Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Riset Ilmu Hukum Bandung Conference Series: Law Studies
Irawati
Universitas Islam Bandung
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGATURAN TENTANG HAK LINTAS KAPAL ASING DI PERAIRAN NEGARA KEPUALAUAN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Irawati Irawati
Syiar Hukum Volume 11, No 3 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i3.545

Abstract

Negara Kepulauan merupakan rezim hukum baru dalam UNCLOS 1982. Berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS 1982, negara kepulauan harus mengakomodasi hak negara lain untuk melintasi perairan kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam UNCLOS 1982 melalui hukum nasionalnya. Melalui UU No. 6 tahun 1966, PP No. 36 tahun 2002 dan PP No. 37 tahun 2002, Indonesia mengatur tentang hak dan kewajiban bagi negara lain untuk menggunakan hak lintas dalam perairan Indonesia
Model Kebijakan Pemerintah dalam Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati oleh Negara Asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Author: Irawati
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 20 No. 1: Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol20.iss1.art4

Abstract

This research discusses: First, the practices of states in marine natural resources utilization by foreign countries. Second, regulation model of marine natural resources utilization by foreign countries to be able to give contribution for fishery industry in Indonesia. The method used in this research was normative juridical, The conclusions are first¸ the practices of coastal states in marine natural resources utilization by foreign countries have complied with the international sea law provisions considering some aspects, namely conservation, economic, and culture. Second, regulation and implementation models of natural resources implementation in Indonesia fishing area that can develop fishery industry in Indonesia are through an integrated fishing company by the establishment of a joint-venture company. This research discusses: First, the practices of states in marine natural resources utilization by foreign countries. Second, regulation model of marine natural resources utilization by foreign countries to be able to give contribution for fishery industry in Indonesia. The method used in this research was normative juridical, The conclusions are first¸ the practices of coastal states in marine natural resources utilization by foreign countries have complied with the international sea law provisions considering some aspects, namely conservation, economic, and culture. Second, regulation and implementation models of natural resources implementation in Indonesia fishing area that can develop fishery industry in Indonesia are through an integrated fishing company by the establishment of a joint-venture company.
Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi Rizmawati Darmawan; Irawati
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.361 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v1i1.177

Abstract

Abstract. Anti-dumping policy settings are clearly stated in the WTO - Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994. The application of anti-dumping import duties as a protective measure is carried out by countries in order to protect their country’s economy. This policy can be applied when a country meets several criteria in the classification of proven dumping as stated in the Article VI GATT 1994. Therefore, this study aims to find out the implementation and provisions of anti-dumping policy based on Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994. This research method uses normative juridical approach with two concepts of comparison approach and case approach. By using descriptive analysis research specifications and data collection techniques through literature study. The results of this study concluded that based on Article VI anti-dumping policy can be enforced if at the time of the investigation process indicated the existence of dumping, the existence of material losses experienced in the domestic industry that produces similar goods, and the existence of a causal relationship between dumping and damage Abstrak. Pengaturan kebijakan anti-dumping secara jelas tercantum dalam WTO - Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994. Pemberlakuan bea masuk anti-dumping sebagai tindakan proteksi dilakukan oleh negara-negara guna melindungi perekonomian negaranya. Kebijakan ini dapat diberlakukan ketika suatu negara memenuhi beberapa kriteria dalam klasifikasi terbukti adanya dumping yang tercantum dalam Article VI GATT 1994. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemtasi dan ketentuan kebijakan anti-dumping berdasarkan Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dua konsep pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Article VI kebijakan anti-dumping dapat diberlakukan apabila pada saat proses investigasi terindikasi adanya dumping, adanya kerugian material yang dialami pada industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, dan adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan kerusakan.
Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO) Nisya Nursyabani; Irawati; Syahrul Fauzul Kabir
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5074

Abstract

Abstract. Through means of the decree prohibiting the export of nickel ore set forth in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 11 of 2019, which amends the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 25 of 2018 concerning Mineral and Coal Mining Business. Apparently, the European Union had an unfavorable reaction. The result has been a hot trading environment in the global nickel market as well as in Indonesia and the European Union. Naturally, this might lead to the European Union suing Indonesia. Therefore, the purpose of this study is to determine if Indonesia's export prohibition on nickel ore breaches GATT-WTO regulations, as well as to determine the legal foundation and implications of disputes. The research method used is a normative juridical approach by examining secondary data through literature studies and a qualitative juridical analysis method. The results of this study conclude that the actions of the Indonesian government are contrary to the provisions in Article XI: 1 GATT so that they lose the WTO lawsuit and the implications that arise are in the form of state responsibility in the sense of liability which means responsibility in the realm of law and is usually manifested in the form of civil responsibility, liability pay compensation. Then, non-legal implications that will hinder the rate of nickel downstream in the future. Abstrak. Melalui Keputusan pelarangan ekspor bijih nikel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ternyata mendapat respon negatif dari Uni Eropa. Hal ini memunculkan panasnya pasar dagang Indonesia dan Uni Eropa, juga Pasar Nikel Global. Tentunya hal ini memunculkan implikasi terhadap Indonesia yang digugat oleh Uni Eropa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia melanggar ketentuan dalam kerangka Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO) dan untuk mengetahui dasar hukum dan implikasi dari adanya sengketa ini. Adapun metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder melauo studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah Indonesia bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal XI:1 GATT sehingga kalah dalam gugatan WTO dan implikasi yang ditimbulkan berupa tanggung jawab negara dalam arti liability yang berarti tanggung jawab dalam ranah hukum dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan, kewajiban membayar ganti. Kemudian, implikasi non hukum yang akan menghambat laju hilirisasi nikel kedepan.
Co-Authors Kabir, Syahrul Fauzul Nisya Nursyabani Rizmawati Darmawan