Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah Al-Maslahah Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Journal of Indonesian Law (JIL)
Ali Geno Berutu
IAIN SALATIGA
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENALARAN FIK{IH TERHADAP RUMUSAN ANCAMAN PIDANA TA’ZI>R PADA PELAKU KHALWAT DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 Ali Geno Berutu
El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1294

Abstract

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat/mesum  merupakan wash}ilah atau peluang untuk terjadinya zina. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu jari>mah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqu>bat ta’zi>r. Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina yakni hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah. Di Aceh Khalwat merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Qanun 14 Tahun 2003 dan Qanun 6 Tahun 2014 tapi yang menjadi pertanyaan mendasar dalam peneyelesaian kasus khalwat di Aceh selama ini adalah apa yang menjadi ukuran seseorang yang dikatakan telah melakukan pelanggaran/berbuat khalwat tersebut.
MEMAHAMI SAHAM SYARIAH: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia Ali Geno Berutu
VERITAS Vol 6 No 2 (2020): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v6i2.599

Abstract

Kemajuan teknologi bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, karena pada dasarnya teknologi tersebut hadir untuk memberikan kemudahan kepada manusia dan kita harus bisa menyesusaikan diri dengan kemajuan tersebut. Teknologi sekarang ini juga telah merambah keranah keuangan yang kita kenal dengan teknologi finansial (fintech) yang menjanjikan kemudahan dalam bertransaksi termasuk didalamnya transaksi dipasar modal dengan menggunakan online trading system. Banyak kalangan yang masih meragukan terkait kehalalan melakukan jual beli di pasar modal sehingga menunda niatnya untuk menginvestasikan dananya pada pasar modal khususnya saham Syariah. Padahal seperti kita ketahui bertransaski dipasar modal mempunyai legalitas fatwa dari DSN-MUI sebagi dasar hukum bagi setiap investor untuk berinvestasi pada produk-produk pasar modal yang tidak bertentangan dengan kriteria Syariah yang telah diseleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan bertransaksi dipasar modal kita akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain dan deviden selain itu kita juga telah ikut berperan aktif dalam mendukung pembangunan negeri ini dengan membeli saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
ACEH LOCAL PARTIES IN THE HISTORY OF REPUBLIC OF INDONESIA Ali Geno Berutu
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i2.202-225

Abstract

Aceh local party is a party that was born from the womb of a prolonged conflict in Aceh. The existence of the Aceh Local party is inseparable from the actions of GAM leaders in maintaining their existence in the land of the Veranda of Mecca. On the other hand the Government of the Republic of Indonesia also does not want what happened to the East-East province to occur in the Aceh province, so various efforts were made to maintain the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Efforts by the Indonesian government include military and civil emergency operations that have been implemented in Aceh, although these efforts have proven unable to eliminate GAM's influence in Aceh, so that in the end the peace route was adopted with the signing of the Helsinki MoU in 2005 which signaled an end to the armed conflict in Aceh for forever. This research is a legal research using a law in concrete sense suppressor where law functions or is implemented (law in action) or law that is always moving (recht in beweging).
MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN WILAYATUL HISBAH SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH Ali Geno Berutu
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.865 KB) | DOI: 10.24260/al-maslahah.v15i1.1367

Abstract

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan supaya hukum dapat berlaku efektif. Menserasikan antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-peraturan terhadap penciptaan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Keadaan tersebut dapat di tinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok dalam penegakan hukum adalah terletak pada hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan yang berlaku), penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penerapan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum, masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan dan budaya hukum dalam masyarakatnya. Kelima faktor tesebut saling memiliki kaitan yang erat dikarenakan esensi dari penegakan hukum. Kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur daripada efektifitas penerapan hukum. Pada artikel ini penulis mencoba menguraikan fungsi lembaga penegak hukum syariat di Aceh yakni Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul Hisbah. Abstract Legal effectiveness is a process that aims so that the law can be effective. Synergize between what is in the rules of a number of rules for the creation, maintenance and maintenance of peace in social life. This situation can be reviewed on the basis of several measures of effectiveness. According to Soerjono Soekanto, the main problem in law enforcement is located in its own law (the prevailing laws and regulations), law enforcers, namely those who oversee the application of law, facilities or facilities that support the application of law, the community where the law is applied and legal culture in the community. These five factors are closely related due to the essence of law enforcement. The five factors are a benchmark of the effectiveness of the application of the law. In this article the author tries to describe the functions of the Sharia law enforcement institutions in Aceh, namely the Mahkamah Syar'iyah and Wilayatul Hisbah.
PENALARAN FIK{IH TERHADAP RUMUSAN ANCAMAN PIDANA TA’ZI>R PADA PELAKU KHALWAT DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 Ali Geno Berutu
El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1294

Abstract

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat/mesum  merupakan wash}ilah atau peluang untuk terjadinya zina. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat ta’zir. Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina yakni hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah. Di Aceh Khalwat merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Qanun 14 Tahun 2003 dan Qanun 6 Tahun 2014 tapi yang menjadi pertanyaan mendasar dalam peneyelesaian kasus khalwat di Aceh selama ini adalah apa yang menjadi ukuran seseorang yang dikatakan telah melakukan pelanggaran/berbuat khalwat tersebut.
Co-Authors