Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Al-Azhar Islamic Law Review
Hamzah Halim
Universitas Hasanuddin
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN BALANTAK KABUPATEN BANGGAI Moh Ikbal Babeng; Andi Pangerang Moentha; Hamzah Halim
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.43 KB) | DOI: 10.29303/ius.v6i1.534

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan Implementasi penggunaan ADD di Desa Talima B, Desa Ra’u dan Desa Dolom di Kecamatan Balantak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan ADD oleh pemerintah desa talima B, Desa Ra’u dan Desa Dolom di kecamatan Balantak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi penggunaan ADD di Desa Talima B, Desa Ra’u dan Desa Dolom di Kecamatan Balantak serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan ADD oleh pemerintah desa talima B, Desa Ra’u dan Desa Dolom di kecamatan Balantak. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis selanjutnya dalam penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa Implementasi penggunanaan ADD di desa rau, desa Dolom dan Desa Talima B Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai belum optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunanaan ADD masih berorientasi pada pembangunan fisik sarana desa, belum mengarah kepada peningkatan kapasitas masyarakat desa dengan peningkatan sumber daya manusia masyarakat desa, Faktor-faktor yang menghambat penggunaan ADD di Desa Ra’u, Desa Dolom dan Desa Talima B di kecamatan balantak kabupaten Banggai, sangat dominan dipengaruhi oleh tingkat Sumber daya manusia aparat pemerintah desa dan masyarakat desa, serta faktor sarana dan prasarana desa serta jarak tempuh atau letak geografis desa dari pusat ibukota kabupaten Banggai sebagai pusat pemerintahan kabupaten sehingga hal ini akses informasi pengelolaan dan penggunanaan ADD oleh aparat desa masih kurang optimal.
Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi Asrullah Asrullah; Syamsul Bachri; Hamzah Halim
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v3i2.84

Abstract

Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tidak sejalan dengan amanah konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma presidential threshold yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Ketentuan UUD UUD NRI 1945 dan sistem presidensial di Indonesia. Metode penulisan menggunakan metode normative, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan presidential threshold bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan menderogasi hak konstitusional partai polittik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan presidential threshold juga bertentangan dengan semangat penguatan sistem presidensial dan cenderung quasi parlementer.  
Co-Authors Andi Pangerang Moentha Asrullah Asrullah Moh Ikbal Babeng Syamsul Bachri