Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) International Journal of Law Reconstruction BERDIKARI : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JCES (Journal of Character Education Society) JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Jurnal Komunikasi Profesional GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS) International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Reformasi Hukum Lex Publica Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law and Legal Reform Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)
Yenny AS
Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti Pontianak
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK AS, Yenny
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.1

Abstract

Pemenuhan hak atas identitas bagi anak yang diwujudkan dalam bentuk akte kelahiran merupakan hak asasi bagi setiap anak. Pemenuhan hak atas identitas anak tersebut bukan semata menjadi tanggungjawab dan kewajiban setiap orangtua, namun merupakan tanggungjawab dan kewajiban Negara dan Pemerintah. Oleh karenanya Negara dan Pemerintah berupaya memenuhi tanggungjawab pemenuhan hak atas identitas bagi anak tersebut melalui beberapa regulasi kebijakan. Namun realitasnya upaya mewujudkan pemenuhan hak atas identitas bagi anak tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini mengungkap faktorfaktor apa yang mempengaruhi belum optimalnya upaya mewujudkan pemenuhan hak atas identias anak tersebut melalui teori sistem hukum sebagai pisau analisanya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa diperlukan langkah kebijakan yang lebih aplikatif dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak atas identitas bagi anak, yakni dengan mengedepankan prinsip bebas biaya, sederhana, mudah, cepat, transparan dan nyaman dalam proses pengurusan akte kelahiran.
KEDUDUKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA AS, Yenny; Purba, Charlyna S; Lipi, Lipi
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.13

Abstract

Apakah informasi elektronik dan data elektronik tersebut dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim akan dianalisis menggunakan metode penelitian  menggunakan pendekatan yuridis normatif menunjukkan bahwa rekaman kamera Closed Circuit Television dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SINGKAWANG AS, Yenny; Saragih, Hendrik; Siswadi, Siswadi
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.20

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana suatu Peraturan Daerah  dapat mengakomodir upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimana fokus kajiannya dilakukan di Kota Singkawang melalui terbentuknya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, diperoleh fakta bahwa masyarakat belum berperan secara optimal dalam pengelolaan sampah. Agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal sesuai amanah Perda Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 dimaksud,  maka diperlukan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok dengan peningkatan kegiatan penyuluhan yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara lisan, secara tertulis maupun melalui alat peraga, serta juga perlu dikembangkan kegiatan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Lebih lanjut dibutuhkan juga peningkatan fasilitas daya dukung dan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir sampah serta penyiapan sarana dan prasarana industri pengolahan daur ulang sampah oleh Pemerintah Daerah.
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK AS, Yenny
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.43

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dalam kondisi realitasnya di Kota Pontianak menunjukkan angka yang cukup signifikan. Dari 94 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Polresta Pontianak pada kurun waktu tahun 2017, terdapat 81 (86,17%)  kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maraknya kekerasan seksual terhadap anak tersebut perlu dilakukan upaya optimalisasi penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban kekerasan terhadap anak, yang dilakukan melalui penguatan penyelenggaraan  Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Permpuan dan Anak (P2TP2A). Tulisan ini mengungkap permasalahan kendala apa yang dihadapi serta upaya apa yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan peran PPT  memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Pontianak. Melalui metode penelitian socio legal dengan pendekatan secara kualitatif ditemukan hasil penelitian, bahwa realitasnya  pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pontianak  belum berjalan optimal yang dipengaruhi anak/keluarga masih menutup diri akan kasus yang dialaminya, belum memadainya sarana/prasana serta keterbatasan sumber daya yang menangani perlindungan anak. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dari Pemerintah Kota Pontianak dalam bentuk Perda pelayanan perlindungan anak korban kekerasan seksual disertai kebijakan pengalokasian anggarannya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG BERKEADILAN DI KOTA PONTIANAK AS, Yenny; Setiawati, Rini
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.105

