Enrico Parulian Simanjuntak
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERKARA ADVOKASI PUBLIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (UUAP) Enrico Parulian Simanjuntak
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.707 KB) | DOI: 10.29303/ius.v6i1.535

Abstract

Sebelum berlaku Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), gugatan-gugatan advokasi publik seperti class action apalagi actio popularis (citizen law suit) sulit untuk diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun). Namun, seiring dengan perluasan kewenangan Peratun untuk menguji tindakan faktual pemerintah serta perluasan kriteria objek sengketa di Peratun. Kajian ini disusun secara yuridis normatif dan hasil kajian menunjukan bahwa gugatan-gugatan advokasi publik terbuka lebar peluangnya untuk dapat diajukan dan dijadikan salah satu alternatif model gugatan di Peratun. Perluasan kewenangan Peratun membuka akses keadilan publik dalam perkara-perkara kepentingan publik.