Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POLITIK HUKUM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS WELFARE STAAT DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Yenny AS; Charlyna S Purba
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v5i3.518

Abstract

Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga berkepentingan mengelola dan melakukan pengembangan kawasan perbatasan dalam berbagai aspek yang akuntabel dan efektif dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya dan keamanan maupun pembangunan yang berkelanjutan. Secara eksplisit dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 memuat “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis politik hukum dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum dalam pengelolaan kawasan perbatasan wilayah Kalimantan Barat dan Malaysia belum berbasis welfare staat. Hal ini ini jelas terlihat dalam Pasal 361 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, diberikan saran kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan review terhadap pasal tersebut.
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Yana Purwanti; Charlyna S Purba
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.523

Abstract

Prosedur khusus dalam pelaksanaan kearsipan memiliki peran penting dalam memaksimalkan pekerjaan. Permasalahan yang terjadi yaitu pegawai memerlukan waktu yang cukup lama dalam menemukan kembali fisik arsip ketika akan digunakan kembali. Sulitnya menemukan kembali arsip tersebut dikarenakan oleh faktor pengelolaan yang belum terarah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan arsip dinamis, mendeskripsikan hambatan yang dialami dalam pengelolaan arsip dinamis dan mendeskripsikan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan arsip dinamis pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan arsip dinamis di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat belum baik dan maksimal karena terdapat beberapa hanmbatan dalam proses pengelolaan arsip dinamis. Solusi yang direkomendasikan adalah Perlunya peningkatan pegawai dalam pengelolaan arsip baik jumlah dan keahlian pegawai tentang kearsipan. Pemanfaatan secara maksimal prasarana dan sarana yang tersedia di instansi seperti ruangan kosong yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dapat digunakan sebagai ruangan khusus untuk menyimpan arsip dan fasilitas yang dibiarkan kosong dapat  digunakan untuk menyimpan arsip. Pentingnya penetapan SOP khusus untuk kegiatan pengelolaan arsip dinamis di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.