Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM UPAYA MENCAPAI EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA PPK PRASARANA KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (PKSDA) KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN MAJALENGKA dody kusmayadi
Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA Vol 9, No 2 (2016): jurnal cendekia
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian  ini merupakan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air (PKSDA) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tersebut, ditemukan adanya masalah yang menunjukkan bahwa efektivitas kerja pegawai tampak belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator masalah sebagai berikut:1.      Pelaksanaan proyek sering terjadi tidak tepat sasaran, baik dari segi pengalokasian dana maupun dari waktu yang teah ditentukan.2.      Lambatnya waktu penyampaian laporan-laporan dari yang telah ditentukan kepada pejabat-pejabat yang terkait.3.      Masih ada sebagian  program kerja yang telah ditetapkan belum dapat   direalisasikan.       Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian penulis adalah pegawai pada PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air (PKSDA) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dari populasi berjumlah 18 orang.dimana seluruh populasi tersebut  dijadikan sampel dengan menggunakan teknik sampling Jenuh.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode penelitian yang menguraikan atau menjelaskan kejadian yang timbul pada saat penelitian sedang berlangsung dan sifatnya aktual, kemudian data yang dikumpulkan disusun, dianalisa yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini “Jika Pengawasan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dilaksanakan Berdasarkan Prinsip-prinsip Pengawasan Maka Efektivitas kerja Pegawai Pada PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air (PKSDA) Kecamatan Kadipaten   Kabupaten Majalengka Tercapai”.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil rekapitulasi secara keseluruhan baru mendapatkan nilai 66,01% dengan predikat “Cukup Baik”..Kondisi demikian jelas akan berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas kerja pegawai pada PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air (PKSDA) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka,dimana secara keseluruhan berdasarkan rekapitulasi hasil tanggapan responden tentang pencapaian efektivitas kerja pegawaiPPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air (PKSDA) Kecamatan Kadipaten Kab. Majalengka sebesar 66,05%dengan predikat “Cukup Baik”
PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN OLEH CAMAT DALAM UPAYA MENCAPAI KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP PADA KANTOR CAMAT KADIPATEN KABUPATEN MAJALENGKA Dody Kusmayadi
Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA Vol 8, No 1 (2015): jurnal cendekia
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pelayanan publik yang efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannyaPelayanan pembuatan e-KTP merupakan salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Proyek e-KTP ini dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.Kecamatan Kadipaten menjadi salah satu organisasi pemerintah yang menjadi pelaksana pembuatan e-KTP di wilayah Kabupaten Majalengka. Tentunya pembuatan e-KTP ini berlaku bagi semua warga yang terdata sebagai penduduk Kecamatan Kadipaten.Berdasarkan pengamatan penulis pada saat penjajagan (Pra-penelitian) di wilayah Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka menunjukan bahwa kualitas pelayanan pembuatan e-ktp belum tercapai, hal ini dapat dilihat dari indikator masalah sebagai berkut :1.      Masih adanya pelayanan yang dijanjikan dengan segera tidak akurat.2.      Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai, sehingga membuat pekerjaan jadi lamban.3.      Masih terdapat ketidak puasan pelanggan dalam hal memberikan kemudahan kepada masyarakat karena adanya komunikasi yg kurang baik.Permasalahan tersebut di duga disebabkan karena camat belum melaksanakan kepemimpinan secara optimal. Dari hasil penelitian tersebut maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut :1.      Pelaksanaan kepemimpinan oleh camat, belum dilaksanakan secara optimal berdasarkan teknik-teknik kepemimpinan.2.      Kurang kualitas pelayanan pembuatan e-KTP dikarenakan kurang terlaksananya teknik-teknik kepemimpinan oleh camat secara optimal, hal ini berpengaruh juga terhadap pencapaian kualitas pelayana pembuatan e-KTP yang ternyata kurang optimal.
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KEPALA SATUAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAJALENGKA Dody Kusmayadi
Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA Vol 5, No 2 (2012): jurnal cendekia
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laporan penelitian  ini merupakan hasil penelitian yang telah penyusun lakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka..Dari hasil penelitian yang telah penyusun lakukan  pada  Satuan Polisi Pamaong Prajatersebut, ditemukan adanya masalah yang menunjukkan bahwa disiplin kerja pegawaimasih rendah.Adapun yang dijadikan populasi maupun sampel dalam penelitian penyusun adalah pegawai pada Satuan Polisi Pamaong PrajaKabupaten Majalengka dari popuasi berjumlah 49 orang.yang dijadikan sampel sebanyak 25 orang dengan menggunakan  Teknik Random Sampling , yaitu seluruh anggota populasi diberikan peluang yang sama untuk dijadikan responden dalam penelitian ini.Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah Metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode penelitian yang menguraikan atau menjelaskan kejadian yang timbul pada saat penelitian sedang berlangsung dan sifatnya aktual, kemudian data yang dikumpulkan disusun, dianalisa yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.Sedangkan Teknik Pengumpulan Datanya yang penyusun gunakan, yaitu; studi kepustakaan ,Observasi, Wawancara dan Angket.Selanjutnya, untuk meneliti variabel Pengawasan, penyusun menggunakan parameter/alat ukur prinsip-prinsip pengawasan yang dikemukakan Oleh Soewarno Handayaningrat dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen”Sedangkan untuk meneliti variabel disiplin kerja menggunakan parameter/alat yang dikemukakan oleh Riswukoho dalam bukunya,  “ disiplin kerja Dengan demikian hipotesis yang penyusun ajukan dalam penelitian ini adalah  “Jika pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Satuan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan, maka disiplin kerja pegawai pada  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka  meningkat”.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :bahwaKepala Satuan dalam pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil rekapitulasi secara keseluruhan baru mendapatkan nilai 63,05% dengan predikat “Cukup Baik”..Kondisi demikian jelas akan berpengaruh terhadap rendahnya disiplin kerja pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka,dimana secara keseluruhan berdasarkan rekapitulasi hasil tanggapan responden tentang pencapaian disiplin kerja pegawaisebesar 64%dengan predikat “Cukup Baik”Dari uraian tersebut maka pengawasan dengan disiplin kerja pegawai terdapat hubungan sebab akibat, hal ini berarti hipotesis yang penyusun ajukan, “Jika pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Satuan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan, maka disiplin kerja pegawai pada  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka  meningkat”.Dapat diterima dan teruji kebenarannya.
Implementation of Village Fund Allocation Utilization Program in Improving Community Empowerment (Case Study in Baribis Village of Cigasong District of Majalengka Regency, Indonesia) Dody Kusmayadi
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5118

