Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analisis Hukum International Journal of Business, Law, and Education KOLONI Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Open Access DRIVERset
I Made Sarjana
Universitas Udayana
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ITE YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PIHAK BANK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.109/PID-SUS/2022/PN.DPS) Roger Narendra Wardana; I Made Sarjana
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.787

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam artikel ini yaitu untuk mengetahui dan memahami apakah kasus ini masuk ke dalam kasus tindak pidana turut serta atau masuk ke dalam ruang lingkup keperdataan dan bentuk ganti rugi korban (Bank BRI) pada kasus tersebut seperti apa. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yaitu dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dilihat dari Sudut Pandang Keperdataan, kasus ini masuk ke dalam Wanprestasi dengan mengacu pada permasalahan Surat Perjanjian Kredit jenis Cashcolleteral antara BRI Cabang Pekayon dengan Terdakwa. Tetapi pihak korban mengajukan tuntutan pidana karena ia merasa dirugikan oleh terdakwa karena melakukan pembukaan blokir dan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut sehingga kasus ini masuk kedalam Tindak Pidana Turut Serta. Akibatnya, pihak Bank BRI belum mendapatkan ganti rugi yang seharusnya didapat karena Jaksa Penuntut Umum tidak Pemodal sebagai Tersangka dalam proses penyidikan dan tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil pembukaan blokir di Bank BRI sedangkan alat bukti sudah ada berupa bukti transfer uang. Pernyataan diatas membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang teliti dalam melakukan proses penyidikan sehingga barang bukti sebagai ganti rugi Bank BRI tidak ikut disita sedangkan alat buktinya ada.
Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Kadek Rima Anggen Suari; I Made Sarjana
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i1.4484

Abstract

Data pribadi mencakup setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungi individu tertentu, baik informasi tersebut dikumpulkan secara langsung atau tidak langsung melalui metode elektronik dan/atau non-elektronik. UUD 1945 Republik Indonesia menetapkan hak atas privasi sebagai hak dasar warga negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan legislatif Indonesia terhadap data pribadi sebagai hak atas privasi, termasuk sifat dan implementasinya. Melalui pendekatan konseptual, metodologi penelitian yuridis normatif diterapkan. Karena kurangnya undang-undang dan peraturan yang memberikan kerangka hukum untuk perlindungan data pribadi dan menetapkan standar yang mengikat, Indonesia tidak dapat memberikan perlindungan data pribadi tingkat tertinggi kepada warga negaranya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun sudah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai sarana pelaksanaan tugas pemerintah untuk melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. UUDNRI, khususnya dalam Pasal 28 huruf G ayat (1). UU PDP memiliki kekurangan, antara lain cara penanganan privasi data anak dan penyandang disabilitas yang diatur secara khusus. Namun, ada kecenderungan semua informasi tentang anak dan penyandang disabilitas disalahgunakan.
Formulasi Hukum dalam Paradigma Perubahan Masyarakat Nadya Racheliana Liauw; I Made Sarjana
KOLONI Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/koloni.v2i2.238

Abstract

Law has the strategic position to organize, manage and fulfill the peace and orderliness as well as law enforcement of right and justice for human life. With the changes of law dimension formulation within a changed-society, ideal expectation and demand of law existence role should be the same, never change. The objective of this writing is in relation with law formulation that can fulfill society hope in applying sociological juridicial method. From the research, it revealed that there was a difficulty in implementing formal law (state) when facing truth claim and achievement in standard sense of justice expected by society. Because formal law is dominated by the spirit of positivism paradigm as part of free oriented value or elements reality free. The negation of contradictory or conflict of interest between the state and society are still in existence in any scale. As a result, there is no fair law enforcement and justice that is expected from the society. Therefore, an alternative solution with paradigm flexibility is indeed required instead of getting trapped in a rigid classical paradigm that has a tendency of simplification. Keywords: Law Formulation, Society Change, Conflict of Interest Harmonization.
Fenomena Bangkitnya Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Bali I Made Sarjana
Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) Vol. 6 No. 2 (2016): RUANG IMAJINER DAN RUANG PUBLIK DI BALI
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
Legal Protection for Foreign Lenders in Indonesia's Peer-to-Peer Lending Market: Borrower Default Risk under the LPBBTI Framework Fika Pratiwi; I Made Sarjana
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 7 No. 2 (2026): International Journal of Business, Law, and Education (on progres)
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v7i2.1562

Abstract

Indonesia's technology-based joint funding service (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, LPBBTI) has become an important channel of digital credit, while simultaneously exposing fund providers to borrower-default, platform, operational, and enforcement risks. This article examines the legal position and protection of foreign parties that provide funds through Indonesian LPBBTI platforms, with particular attention to borrower default. It uses normative doctrinal legal research, combining statutory and conceptual approaches and examining the Indonesian Civil Code, the investment framework, financial-sector legislation, OJK Regulation No. 40 of 2024, OJK Circular Letter No. 19/SEOJK.06/2025, and relevant legal and fintech scholarship. The analysis makes a distinction that is often blurred in Indonesian discussion: a foreign lender who supplies funds to a borrower through an LPBBTI platform is not legally identical to a foreign equity investor who owns shares in the platform operator. This distinction changes the applicable rights, obligations, regulatory limits, and remedies. The article finds that legal protection is layered. Preventive protection rests on licensing, risk disclosure, credit scoring, funding-performance transparency, contractual risk allocation, portfolio diversification, data governance, and prudential platform conduct. Repressive protection arises through contractual claims, default remedies, dispute resolution, and platform liability where loss is attributable to the operator's own breach or negligence. The regulatory framework provides substantial legal certainty, but it does not guarantee repayment and should be strengthened through clearer cross-border contractual clauses, standardized disclosures, and continuity arrangements for distressed platforms.
Co-Authors Fika Pratiwi Kadek Rima Anggen Suari Nadya Racheliana Liauw Prince Gidion Simanjuntak Roger Narendra Wardana