Abstract

Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan menyediakan regulasi peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan terhadap guru.Menyikapi hal tersebut Kota Pontianak telah meregulasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru. Substansi pokok di dalam Perda tersebut telah mengakomodir perlindungan terhadap guru melalui amanah pentingnya pembentukan Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru (UPHPG) yang dapat dijadikan wadah menyelesaikan permasalahan garu dalam menjalankan tugas profesinya guna terwujudnya keadilan. Mendasari hal tersebut,  permasalahannya apa urgensinya pembentukan UPHPG tersebut dan bagaimana mengimplementasikan kelembagaan UPHPG tersebut. Melalui metode yuridis-sosiologis  dengan pendekatan kualitatif terungkap hasil penelitian bahwa urgensi pembentukan UPHPG dilandasi fakta sosiologis bahwa belum adanya mekanisme penanganan dan penyelesaian permasalahan guru dalam menjalankan tugas profesinya serta landasan filosofis pentingnya mewujudkan nilai keadian maka UPHPG yang telah diamanatkan dalam Perda Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru penting untuk segera diwujudkan pembentukannya melalui Peraturan Walikota dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.
THE HANDLING OF HUMAN TRAFFICKING WITH MAIL ORDER BRIDE MODE IN WEST KALIMANTAN Yenny AS; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
International Journal of Law Reconstruction Vol 4, No 2 (2020): INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW RECONSTRUCTION
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v4i2.10976

Abstract

Trafficking especially women and children in West Kalimantan, is still vulnerable in various modes, including through order bride. Factors that influence the trafficking include poverty, lack of education, limited employment, patriarchal culture, and weak law enforcement as well as mechanisms and coordination of handling trafficking. This article will explore the issue of trafficking with the mail order bride mode by revealing the problem of what factors are obstacles in law enforcement handling the crime of trafficking in persons with the order bride mode. This article will explore the issue of handling the trafficking with the order bride mode by revealing the problem of what factors are obstacles in law enforcement handling the crime of trafficking in persons with the mail order bride mode. Through the socio-legal research method with a qualitative approach, the research results are obtained that the obstacles faced in handling criminal acts of trafficking with the mail order bride mode are still weak cooperation and coordination between relevant agencies and law enforcement officials, especially these crimes occur in transnational networks.
PThe Role of Family Welfare Movement Team (TP-PKK) in Creating Child Protection in Fulfillment of Education Rights During the Covid-19 Pandemic Yenny Aman Serah; Anita Yuliastini; Rini Setiawati; Sri Ayu Septinawati
Community Development Journal Vol 5 No 3 (2021): Community Development Journal
Publisher : UNUSA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.725 KB) | DOI: 10.33086/cdj.v5i3.1956

Abstract

Covid-19 has a significant impact on the life of the Indonesian, including fulfilling the right to education for children. With the social distancing, the Ministry of Education in Indonesia issued a policy by closing schools and replacing the teaching and learning process using an online system. However, there are obstacles during online learning. One of them is parents' unpreparedness to accompany their children. It is necessary to build motivation for parents or families, especially mothers. Children as the goal of education and the realization of child protection have been regulated in legislation. The authors conducted the community service activity with an online legal counseling method to Family Welfare Movement Team (here and after called TP-PKK) in Regency/City throughout West Kalimantan. In conclusion, TP-PKK has a role in creating child protection in fulfillment of education rights during the Covid-19 pandemic. Legal counseling could be carried out widely and sustainably to motivate parents or families to assist their children in the online learning process, so child protection is realized  
Aksesibilitas Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sambas Yenny AS; Rini Setiawati
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 02 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v3i02.1936