Abstract

This research is an effort to explain the implementation of the policy of using village funds sourced from village funds, allocation of village funds, and government assistance. The village fund is expected to positively impact village development or community welfare efforts in Baribis Village. However, village funds are still not enough to create welfare for the community. This study aims to get an overview of the implementation of the village funds utilization policy in the Baribis Village government. In addition, to find out what steps the Baribis Village Government takes to utilize village funds. The method used in this research is a qualitative research method based on its object using a normative approach. The collection techniques used are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from village documents, books, journals, scientific papers. The study results showed that the implementation of village funds in the Village Government of Baribis Cigasong District of Majalengka Regency was carried out through the implementation and evaluation stages and good management carried out by the Baribis Village Government.
A Cultural Influence on the Local Government Environment in Indonesia Tera Triyantara HRN; Dody Kusmayadi
International Journal of Scientific Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijsmr.v3i1.13393

Abstract

The legacy of a centralized government system with a mindset that is formed as a result of experience so far with a centralized system of government and development includes, 1) weak supervision; 2) responsiveness in changing development approaches and strategies; 3) misalignment between policies and implementation in various areas of development; 4) the economic crisis has caused the weakening of the ability of local governments; 6) the unevenness of economic growth between regions; and 7) the powerlessness of the community in the process of social change for the improvement of welfare in various regions. In Indonesia, without excluding the factors of injustice, geopolitics, and ethnicity, there is a tendency to identify movements. Therefore, it can be said that religious and cultural differences contribute to political tensions, and can even trigger separatism. While culture is a concept that encompasses many (broad) things, it includes everything from the influence of an individual's thought process to his behavior