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak wali apabila muncul ketidaksetujuan karena adanya pernikahan yang tidak kafaah. Penetapan ini oleh Imam Syafii diorientasikan demi terciptanya kemaslahatan bersama yaitu menghindari munculnya kecacatan sekaligus menghindari adanya perpecahan dalam keluarga. Penelitian ini merupakan library research, yang bertujuan untuk menguraikan tentang urgensi kafaah sebagai barometer pernikahan dalam pandangan Imam Syafii dan menjelaskan tentang bagaimana persetujuan wali serta calon mempelai perempuan terhadap kriteria kafaah sebagai keabsahan pernikahan di mata hukum. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kafaah memang menjadi unsur penting sebelum dilakukanya sebuah pernikahan akan tetapi semua unsur kafaah tersebut tidak berlaku ketika calon suami dan calon istri saling ridha.
PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK ANAK: TELAAH IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN HAK ASUH ANAK Sheila Fakhria
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 3, No 3 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i3.7227

Abstract

The study of child protection in Islam remains an interesting topic in several family law studies. This is because there are several views of scholars and judges related to children's rights such as child custody, inheritance, protection of orphans out of wedlock and so on. This paper discusses the judge's ijtihad in determining child custody in religious court decisions to fulfill children's rights. This paper will focus on analyzing of five court decisions and the judge's legal arguments. This study uses a juridical-normative approach by focusing on the enforcement of provisions related to children's rights and the principle of the best interests of children on the judge's legal attitudes and arguments. The author finds at least two types of arguments used by judges in cases related to lineage and children's rights: legal reasons based on legal-maslahah and maslaḥah sosial based.
MADZHAB HUKUM ISLAM Sheila Fakhria
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 26 No. 1 (2015): Jurnal Tribakti
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v26i1.214

Abstract

The school of law are determined by law and the period of time so that by jurists make legal interpretation based on the time and place. So at this time jurists are always reviewing the law that is based on the presence or emergence of various schools in the philosophy of law shows the struggle of ideas will not cease in the field of law. Similarly, the existence of Islamic law in a society that seeks to be grouped according typology of existing law schools in the philosophy of law.
The Indigenous Idea of Gender Equality: Husband-Wife Relationship in the Manuscript of Adābul Mu’āsyarah Sheila Fakhria; Moh. Sholeh Afyuddin; Muhammad Nazir Alias
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 22, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/juris.v22i2.9475

Abstract

Literacy in pesantren still places women as the second class, especially in the study of women's fiqh or husband-wife relations. This phenomenon has attracted researchers to conduct research on one of the books by Nusantara scholars used by Islamic boarding schools, whether it contains gender equality or not. This research focused on one of the books, Adābul Mu’āsyarah, which describes the ethics of husband and wife relations in fostering a harmonious family. By using a literature study with analytical techniques in the form of content analysis and a gender studies approach, this research found that the contents of this book by KH Yasin Asmuni have provided equal space in household relations between husband and wife. Although it cannot be denied that there are still many patriarchal terms, such as defining women as humans who lack reason and emotion, which makes men superior to women in several ways. This phenomenon of patriarchal understanding has been impacted by several factors, such as the author's background, patriarchal culture and the wave of studies that narrowed a unique case into a general provision. This research is expected to provide references and a new paradigm in describing equal husband-wife relations.
Co-Authors Dina Ameliana Moh. Sholeh Afyuddin Muhammad Nazir Alias