Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Gede Putu Putra Wibawa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum adanya Perpindahan Agama oleh Anak sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Adat Bali I Gede Putu Putra Wibawa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulis melakukan kajian ini dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan hak dan kewajiban anak sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris adat Bali serta akibat hukum atas perpindahan agama yang dilakukan anak sebagai ahli waris dalam perspektif hukum waris adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatf dengan menggunakan studi kepustakaan serta pendekatan konsep hukum yang terkait dengan hukum waris adat Bali dan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa dalam hukum adat waris Bali sangatlah erat dengan keyakinan memeluk agama hindu karena dalam mewarisi warisan dari pewaris ahli waris tidak hanya mendapat kekayaan berwujud materi tetapi juga suatu kewajiban yang akan diemban hingga ahli waris meninggal dunia dan mewarisi pada keturunan selanjutnya. Hal ini tidak akan dapat terlaksana ketika ahli waris melakukan perpindahan agama karena tidak lagi dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan agama yang dianut pewaris. Kata Kunci: Akibat Hukum, Pindah Agama, Ahli Waris, Hukum Adat Waris ABSTRAC The author conducted this study with the aim of knowing the position of children's rights and obligations as heirs based on Balinese customary inheritance law and the legal consequences of religious conversions carried out by children as heirs in the perspective of Balinese customary inheritance law. This study uses normative legal research with the study results indicate that the customary law of inheritance Bali very closely with the beliefs embraced Hinduism as the inhserited legacy of the heir to the heir not only got a wealth of tangible material but also a liability to be borne by the heir dies and inherit to the next generation. This will not be done when the heirs do conversions because no longer perform the duties in accordance with the religion professed heir. Keywords: Legal Consequences, Religious Changed, Heirs, Traditional Inheritance Law
Hilangnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Akibat Alih Fungsi Lahan Di Atas Tanah Hak Milik I Gede Putu Putra Wibawa; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p10

Abstract

Tujuan studi ini untuk menganalisis peranan asas tata guna tanah dalam menjamin keberadaan lahan sawah dilindungi, serta akibat hukum terhadap alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi lahan non-pertanian dari perspektif asas tata guna tanah. Beranjak dari adanya konflik norma antara PP No. 16 Tahun 2004 yang mewajibkan pemanfaatan tanah sesuai RTRW dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024 yang membuka peluang alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) melalui rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Celah hukum ini dapat mengancam keberlanjutan lahan pertanian, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi agar kebijakan tetap selaras dengan aturan yang lebih tinggi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang – undang, konsep, dan pendekatan analisis (analitycal approach). Adapun hasil kajian terhadap penelitian ini bahwa prinsip tata guna tanah berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan dengan memastikan alih fungsi LSD sesuai RTRW. Meski pemilik tanah memiliki hak, pemerintah wajib menyeimbangkan kepentingan individu dan nasional melalui pengawasan ketat. Konflik norma muncul antara PP No. 16 Tahun 2004 yang mewajibkan pemanfaatan tanah sesuai RTRW dengan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024 yang membuka peluang perubahan penggunaan LSD. Untuk menyelesaikannya, diperlukan harmonisasi regulasi sesuai hierarki perundang-undangan dan asas lex superior derogat legi inferiori, sehingga Peraturan Menteri yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah harus disesuaikan atau dicabut. Penguatan pengawasan, sanksi, dan peran pemerintah daerah juga diperlukan demi ketahanan pangan nasional.
Co-Authors I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja