Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Indonesian Journal of Criminal Law Al-Azhar Islamic Law Review LEGAL BRIEF
Syamsul Bachri
Universitas Hasanuddin
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS TERHADAP PELAKSANAAN PENGATURAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Muhammad. Nur Ansari; Syamsul Bachri; Kahar Lahae
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i2.863

Abstract

Penulisan ini dilakukan berdasarkan pada permasalahan tentang lahan pertanian pangan memiliki fungsi strategis secara sosial, ekonomi dan religius bagi masyarakat Indonesia yang agraris. Namun karena kebutuhan terhadap lahan-lahan baru serta luas lahan yang terbatas serta laju pertumbuhan penduduk  yang memerlukan  lahan,  alih  fungsi  lahan tidak  dapat dihindari. Alih fungsi lahan bila  tidak  diantisipasi  akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan petani dan  masyarakat. Karena itu,  akan ditelaah lebih lanjut mengenai perlunya perlindungan hukum bagi lahan pertanian pangan yang ada menjadi lahan pertanian abadi dalam kebijakan negara mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Melalui penelitian normative dengan pendekatan dan pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  hasil penelitian menunjukan  bahwa Bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan   bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional,lahan pertaniannya harus dipertahankan.Bagi pemerintah untuk menyusun program dan kebijakan  terkait  dengan   perlindungan   lahan   pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sinjai. Pemerintah Daerah perlu  menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya diderivasi ke dalam Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.
Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi Asrullah Asrullah; Syamsul Bachri; Hamzah Halim
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v3i2.84

Abstract

Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tidak sejalan dengan amanah konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma presidential threshold yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Ketentuan UUD UUD NRI 1945 dan sistem presidensial di Indonesia. Metode penulisan menggunakan metode normative, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan presidential threshold bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan menderogasi hak konstitusional partai polittik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan presidential threshold juga bertentangan dengan semangat penguatan sistem presidensial dan cenderung quasi parlementer.  
Kedudukan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah Muhammad Khaidir; Syamsul Bachri; Zulkifli Aspan
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Research objective to analyze the function and legal power of notary legalization as an authorized official to make legalization of work programs that are part of the Vision and Mission of candidates for regent and deputy regent. This type of research is a normative legal research. The results of this study indicate that, firstly, the function of notary legalization of the political contract of regional head candidates, is to convince prospective voters and attract voters' sympathizers by being legalized at a notary, secondly, the legal force of notary legalization formally has legal legality but substantially remains the responsibility of the head candidate. the area that makes the vision and mission. Because notary legalization serves to provide signature certainty and certainty of the date of signing of agreements made under the hand which are only binding on the parties and, in general the strength of proof of legalization of private deed lies in the affixing of signatures by the parties, in this case judges or third parties cannot denying the truth of the signature on the deed under the hand that has been legalized before a notary, because the notary has explained at the end of the deed that the deed has been signed before him. Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi dan kekuatan hukum legalisasi notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat legalisasi terhadap program kerja yang menjadi bagian dari Visi dan Misi calon bupati dan wakil bupati. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, fungsi legalisasi Notaris terhadap kotrak politik calon kepala daerah,adalah untuk meyakinkan calon pemilih dan menarik simpatisan pemilih dengan dilegalisasi di notaris, kedua kekuatan hukum legalisasi notaris secara formal memiliki legalitas hukum tetapi secara substansi tetap menjadi tanggungjawab calon kepala daerah yang membuat visi misi tersebut. Karena legalisasi notaris berfungsi untuk memberi kepastian tandatangan dan kepastian tanggal penandatangan perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang sifatnya hanya mengikat pihak dan, secara umum kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan terletak pada pembubuhan tanda tangan oleh pihak, dalam hal ini hakim ataupun pihak ketiga tidak dapat menyangkal kebenaran tanda tangan pada akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dihadapan notaris, sebab notaris telah menerangkan dalam akhir aktanya bahwa akta tersebut telah ditandatangani dihadapannya.
The Impact of Non-Judicial Guidance on the Impartiality of Tax Court Judges in Exercising Judicial Power Andi Ilham Taufik Ramli; Syamsul Bachri; Naswar
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v11i5.633

Abstract

This study aims to analyze the impact of non-judicial coaching on the impartiality of tax court judges in exercising judicial power. This study uses normative legal methods, using a qualitative approach to determine the application of law to the development of tax courts and tax court institutions in Indonesia. The results of this study are (1) Based on the principle of judicial power and the freedom of judges, it implies that judges who serve in the Tax Court must be free from the influence of other powers, but in reality the judges who serve are under the ministry of finance, this is considered to weaken the function supervision and independence of judges in the tax court as a representation of judicial power. (2) The dualism of coaching which shows inconsistency with the existing justice system, causes the tax court not to fully comply with the applicable justice system. In other words, in this condition tax revenue is not completely independent or free from extra judicial influences. So that a political law is needed related to the full statutory tax court under the Supreme Court with the affirmation that the tax court judge must be free from the influence of the power of the ministry of finance.
Co-Authors Andi Ilham Taufik Ramli Asrullah Asrullah Hamzah Halim Kahar Lahae Muhammad Khaidir Muhammad. Nur Ansari Naswar Zulkifli Aspan