Abstract

Gender dapat didefi nisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya, di masyarakat Jawa yang patrilineal, peran laki-laki digambarkansebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik, seperti sebagai pengasuh dan pendidik anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah dengan mendapat nafkah dari suami, sedangkan laki-laki dalamkerja publik. Pandangan demikian adalah pandangan masyarakat yang kental dengan budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan, dari fenomena ini, maka tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan kawasan mengenai pentingnya mengubah paradigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan, agar dapat merumuskan segala jenis peraturan hukum yang dapat mengubah paradigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender. Metode dalam penulisan ini berbasis pada penelitian hukum sosiologis dan masalah akan dikaji berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat. Hasil pembahasan menunjukan bahwa mengubah paradigma dalam budaya patriarki adalah sangat penting, tapi tidaklah mudah karena sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi. Namun, masih ada harapan untuk mengubahnya dengan andil peran dari legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan mampu merumuskan peraturan hukumyang responsif gender, yaitu pembentukan peraturan hukum dengan mempertimbangkan hal – hal yang dapat membangun sebuah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi,dan memperoleh manfaat pembangunan.
POLITIK HUKUM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS WELFARE STAAT DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Yenny AS; Charlyna S Purba
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v5i3.518

Abstract

Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga berkepentingan mengelola dan melakukan pengembangan kawasan perbatasan dalam berbagai aspek yang akuntabel dan efektif dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya dan keamanan maupun pembangunan yang berkelanjutan. Secara eksplisit dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 memuat “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis politik hukum dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum dalam pengelolaan kawasan perbatasan wilayah Kalimantan Barat dan Malaysia belum berbasis welfare staat. Hal ini ini jelas terlihat dalam Pasal 361 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, diberikan saran kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan review terhadap pasal tersebut.
Problematika Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19 Yenny Aman Serah; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.878

Abstract

Artikel ini mengupas persoalan bagaimana virus corona atau dikenal dengan istilah covid-19 ini berimplikasi terhadap persoalan komunikasi dan informasi, dimana faktanya terdapat beberapa kasus di Kalimantan Barat yang berujung ke ranah hukum karena bersentuhan sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Realitasnya dibalik pandemi covid-19 terdapat beberapa kasus yang harus ditangani Aparat Kepolisian karena penyebaran informasi tidak benar/hoax terkait covid-19 melalui media sosial yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait pandemi Covid-19 serta upaya apa yang harus dilakukan dalam penanganannya. Melalui penelitian socio-legal dengan pendekatan secara kualitatif, diperoleh hasil penelitian bahwa ketidakjelasan dalam rumusan unsur pasal terkait perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutana dalam rumusan unsur pasal yang dapat dikenakan UU ITE sebagai berita bohong/hoax tersebut adalah unsur merugikan konsumen. Unsur mana tidak ada penjelasan yang tegas apa makna merugikan konsumen akibat berita bohong tersebut, sehingga dapat menimbulkan missintepretasi. Missintepretasi inilah menjadi penyebab kendala dalan penanganan hukumnya, sehingga diperlukan suatu penjelasan yang tegas di dalam perumusan normanya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini perlunya perubahan terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait unsur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Terlebih mendasari fakta sosiologis bahwa perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) dan menyesatkan semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di tengah marakya pandemi covid-19
Co-Authors Adhytia Nugraha Adhytia Nugraha Adhytia Nugraha Agustinus Astono Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Angela Shierly Aprilia Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus4 Ayu Septinawati, Sri Charlyna S Purba Dami Dami Dami Didi Haryono Febrianawati Febrianawati, Febrianawati Gautam Kumar Jha Hastian, Temmy Hazdan, Muhammad Fahmi Henny Damaryanti Klara Dawi Klara Dawi Klara Dawi Dawi Lenny Nadriana Lipi, Lipi Liza Marina Liza Marina M.Fahmi Hazdan Nugraha, Adhytia Nurfitriawati Nurfitriawati Purba, Charlyna S Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Rahmad Satria Raymundus Loin Raymundus Loin Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirat Rini Setiawati Rini Setiawati Rini Setiawati Rini Setiawati Rizki Amalia Fitriani Salfius Seko Samuel Marpaung, Samuel Saragih, Hendrik Sebayang, Aleksander Setyo Utomo Siswadi Siswadi Siswadi Siswadi Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sri Ayu Septinawati Sri Ayu Septinawati St. Laksanto Utomo Temmy Hastian Temmy Hastian Thea Geneveva Josephine Jesajas Uray Andrey Indra Maulana Uray Putra Apriyandi Weni Sentia Marsalena Yuliastini, Anita