Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan
Hartiwiningsih Hartiwiningsih
Sebelas Maret University
Arts Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan Deslita Deslita; Hartiwiningsih Hartiwiningsih; Rehnalemken Ginting
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.747

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi bencana tahunan yang menyebabkan Indonesia kehilangan keanekaragaman hayati, emisi karbon dan mengurangi nilai ekonomi hutan dan lahan. Agar lingkungan dapat dinikmati oleh generasi mendatang, hutan dan lahan yang rusak harus. Pembangunan yang dilakukan saat ini harus dapat dinikmati oleh generasi manusia saat ini tanpa mengurangi potensi generasi mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbaikan lingkungan hidup akibat kejahatan kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi sebagai upaya pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, dan menggunakan dua metode yaitu: Statute Aprroach dan Conceptual Appoach. Statuta Aprroach memeriksa berbagai hukum dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan. Sedangkan Appocach Copceptual berangkat dari pendapat atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, terutama yang membahas lingkungan. Perbaikan lingkungan hidup sebagai akibat tindak pidana kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan penerapan Pasal 119 huruf c UU 32/2009. Sanksi pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan kepada korporasi untuk memulihkam fungsi lingkungan hidup, dengan diimplemetasikan sanksi pidana tersebut pada korporasi yang melakukan tindak pidana dapat mendukung pembangunan berkelanjutan agar pembangunan di masa sekarang tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
The Legal Substance of Normative Ambiguity in Corporate Criminal Liability for Corruption Mochamad Ananda Wyman Wahid; Hartiwiningsih Hartiwiningsih
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2024): Desember : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/prosemnasipi.v1i2.60

Abstract

The corporate criminal culpability concept is point by point in Article 20, passage (1) of Law Number 31 of 1999 on the Annihilation of Debasement, as revised by Law Number 20 in 2001. Concurring to this article, on the off chance that a enterprise locks in in debasement, both the organization and/or its administration can confront criminal charges. The term "and" implies a cumulative approach, holding both the corporation and its management accountable simultaneously, whereas "or" implies an alternate method, holding either the corporation or its management answerable. The usage of "can" generates ambiguity because its application is dependent on the interpretation of prosecutors and judges. Authoritative, conceptual, and case think about techniques were utilized to conduct the investigate. The information infer that Article 20, passage (1) of the PTPK Law is subject to numerous elucidations, coming about in regulating equivocalness. This is aggravated by the absence of precise standards for determining criminal responsibility for either the organization, its management, or both. This leads to conflicting legal applications by judges, resulting in legal confusion. Hence, it is required to reexamine the corporate risk demonstrate for debasement charges beneath Article 20, passage (1) of the PTPK Law.
Co-Authors Deslita Deslita Ginting, Rehnalemken Mochamad Ananda Wyman Wahid