Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Ishviati Joenaini Koenti
Universitas Janabadra
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Diskresi dalam Penanggulangan Bencana di DIY dengan Paradigma Kontinjensi Ishviati Joenaini Koenti
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 23 No. 3: JULI 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol23.iss3.art6

Abstract

The main problem in this study is to examine the developments of the contingency plans that have not or have been made and whether it is activated or not. If it is activated, how is the evaluation of its implementation and if not activated, how is its monitoring and how is the supervision of its budget? The method used in this research is normative-juridical. The study concluded that not all contingency plans have been made in the types of disaster. Some contingency plans have been made. in Yogyakarta there are 4, 3 are in Sleman Regency, 3 in Kulonprogo and in Gunung Kidul. Overall, there are 8 contingency plans already implemented. For the places that have not been activated, the state is returned to the original condition. To follow-up and evaluation of post-contingency plan, the activation or inactivity should be uniform. It is necessary to put in the draft of Raperda on the changes in the draft of Regional Regulation About Disaster Management.
Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Ishviati Joenaini Koenti; Takaria Dinda Diana Ethika; Rendradi Suprihandoko
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan negara dituntut untuk mewujudkan tujuan negara. Penyelenggara negara dijalankan oleh pejabat negara. Dalam jabatan menempel wewenang. Dalam menjalankan wewenangnya, acapkali pejabat negara membuat suatu keputusan dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan yang menimbulkan kerugian negara. Trend kasus dan potensi kerugian negara akibat korupsi (2017-2021) meningkat. Praktik korupsi tidak hanya dilakukan sendiri tetapi juga antara penyelenggaraan negara dan pihak lain seperti keluarga, para pengusaha, kolega, anak buah dan lainnya, Jadi korupsi terkait kolusi dan nepotisme (KKN). Penegakan hukum selama ini belum mampu mengatasi. Oleh karennya penegakan etika bernegara diperlukan. Membangun sistem etika bernegara, sudah diawali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/ MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersin Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, mengingat kelemahan yang ada pada pendekatan yuridis selama ini maka perlu dikembangkan pendekatan baru yaitu pendekatan etika. Penegakan pendekatan etika sangat relevan dibangun untuk memberantas KKN, Etika profetik dapat dikembangkan sejalan dengan sila 1 Pancasila. Implementasi etika akan berbentuk sikap/perbuatan/perilaku yang baik . Penyusunan etika pejabat publik yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, perlu diperkuat dengan Institusi penegak etika penyelenggara negara.
Co-Authors Rendradi Suprihandoko Takaria Dinda Diana Ethika